Al-Quds, Purna Warta – Para politisi ekstremis Israel dan pemukim sayap kanan mengadakan sebuah konferensi di parlemen Israel (Knesset), di mana mereka menyatakan bahwa Amerika Serikat telah memberikan “lampu hijau” kepada mereka untuk mengubah Jalur Gaza yang terkepung menjadi “kota resor” setelah melakukan pembersihan etnis terhadap lebih dari dua juta warga Palestina.
“Kami akan menduduki Gaza dan menjadikannya bagian yang tak terpisahkan dari Israel,” kata Menteri Keuangan sayap kanan Israel, Bezalel Smotrich, kepada para hadirin dalam acara bertajuk “Riviera Gaza – Dari Visi ke Realitas” pada Selasa.
Smotrich menjelaskan bahwa rencana pemindahan penduduk Gaza ke negara lain akan menjadi cara untuk memfasilitasi pemukiman Yahudi di wilayah tersebut.
Ia juga menyatakan dukungannya terhadap konsep “aneksasi keamanan” di Gaza utara, dengan mengklaim bahwa Kepala Staf Militer Israel, Eyal Zamir, mendukung gagasan ini.
“Saya sungguh percaya ada peluang besar di sini,” katanya, menyarankan agar Israel memulai “dari wilayah perbatasan utara [Jalur Gaza] dan mendirikan tiga komunitas di sana. Kami sudah membicarakannya. Beberapa menyebutnya ‘aneksasi keamanan.’”
Pemerintah AS tidak memberikan komentar langsung atas pernyataan Smotrich.
Gagasan mengubah Gaza menjadi kota resor “Riviera Timur Tengah” pertama kali dicetuskan oleh Presiden AS Donald Trump awal tahun ini. Rencana tersebut telah menuai kritik dari para pemimpin kawasan dan internasional, termasuk dari Spanyol, Prancis, dan China.
Namun, gagasan tersebut terus mendapat dukungan dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Menteri Urusan Militer Israel Katz, dan sejumlah tokoh parlemen Israel lainnya.
Selama acara pada hari Selasa, politisi sayap kanan Israel Limor Son Har-Melech menyampaikan kekagumannya terhadap para pemukim ilegal Israel, menyebut mereka sebagai pewaris para pemimpin Zionis pendiri Israel tahun 1948.
“Kita harus membangun kembali Jalur Gaza dengan kota-kota Yahudi,” ujarnya, menambahkan bahwa diperlukan kota-kota besar dan berbenteng di seluruh wilayah Gaza.
“Ada kerinduan untuk kembali di kalangan publik. Bukan sebagai hukuman, tapi karena orang Yahudi memang memiliki hak atas Jalur Gaza,” tambahnya.
Pada September 2005, Israel menarik mundur pasukannya dan memindahkan 8.000 pemukim dari 21 permukiman di Gaza dalam kerangka “rencana pelepasan” ke wilayah-wilayah terdekat di Gaza dan Tepi Barat yang diduduki.
Sejak dimulainya perang genosida di Gaza pada 7 Oktober 2023, kelompok-kelompok ekstremis dan anggota parlemen sayap kanan Israel telah berulang kali menyuarakan rencana untuk membangun kembali permukiman ilegal di Gaza.
Politisi Israel Zvi Sukkot menguatkan pernyataan Har-Melech dan menyatakan bahwa Israel saat ini berada pada momen unik dan memiliki “kekuatan” untuk mewujudkan visi Trump.
Beberapa pembicara dalam konferensi tersebut menyampaikan visi masa depan Gaza—wilayah tanpa penduduk Palestina dan hanya untuk Yahudi.
Kepala gerakan pemukim Nachala, Daniella Weiss, menyatakan:
“Babak Gaza Arab sudah berakhir.”
“Di Gaza tidak akan pernah ada pemerintahan Arab, internasional, atau Amerika,” ujarnya.
Weiss—yang minggu lalu menolak mengecam pembunuhan dan kelaparan anak-anak Palestina—mengatakan bahwa setelah Israel mengalahkan perlawanan Hamas, rezim Tel Aviv akan membuka jalur emigrasi bagi warga Palestina.
“Gaza sulit ditaklukkan karena kesuciannya, tetapi hari penaklukan Gaza akan datang,” katanya.
Anggota Nachala lainnya, Lital Slonim, mempresentasikan rencana rinci pemukiman Yahudi gerakan tersebut.
“Kami di sini untuk menyampaikan visi yang jelas tentang bagaimana Gaza akan menjadi tempat yang makmur,” kata Slonim.
“Ini adalah salah satu wilayah terindah di Israel,” tambahnya.
Gerakan Nachala selama bertahun-tahun telah membangun permukiman ilegal di wilayah pendudukan Tepi Barat. Awal tahun ini, Mahkamah Internasional (ICJ) memutuskan bahwa pendudukan Israel atas wilayah Palestina sejak 1967 adalah ilegal dan harus segera diakhiri.
Berdasarkan rencana Nachala, sekitar 300.000 unit hunian akan dibangun di Gaza, mayoritas berada di dua zona permukiman utama di bagian utara dan selatan wilayah tersebut.
Rencana tersebut memperkirakan bahwa sekitar 1,2 juta orang Yahudi akan tinggal di Jalur Gaza, dengan akses ke ruang hijau, fasilitas transportasi, zona industri, hotel, universitas, dan mungkin pelabuhan.
“Pemindahan penduduk sipil, baik secara sukarela maupun melalui pengaturan tertentu, adalah tahap yang diperlukan untuk mengosongkan medan perang dan mengubahnya menjadi ruang kehidupan Yahudi—dengan pertanian, industri, pariwisata, dan permukiman,” bunyi rencana tersebut.
Sejak 7 Oktober 2023, setidaknya 59.106 warga Palestina telah terbunuh—mayoritas perempuan dan anak-anak, dan 142.511 lainnya terluka dalam serangan brutal Israel terhadap Gaza.
Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan mantan Menteri Urusan Militer Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.
Israel juga tengah menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) atas perang yang sedang berlangsung di wilayah pesisir yang terkepung tersebut.