Dubai, Purna Warta – Presiden Uni Emirat Arab (UEA) Mohammed bin Zayed Al Nahyan secara pribadi menelepon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memperingatkannya mengenai operasi Hamas yang akan segera berlangsung, hanya 10 hari sebelum peristiwa Banjir Al-Aqsa, demikian dilaporkan Haaretz.
Sebuah laporan yang mengejutkan mengungkapkan bahwa Presiden UEA Mohammed bin Zayed Al Nahyan secara pribadi memperingatkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengenai operasi Hamas yang akan segera berlangsung, hanya 10 hari sebelum Banjir Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023. Namun, Netanyahu meyakinkan penguasa UEA tersebut bahwa Israel telah siap menghadapi skenario apa pun.
Menurut laporan yang diterbitkan surat kabar Israel Haaretz pada Selasa, bin Zayed berbicara dengan Netanyahu selama sekitar 45 menit dan secara khusus memperingatkan bahwa pemimpin Hamas Yahya Sinwar sedang merencanakan sebuah operasi besar.
Presiden UEA tersebut dilaporkan memperingatkan bahwa operasi itu akan mengancam Kesepakatan Abraham (Abraham Accords), yakni apa yang disebut sebagai perjanjian normalisasi hubungan antara Israel dan sejumlah negara Arab serta negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim.
Namun, Netanyahu “bereaksi dengan relatif tenang” dan meyakinkan bin Zayed bahwa Israel telah siap, sembari menyatakan bahwa kemungkinan serangan lebih mungkin berasal dari Tepi Barat yang diduduki.
Kantor Netanyahu membantah laporan tersebut dan menyebutnya sebagai “kebohongan mutlak”, dengan menegaskan bahwa Netanyahu tidak berbicara dengan bin Zayed selama periode yang dimaksud dan tidak menerima peringatan apa pun darinya.
Kementerian Luar Negeri UEA juga menolak memberikan komentar mengenai apa yang disebutnya sebagai “spekulasi”.
Pada saat yang sama, UEA mengakui bahwa negara tersebut dan Israel mempertahankan “jalur komunikasi yang terbuka dan langsung” serta bahwa, jika diperlukan, “seluruh informasi intelijen yang relevan telah dan terus dikomunikasikan” di antara kedua pihak.
Pengungkapan ini menjadi sangat merugikan bagi Netanyahu menjelang apa yang disebut sebagai pemilu pada 27 Oktober, dengan penanganannya terhadap kegagalan pada 7 Oktober muncul sebagai salah satu isu utama.
Mantan kepala militer Israel sekaligus rival Netanyahu, Gadi Eisenkot, mengatakan bahwa perdana menteri “menerima puluhan peringatan mengenai 7 Oktober dan mengabaikan semuanya”.
Mantan Perdana Menteri Israel Naftali Bennett mengatakan, “Netanyahu memikul tanggung jawab pribadi dan langsung atas kegagalan tersebut.”
Eisenkot dan para pemimpin oposisi lainnya kini menuntut pembentukan komisi penyelidikan untuk menetapkan apa yang diketahui Netanyahu, kapan ia mengetahuinya, dan mengapa apa yang disebut sebagai lembaga keamanan Israel tidak mendapatkan peringatan secara menyeluruh.
Netanyahu dan rezimnya yang terdiri atas kaum Zionis paling fanatik telah menggunakan operasi Hamas sebagai dalih untuk secara praktis memusnahkan Jalur Gaza dan mendorong pembersihan etnis terhadap wilayah yang dihuni sekitar 3 juta warga Palestina tersebut.
Sejak Israel memulai perang genosida terhadap Gaza, pasukannya telah menewaskan sedikitnya 73.000 warga Palestina dan melukai 173.000 lainnya, sebagian besar perempuan dan anak-anak, sementara ribuan lainnya masih berada di bawah reruntuhan.
Namun, pengungkapan baru ini menyingkap keterlibatan mendalam Abu Dhabi dalam mesin perang Israel serta pengkhianatan sistematisnya terhadap perjuangan Palestina, solidaritas Arab, dan hati nurani kolektif dunia Muslim.
Pada 2020, Abu Dhabi mengejutkan kawasan tersebut dengan menandatangani Kesepakatan Abraham, menjadi salah satu negara Arab pertama yang menormalisasi hubungan dengan Israel.
Sejak saat itu, UEA telah berubah menjadi salah satu sekutu regional Israel yang paling dipercaya. Dokumen-dokumen yang bocor mengungkap adanya kerja sama spionase yang luas antara UEA dan Mossad Israel, termasuk operasi pengawasan bersama di Gaza dan Qatar atas perintah langsung Netanyahu.
UEA juga secara aktif berupaya meminggirkan perjuangan Palestina dengan menghapus referensi mengenai perang dari buku-buku pelajaran sekolah dan membingkainya kembali sekadar sebagai “sengketa tanah”.
Abu Dhabi dan Riyadh telah memperjelas bahwa tidak akan ada satu dolar pun yang dialirkan untuk membangun kembali Gaza kecuali Hamas menyerahkan senjatanya—sebuah tindakan penghukuman kolektif yang melayani kepentingan Israel sekaligus meninggalkan rakyat Palestina pada saat mereka paling membutuhkan bantuan.