Al-Quds, Purna Warta – Sebuah media berbahasa Ibrani melaporkan bahwa sejumlah perwira militer Israel mengadakan pertemuan dengan pejabat militer Mesir di Kairo.
Menurut laporan Otoritas Penyiaran Israel (KAN) menyatakan bahwa delegasi yang terdiri atas perwira senior Angkatan Bersenjata Israel telah melakukan kunjungan ke Kairo dan mengadakan pembicaraan dengan para pejabat tinggi militer Mesir selama dua hari terakhir.
Berdasarkan keterangan sumber-sumber yang mengetahui pembahasan tersebut, pertemuan itu merupakan bagian dari dialog strategis antara kedua pihak militer mengenai kepentingan bersama kedua negara di kawasan.
Laporan tersebut menambahkan bahwa pertemuan berlangsung di tengah upaya untuk memasuki tahap berikutnya terkait situasi di Jalur Gaza sesuai dengan rencana yang diusulkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Sementara itu, Hamas dilaporkan tetap menolak tuntutan untuk melucuti persenjataannya.
Mesir merupakan salah satu mediator utama dalam konflik Gaza bersama Amerika Serikat dan Qatar. Selain berperan dalam memfasilitasi perundingan gencatan senjata dan pertukaran sandera, Kairo juga secara rutin melakukan koordinasi keamanan dengan Israel berdasarkan Perjanjian Perdamaian Mesir–Israel tahun 1979. Pertemuan antara pejabat militer kedua negara merupakan bagian dari mekanisme komunikasi yang telah berlangsung selama bertahun-tahun, terutama terkait keamanan perbatasan Sinai, Jalur Gaza, dan isu kontra-terorisme.
Sejak perang Gaza meletus pada Oktober 2023, koordinasi keamanan antara Mesir dan Israel semakin intensif. Salah satu isu utama yang dibahas adalah pengelolaan perbatasan Rafah, distribusi bantuan kemanusiaan, pencegahan penyelundupan senjata, serta berbagai skenario mengenai tata kelola Gaza setelah konflik berakhir. Mesir secara konsisten menolak rencana pemindahan permanen warga Palestina dari Gaza ke wilayah Sinai dan menegaskan bahwa solusi politik harus tetap menjamin hak rakyat Palestina untuk tetap berada di tanah mereka.
Laporan mengenai pembahasan “tahap berikutnya” di Gaza muncul di tengah berbagai usulan internasional mengenai pemerintahan pascakonflik. Sejumlah pihak mengusulkan agar Gaza dikelola oleh otoritas Palestina yang direformasi dengan dukungan negara-negara Arab dan masyarakat internasional. Di sisi lain, Israel menegaskan bahwa Hamas tidak boleh lagi memegang kendali atas Gaza, sedangkan Hamas menyatakan tidak akan menerima pelucutan senjata selama pendudukan Israel terhadap wilayah Palestina masih berlangsung. Perbedaan posisi tersebut masih menjadi salah satu hambatan utama dalam upaya mencapai penyelesaian politik yang berkelanjutan.