Brussels, Purna Warta – Sejumlah anggota Parlemen Eropa (MEP) melontarkan kritik keras kepada para pemimpin Uni Eropa (UE) karena dinilai gagal mengambil langkah nyata terkait pembiayaan rekonstruksi Jalur Gaza yang mengalami kerusakan luas akibat perang.
Dalam sidang Parlemen Eropa, para anggota parlemen mendengar laporan bahwa lebih dari 90 persen wilayah Gaza mengalami kerusakan atau kehancuran akibat operasi militer Israel. Disebutkan pula bahwa Israel kini menguasai lebih dari 60 persen wilayah Gaza, yang oleh sejumlah anggota parlemen dikaitkan dengan kebijakan perluasan kontrol wilayah.
Anggota Parlemen Eropa dari Irlandia, Aodhán Ó Ríordáin, mengatakan:
“Kita menghibur diri dengan mengatakan bahwa kita akan memimpin pembangunan kembali Gaza. Namun, Anda tidak bisa membangun kembali sebuah rumah sakit dengan satu tangan, sementara dengan tangan yang lain memberi penghargaan kepada para pelaku kejahatan perang yang menghancurkannya.”
Sejumlah anggota parlemen lainnya menuduh para pemimpin Uni Eropa membantu mempersenjatai Israel dan tidak menuntut pertanggungjawaban atas kehancuran yang terjadi di Gaza.
Anggota Parlemen Eropa asal Spanyol, Nacho Sánchez Amor, menyatakan:
“Mari kita bicara tentang standar ganda. Sepanjang waktu kita membahas tanggung jawab Rusia dalam rekonstruksi Ukraina. Mengapa begitu sulit membahas tanggung jawab Israel dalam rekonstruksi Gaza?”
Menurut pembahasan dalam sidang tersebut, rekonstruksi Gaza selama satu dekade ke depan diperkirakan membutuhkan dana sekitar 71 miliar dolar AS, dengan sekitar 26,3 miliar dolar AS diperlukan dalam 18 bulan pertama untuk memulihkan layanan dasar, membersihkan puing-puing, membangun kembali infrastruktur penting, dan menghidupkan kembali perekonomian.
Sejumlah organisasi masyarakat sipil menilai Uni Eropa dan negara-negara Barat perlu berbuat lebih banyak mengingat peran mereka dalam memasok persenjataan kepada Israel.
Laporan tersebut juga menyebut bahwa sejak Oktober 2023, operasi militer Israel di Gaza telah menyebabkan lebih dari 73.200 warga Palestina tewas, termasuk sekitar 21.000 anak-anak, sementara sekitar 173.700 orang mengalami luka-luka. Selain itu, sekitar 2 juta penduduk disebut masih menghadapi krisis kemanusiaan.
Di Tepi Barat yang diduduki, laporan tersebut menyebut sedikitnya 1.087 warga Palestina tewas akibat operasi militer Israel maupun serangan pemukim selama periode yang sama.
Menteri Luar Negeri Bulgaria, Velislava Petrova-Chamova, ketika ditanya mengapa sulit memberikan tekanan kepada Tel Aviv, mengatakan:
“Saya rasa persoalannya bukan karena tidak melakukan apa pun. Pertanyaannya adalah sejauh mana kita telah mempelajari dampak sanksi, misalnya terhadap Rusia dalam kasus Ukraina. Dalam kasus ini, pertimbangannya adalah apakah sanksi akan menjadi langkah politik atau ekonomi yang efektif.”
Sejumlah warga yang diwawancarai juga berpendapat bahwa Uni Eropa perlu meningkatkan tekanan terhadap Israel agar mematuhi gencatan senjata yang, menurut mereka, hanya berlaku di atas kertas.
Salah seorang warga mengatakan:
“Banyak orang meninggal, banyak anak-anak menjadi korban. Situasinya sangat buruk.”
Sementara warga lainnya menyampaikan kritik keras terhadap pemerintah Israel.
Anggota Parlemen Eropa dari Yunani, Kostas Papadakis, menyatakan bahwa rakyat Palestina pada akhirnya akan mampu memperjuangkan berdirinya negara Palestina merdeka berdasarkan perbatasan tahun 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota.
Selain itu, sejumlah anggota parlemen juga menuntut agar Israel memberikan kompensasi atas sekitar 150 juta euro nilai infrastruktur yang didanai Uni Eropa dan dilaporkan hancur di Gaza.