Dengan berakhirnya tahap pertama gencatan senjata dan pertukaran tawanan antara rezim Zionis Israel dan Gerakan Muqawama Islam Palestina (Hamas), kabinet Netanyahu dengan sabotasenya di proses perundingan untuk melaksanakan tahap kedua gencatan senjata, telah meningkatkan kekhawatiran kegagalan kesepakatan dan meletusnya kembali perang terhadap Gaza.
Baca juga:
Tahap pertama gencatan senjata di Gaza dimulai pada 19 Januari 2025. Tahap pertama gencatan senjata ini diberlakukan selama 42 hari. Dengan berakhirnya waktu tersebut, rezim Zionis Israel menyatakan bahwa delegasi juru runding rezim ini di Kairo kembali ke Tel Aviv karena Hamas menentang perpanjangan tahap pertama gencatan senjata.
Hamas menghendaki perundingan mengenai tahap kedua gencatan senjata yang akan mengakhiri perang, tapi Israel menuntut perpanjangan tahap pertama gencatan senjata.
Amerika Serikat bukan saja mendukung rezim Zionis dan menuntut perpanjangan tahap pertama gencatan senjata, bahkan mengajukan rencananya terkait masalah ini.
Kantor Perdana Menteri rezim Zionis Minggu (2/3/2025) dini hari menyatakan bahwa setelah konsultasi keamanan yang diketuai oleh Benjamin Netanyahu, diputuskan bahwa Israel akan menyetujui rencana Steve Witkoff, utusan khusus Trump untuk Timur Tengah, untuk gencatan senjata sementara di Gaza selama bulan Ramadan dan Idul Fitri.
Usulan utusan Trump ini tidak menyertakan satu pun syarat utama muqawama untuk pembebasan tahanan Zionis yang tersisa di Jalur Gaza, seperti diakhirinya perang secara total, penarikan penuh Zionis dari Gaza, atau dimulainya proses pembangunan kembali Jalur Gaza. Oleh karena itu, rencana ini dan perpanjangan gencatan senjata tahap pertama telah mendapat tentangan dari Hamas.
Mahmoud Mardawi, pemimpin gerakan Hamas, mengumumkan: “Kami tidak akan pernah setuju untuk memperpanjang tahap pertama kesepakatan gencatan senjata, dan berdasarkan apa yang telah ditandatangani, kami berupaya untuk melaksanakan semua tahap perjanjian.”
Perbedaan-perbedaan ini dan sabotase bersama yang dilakukan oleh AS dan rezim Israel menyebabkan rezim Israel mencegah masuknya barang-barang dan bantuan kemanusiaan ke Gaza dalam rangka menekan Hamas.
Organisasi Radio dan Televisi Israel melaporkan bahwa kabinet rezim ini telah memerintahkan tentara untuk menutup semua penyeberangan menuju Jalur Gaza.
Laporan tersebut menyatakan bahwa keputusan ini dibuat oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melalui koordinasi dengan Amerika.
Kantor media pemerintah Palestina di Jalur Gaza, menanggapi langkah Netanyahu untuk mencegah masuknya barang dan bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza, dengan menyatakan: “Mencegah bantuan memasuki Jalur Gaza berarti membuat penduduk jalur ini kelaparan, yang sangat bergantung pada bantuan ini.”
Mahmoud Mardawi juga menegaskan bahwa Netanyahu berada dalam ilusi bahwa ia dapat mengimbangi kekalahannya di lapangan dengan membuat rakyat kelaparan dan mencapai tujuannya dengan cara ini, tetapi kami tidak akan pernah ditekan dan tidak akan menyetujui rencana ini.
Mengingat keadaan tersebut di atas, kekhawatiran meningkat tentang kegagalan gencatan senjata dan dimulainya kembali perang oleh kabinet rezim Zionis.