Ankara, Purna Warta – Seorang pejabat pemerintah Turki menegaskan bahwa ancaman Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terhadap Ankara dan Damaskus mencerminkan apa yang disebutnya sebagai semakin kuatnya isolasi internasional terhadap Netanyahu.
Kepala Direktorat Komunikasi Kepresidenan Turki, mengatakan bahwa ancaman dan pernyataan Netanyahu terhadap Turki dan Suriah mencerminkan isolasi internasional, kekhawatiran politik, serta apa yang disebutnya sebagai “delusi” Netanyahu.
Duran menambahkan bahwa Turki akan terus berdiri bersama negara-negara di kawasan yang menempuh kebijakan berbasis perdamaian, terutama Suriah, sekaligus menentang aktivitas Netanyahu yang menurutnya mengganggu stabilitas regional dan memperburuk situasi kemanusiaan di Palestina.
Pejabat Turki tersebut mengatakan Ankara memiliki pengalaman yang cukup untuk tidak terseret ke dalam permainan politik tokoh-tokoh seperti Netanyahu yang, menurutnya, mengganggu perdamaian dan stabilitas. Ia menegaskan bahwa Turki merupakan negara yang mendapat penghormatan internasional karena upayanya mendorong perdamaian.
Pernyataan Duran dikonfirmasi oleh Anadolu Agency pada 20 Agustus 2026. Dalam wawancara dengan Anadolu, Duran mengatakan bahwa ancaman dan pernyataan Netanyahu yang ditujukan kepada Turki dan Suriah merupakan cerminan dari “isolasi internasional yang semakin meningkat, kekhawatiran politik, dan delusi”-nya. Ia juga mengatakan Ankara akan terus mendukung Suriah dan negara-negara kawasan yang menempuh pendekatan damai.
Ketegangan tersebut berkaitan erat dengan perkembangan militer di Suriah. Beberapa hari sebelumnya, Israel melancarkan serangan udara terhadap Pangkalan Udara Abu al-Duhur di Suriah. Israel mengatakan serangan itu berkaitan dengan kekhawatiran mengenai kemungkinan peningkatan kehadiran militer Turki di wilayah Suriah. Ankara membantah tuduhan tersebut. Peristiwa ini kemudian memicu saling tuding antara Israel dan Turki mengenai aktivitas militer masing-masing di Suriah.
Duran secara khusus menolak anggapan bahwa Turki merupakan ancaman bagi Israel. Ia mengatakan bahwa menurut Ankara, persoalan utamanya bukan ancaman Turki terhadap Israel, melainkan kebijakan Turki yang menggunakan pengaruh regionalnya untuk menentang tindakan yang dianggap merusak keamanan dan stabilitas kawasan. Ia juga menuduh pemerintah Israel telah meninggalkan diplomasi dan menggunakan konfrontasi sebagai instrumen kebijakan luar negeri. Pernyataan-pernyataan tersebut merupakan posisi resmi pemerintah Turki, sehingga tuduhan terhadap kebijakan Israel perlu dipahami sebagai penilaian Ankara, bukan fakta hukum yang telah diputuskan secara independen.
Dalam perkembangan yang sama, Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan juga mengecam kebijakan Israel di kawasan dan menyerukan penghentian serangan. Ketegangan Ankara–Tel Aviv tersebut berlangsung bersamaan dengan upaya Turki memperkuat dukungannya terhadap pemerintahan Suriah yang dipimpin Ahmed al-Sharaa. Suriah sendiri membantah bahwa pangkalan Abu al-Duhur merupakan pangkalan militer Turki, dengan menyatakan bahwa aktivitas di lokasi tersebut berkaitan dengan pemulihan fasilitas bandara yang rusak akibat perang.
Duran juga mengaitkan kritik terhadap Netanyahu dengan persoalan politik domestik Israel. Dalam wawancara dengan Anadolu, ia mengatakan bahwa Netanyahu menggunakan sikap bermusuhan terhadap Turki sebagai instrumen politik di tengah persaingan dengan kelompok-kelompok politik kanan lainnya dan kekhawatiran mengenai pemilu. Ia juga menyebut kebijakan Israel di Gaza, Suriah, dan Lebanon serta kekerasan oleh pemukim di Tepi Barat telah merusak citra Israel di dunia internasional. Pernyataan ini merupakan analisis pejabat Turki, bukan penilaian independen mengenai motif politik Netanyahu.
Sementara itu, posisi Turki terhadap Palestina juga tetap menjadi bagian penting dari kebijakan luar negerinya. Pada 11–13 Agustus 2026, Presiden Palestina Mahmoud Abbas melakukan kunjungan resmi ke Turki atas undangan Presiden Recep Tayyip Erdoğan. Direktorat Komunikasi Kepresidenan Turki menyatakan bahwa pembicaraan tersebut mencakup perkembangan terbaru di Palestina, hubungan bilateral, dan perkembangan regional.