Al-Quds, Purna Warta – Di tengah meningkatnya ketegangan politik dan perpecahan internal di Israel, salah satu pemimpin oposisi menyerukan agar Menteri Pertahanan Israel, Yisrael Katz, segera diberhentikan dari jabatannya.
Avigdor Lieberman, pemimpin partai oposisi Yisrael Beiteinu, melontarkan kritik keras terhadap Katz. Ia menuduh Menteri Pertahanan Israel lebih mengutamakan kalkulasi politik internal Partai Likud daripada pertimbangan keamanan, sehingga dinilai merugikan militer Israel serta posisi Israel di tingkat internasional.
Sebagaimana dilaporkan ISNA, dalam wawancara dengan Radio 103 FM Israel, Lieberman mengatakan bahwa Katz tidak bertindak seperti seorang menteri pertahanan yang menempatkan keamanan Israel sebagai prioritas. Menurutnya, Katz bertindak berdasarkan kepentingan pribadi dan kepentingan politik menjelang pemilihan pendahuluan di dalam Partai Likud. Atas dasar itu, Lieberman menyerukan agar Katz “segera diberhentikan.”
Lieberman juga mengkritik pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Ia menilai kebijakan pemerintah justru merugikan para prajurit dan menyerukan penghentian berbagai bantuan serta fasilitas bagi orang-orang yang menghindari wajib militer.
Pernyataan tersebut disampaikan ketika perselisihan di Israel mengenai pengecualian wajib militer bagi komunitas Yahudi ultra-Ortodoks (Haredi) masih berlangsung. Persoalan tersebut dalam beberapa tahun terakhir berkembang menjadi salah satu isu politik dan sosial paling sensitif yang mempertemukan pemerintah, kelompok-kelompok ultra-Ortodoks, oposisi, dan militer Israel.
Lieberman juga mengkritik para pejabat politik Israel karena dinilai tidak memberikan dukungan yang memadai kepada kepala staf militer. Menurutnya, cara para pejabat politik menangani institusi militer justru melemahkan tentara dan memengaruhi kemampuannya menjalankan tugas.
Ia menilai perselisihan antara kepemimpinan politik dan militer tersebut pada akhirnya memiliki konsekuensi langsung terhadap keamanan Israel, terutama ketika militer Israel tengah menghadapi tekanan operasional dan politik yang besar di berbagai medan.
Konflik politik dan persoalan wajib militer Haredi
Persoalan wajib militer Haredi merupakan salah satu sumber ketegangan utama dalam politik Israel. Selama bertahun-tahun, sebagian besar pria dari komunitas Yahudi ultra-Ortodoks memperoleh pengecualian dari wajib militer dengan alasan mempelajari teks-teks agama. Namun, meningkatnya kebutuhan personel militer dan beban yang ditanggung kelompok masyarakat lainnya telah membuat isu tersebut semakin kontroversial.
Bagi oposisi seperti Lieberman, pengecualian tersebut merupakan persoalan pembagian beban keamanan yang tidak adil, terutama ketika tentara Israel terus terlibat dalam operasi militer berkepanjangan. Sebaliknya, partai-partai Haredi yang menjadi bagian penting dari koalisi pemerintahan Netanyahu berupaya mempertahankan status khusus komunitas mereka.
Karena itu, kritik Lieberman terhadap Katz tidak hanya berkaitan dengan kinerja Menteri Pertahanan, tetapi juga mencerminkan persaingan yang lebih luas mengenai hubungan antara pemerintah, militer, kepentingan politik koalisi, dan kewajiban militer di Israel.