Islamabad, Purna Warta – Menteri Luar Negeri sekaligus Wakil Perdana Menteri Pakistan, Ishaq Dar, menepis spekulasi mengenai kemungkinan Islamabad menormalisasi hubungan dengan Tel Aviv melalui kerangka yang didukung Amerika Serikat, yaitu Kesepakatan Abraham (Abraham Accords).
Pakistan bergerak untuk meredam spekulasi mengenai posisinya terhadap Israel dengan menegaskan kembali bahwa dukungannya terhadap pembentukan negara Palestina yang merdeka tetap tidak berubah.
Islamabad dengan tegas menolak spekulasi mengenai kemungkinan bergabung dengan Abraham Accords setelah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menyerukan negara-negara mayoritas Muslim untuk menormalisasi hubungan dengan Israel sebagai bagian dari apa yang ia gambarkan sebagai inisiatif perdamaian regional yang lebih luas.
“Ada rumor yang beredar bahwa Pakistan diminta untuk bergabung dengan Abraham Accords. Karena itu, saya ingin menegaskan dengan sangat jelas bahwa kebijakan Pakistan yang konsisten adalah: Pakistan tidak akan mengubah posisinya sampai Palestina diakui dan berdiri sebagai negara merdeka dalam batas wilayah sebelum tahun 1967, dengan Al-Quds (Yerusalem) sebagai ibu kotanya.
Inilah kebijakan luar negeri resmi Pakistan, dari satu pemerintahan ke pemerintahan berikutnya, dari tahun ke tahun. Tidak ada perubahan dalam kebijakan tersebut.”
— Ishaq Dar, Wakil Perdana Menteri Pakistan
Abraham Accords merupakan serangkaian perjanjian yang didukung Amerika Serikat untuk menormalisasi hubungan antara Israel dan beberapa negara Arab.
Para pengkritik berpendapat bahwa proses tersebut mengesampingkan persoalan Palestina dengan mendorong normalisasi hubungan sebelum terwujudnya negara Palestina yang merdeka.
Pernyataan Trump memicu reaksi keras di Pakistan, di mana partai-partai politik utama, organisasi keagamaan, dan kelompok masyarakat sipil menuduh Washington menekan negara-negara Muslim agar mengakui Israel tanpa terlebih dahulu menyelesaikan persoalan hak-hak rakyat Palestina.
“Israel adalah entitas yang tidak sah yang secara terang-terangan telah melanggar hukum internasional dan melakukan kejahatan perang di Palestina, Lebanon, dan Iran. Mereka telah membunuh anak-anak yang tidak bersalah di Gaza, Lebanon, dan Minab di Iran, namun tetap tidak dimintai pertanggungjawaban.
Israel tidak pernah mematuhi janji maupun perjanjian apa pun dan terus melakukan pelanggaran terhadap hukum internasional.
Keberadaan Israel sendiri merupakan contoh nyata dari pendudukan. Karena itu, dorongan Amerika Serikat untuk membuat negara-negara mengakui Israel tidak akan pernah menjadi kenyataan.”
— Nasrukkah Randhawa, Jamaat-e-Islami Pakistan
Para pemimpin politik dan anggota parlemen dari berbagai spektrum politik di Pakistan berpendapat bahwa upaya normalisasi tidak akan berhasil selama persoalan Palestina belum terselesaikan dan selama Gaza masih menghadapi pendudukan serta agresi Israel.
“Ada daftar panjang kejahatan perang yang dilakukan Israel, tidak hanya di Gaza, tetapi juga di Lebanon dan Iran.
Mereka telah membunuh puluhan ribu pria, perempuan, dan anak-anak yang tidak bersalah di Gaza dan Lebanon. Baru-baru ini mereka juga membombardir anak-anak perempuan yang tidak bersalah di sebuah sekolah di Kota Minab, Iran.
Israel telah melakukan kejahatan perang yang serius, dan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, sering digambarkan sebagai seorang ekstremis yang gemar memicu perang.
Jadi, bagaimana mungkin negara-negara Muslim mengakui Israel? Hal itu sama sekali tidak dapat diterima.”
— Latif Khosa, Anggota Parlemen Pakistan
Organisasi-organisasi hak asasi manusia menyatakan bahwa perdamaian yang berkelanjutan di kawasan hanya dapat dicapai melalui penyelesaian yang adil yang menjamin berdirinya negara Palestina.
Mereka berpendapat bahwa seruan untuk normalisasi hubungan tidak boleh mengalihkan perhatian dari penderitaan warga sipil di Gaza maupun dari persoalan yang lebih luas mengenai hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri.