Washington, Purna Warta – Dengan mengumumkan hasil pemungutan suara musyawarah dan persetujuan pemerintah, Kementerian Kehakiman AS memberikan kekebalan hukum kepada Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman dalam kasus pembunuhan Jamal Khashoggi.
Tahun 2018 lalu, Jurnalis kondang berdarah Arab Saudi hilang saat merujuk ke Gedung Konsulat Saudi di Istanbul, Turki. CIA mengklaim Bin Salman berada di balik kasus ini berdasarkan banyak bukti. Dan pada bulan lalu, Raja Salman memandatkan Mohammed bin Salman sebagai Perdana Menteri Saudi sebagai salah satu reformasi struktur Kabinet kerajaan.
Baca Juga : Penjarahan dan Penyelundupan Barang Antik Yaman oleh Koalisi Agresor Saudi
Setelah pemandatan ini, para Wakil hukum MBS di Amerika Serikat kepada pengadilan mengatakan bahwa kedudukan baru Bin Salman sebagai Perdana Menteri akan menjadi asas tuntutan mereka untuk mengambil kekebalan hukum dalam kasus pembunuhan Jamal Khashoggi.
Dikutip dari Russia Today, suara musyawarah ini diumumkan di sela ombak pengaduan atas Putra Mahkota sekaligus PM Saudi Mohammed bin Salman dari pihak Hatice Cengiz, calon istri Jamal Khashoggi, bersama organisasi Demokrasi dunia Arab di pengadilan federal Washington.
Hingga tengah malam Kamis, 17 November 2022, Kementerian Kehakiman AS telah memberikan kesempatan kepada pemerintah Amerika Serikat untuk menyampaikan keputusannya terkait tuntutan para Wakil hukum Bin Salman tentang kekebalan hukum MBS. Padahal pemerintah Gedung Putih bisa saja tidak mengumumkan keputusan ini.
Baca Juga : Tahun Baru dan Lika-Liku Peningkatan 2 Kali Lipat Eksekusi Mati Saudi
Sementara media-media AS mengklaim bahwa melihat keputusan yang tidak mengikat ini, jadi keputusan akhir diambil oleh Hakim dan pemerintah menyetujui.
Calon istri Jamal Khashoggi setelah dilaporkannya keputusan ini mentweet, “Hari ini, Jamal Khashoggi mati kembali. Kami mengira di AS ada sinar untuk jalan keadilan, namun tetap saja uang yang utama. Ini merupakan dunia yang saya dan Khashoggi tidak mengetahuinya.”
