Jakarta, Purna Warta – Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI Jazilul Fawaid meminta PDI-P memperjelas posisi politiknya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Jazilul, jika memilih berada di luar pemerintahan, PDI-P sebaiknya bersikap sebagai oposisi secara tegas dan tidak menunjukkan sikap yang menurutnya masih “abu-abu”.
“Saya harap, mengambil sikap yang tegas saja. Kalau di oposisi, oposisi. Jangan abu-abu. Karena, kami semua sedang berjuang keras untuk mewujudkan apa yang menjadi janji Pak Presiden. Semua program-program sudah ditata,” ujar Jazilul di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Pernyataan itu disampaikan Jazilul untuk merespons beredarnya isu PDI-P berada di balik serangkaian aksi mahasiswa, dan kabar kehadiran Andi Widjajanto dalam demonstrasi di kawasan Bundaran HI, Jakarta.
Jazilul mengatakan, pemerintah dan partai-partai pendukung Presiden Prabowo saat ini tengah berupaya menjalankan berbagai program yang telah direncanakan. Karena itu, seluruh elemen politik perlu menunjukkan posisi yang jelas agar pelaksanaan program pemerintah dapat berjalan sesuai target.
“Jadi, kami harap, posisinya jelas, jangan abu-abu. Kita sedang bergerak agar semua program berjalan sesuai dengan target. Dan kita tahu, kita semua membutuhkan persatuan, soliditas untuk menjalankan semua program Presiden, tanpa itu juga enggak bisa jalan. Tapi jangan juga kemudian bersikap abu-abu. Saya pikir gitu,” jelas Jazilul.
Menurut Jazilul, hingga kini posisi politik PDI-P masih belum terlihat tegas. Dia juga mempertanyakan konsep “partai penyeimbang” yang selama ini disampaikan PDI-P.
“Belum, belum. Karena selama ini memang ada kesan gitu, di sana dan di sini, belum tegas posisinya. Menyeimbangkan kayak apa, itu nggak paham,” ucap Jazilul.
Meski demikian, Jazilul menegaskan bahwa dirinya tidak ingin mencampuri urusan internal PDI-P, termasuk penjelasan soal kehadiran Andi Widjajanto dalam aksi demonstrasi yang tidak mewakili sikap resmi partai tersebut.
“Sikap yang tegas lebih kita hargai daripada bilang A yang dikerjakan B, begitu,” pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua DPP PDI-P Said Abdullah membantah tudingan yang mengaitkan partainya dengan upaya menggerakkan demonstrasi mahasiswa.
Said menegaskan, PDI-P tidak pernah terlibat dalam mengorganisir aksi demonstrasi, baik pada Agustus 2025 maupun aksi mahasiswa di Bundaran HI baru-baru ini.
“Dipastikan, PDI-P … tidak ada sama sekali keterlibatan,” kata Said di Kompleks Parlemen, Rabu (17/6/2026).
Said juga meminta publik tidak menafsirkan kehadiran tokoh tertentu, seperti Andi Widjajanto, sebagai keterlibatan resmi PDI-P.
Meski membantah terlibat, Said menegaskan PDI-P tetap memandang aksi mahasiswa sebagai bagian dari penyampaian aspirasi yang sah dalam negara demokrasi dan pemerintah perlu terbuka terhadap kritik. Ia juga mengakui masih terdapat kebijakan yang perlu diperbaiki, seperti tata kelola BGN.