Al-Quds, Purna warta – Kabinet keamanan Israel gagal melakukan pemungutan suara mengenai kesepakatan gencatan senjata di Lebanon setelah Sekretaris Jenderal Hizbullah Lebanon menolak adanya kesepakatan yang diklaim telah dicapai antara Beirut dan Tel Aviv di Washington. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pun memilih untuk tidak mengajukan rancangan kesepakatan tersebut kepada kabinet.
Mengutip Al Jazeera, surat kabar berbahasa Ibrani Yedioth Ahronoth melaporkan bahwa kabinet keamanan Israel pada malam sebelumnya tidak melakukan pemungutan suara terkait resolusi gencatan senjata di Lebanon.
Media tersebut menambahkan bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memutuskan untuk tidak mengajukan rancangan kesepakatan itu kepada kabinet setelah Sekretaris Jenderal Hizbullah menyatakan penolakannya terhadap resolusi gencatan senjata yang dimaksud.
Menurut laporan tersebut, Netanyahu dalam rapat kabinet malam itu mengatakan bahwa saat ini belum ada kesepakatan yang dapat diberlakukan karena Hizbullah menolaknya. Ia menambahkan bahwa apabila terjadi perubahan situasi, maka usulan baru akan diajukan untuk mendapatkan persetujuan kabinet.
Sementara itu, Kanal 13 televisi Israel mengungkap sebagian isi rapat kabinet keamanan yang diselenggarakan pada Rabu malam. Pertemuan tersebut membahas rancangan kesepakatan gencatan senjata antara Beirut dan Tel Aviv yang dimediasi oleh Amerika Serikat.
Dalam rapat itu, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Israel, Eyal Zamir, menyampaikan kritik keras kepada Netanyahu. Ia menegaskan bahwa Israel harus mempertahankan posisinya di hadapan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Zamir juga memperingatkan bahwa dalam waktu dekat setiap langkah yang akan dilakukan Israel di Lebanon Selatan kemungkinan memerlukan persetujuan dari pihak Amerika Serikat.
Laporan tersebut menyebutkan bahwa Kepala Staf Angkatan Bersenjata bukan satu-satunya pejabat yang mempersoalkan dominasi Washington dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan Israel di Lebanon. Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, dengan nada yang lebih tajam menanggapi percakapan telepon antara Netanyahu dan Trump dengan mengatakan bahwa Israel harus belajar untuk mengatakan “tidak” kepada Presiden Amerika Serikat.
Di sisi lain, Menteri Pertahanan Israel, Yisrael Katz, dilaporkan mendukung perluasan operasi militer di Lebanon, sebuah posisi yang juga didukung oleh Ben-Gvir. Sikap tersebut berbeda dengan Netanyahu dan Ketua Partai Shas, Aryeh Deri, yang tidak mendukung langkah tersebut.
Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Sa’ar, dilaporkan tidak menghadiri pertemuan tersebut. Sementara itu, juru bicara militer Israel menyatakan bahwa pihaknya tidak akan memberikan komentar mengenai isu-isu yang dibahas dalam rapat tertutup dan bersifat rahasia.
Perbedaan pandangan yang muncul dalam rapat kabinet keamanan tersebut mencerminkan meningkatnya perdebatan internal di kalangan pemimpin politik dan militer Israel mengenai arah kebijakan di Lebanon, terutama terkait kemungkinan perluasan operasi militer maupun upaya mencapai kesepakatan gencatan senjata yang dimediasi oleh Amerika Serikat.
Perkembangan ini juga menunjukkan adanya ketegangan antara pertimbangan militer, kepentingan politik domestik, dan tekanan diplomatik internasional yang dihadapi pemerintah Israel dalam menangani konflik yang terus berlangsung di perbatasan Lebanon.