New York, Purna Warta – Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk wilayah Palestina yang diduduki telah memberikan pemaparan kepada anggota Sidang Umum PBB mengenai bagaimana lebih dari enam puluh pemerintah, terutama kekuatan Barat dan beberapa negara Arab, memfasilitasi “mesin genosida” rezim Israel di Gaza.
Baca juga: Hamas Mengecam Pelanggaran Gencatan Senjata Israel
Pada hari Selasa, Francesca Albanese menyampaikan presentasi laporan terbarunya, yang versi awalnya dirilis kurang dari satu minggu sebelumnya, secara daring dari Desmond and Leah Tutu Legacy Foundation di Cape Town, Afrika Selatan.
Menurutnya, laporan setebal 24 halaman berjudul Gaza Genocide: A Collective Crime, menunjukkan bagaimana negara-negara tersebut menutup mata saat lebih dari dua juta penduduk Gaza yang terkepung dan terdampak perang dibom, kelaparan, dan dihapuskan.
‘Metastasis: Dari Apartheid ke Genosida’
Albanese mencatat bahwa jaringan besar komplikasi militer, ekonomi, dan diplomatik membentang dari Washington dan Berlin hingga London dan sekitarnya, berbicara dari Afrika Selatan, simbol perjuangan anti-apartheid.
Ia mengatakan bahwa kekuatan global telah “merugikan, mendirikan, dan melindungi apartheid militer Israel,” sehingga proyek kolonial pemukimannya berkembang menjadi genosida, kejahatan tertinggi terhadap rakyat asli Palestina.
Laporan tersebut melacak bagaimana senjata, teknologi, dan intelijen dari negara-negara yang terlibat telah membantu mempertahankan serangan yang membuat Gaza, menurut Albanese, “tercekik, kelaparan, hancur.”
Arsitektur Keterlibatan
Temuan Albanese menempatkan Amerika Serikat di inti ekonomi perang rezim, menyediakan dua pertiga impor senjata Israel dan perlindungan diplomatik melalui tujuh veto Dewan Keamanan PBB yang menghalangi pertanggungjawaban.
Laporan itu juga menyebut Jerman, Inggris, dan kekuatan Eropa lainnya karena memasok senjata canggih meskipun bukti genosida semakin banyak.
Albanese mengecam Uni Eropa, yang menurutnya “cepat memberi sanksi pada Rusia atas Ukraina,” namun tetap menjadi mitra dagang utama Israel, memperkuat “militerisasi bantuan”.
Hal ini merujuk pada blokade hampir total Israel atas Gaza selama perang dan kontribusi negara-negara Eropa terhadap kekejaman, yang bersama-sama memperbesar penderitaan dan korban.
Negara Arab yang Memfasilitasi
Laporan itu juga menyebut negara-negara Arab yang menormalisasi hubungan dengan Tel Aviv sementara Gaza terbakar.
Albanese mencatat bahwa Mesir mempertahankan hubungan keamanan dan ekonomi yang signifikan dengan Israel, termasuk kerja sama energi dan penutupan pos Rafah, jalur vital Gaza, memperketat belenggu terhadap jalur kemanusiaan terakhir Gaza.
Selain senjata dan perdagangan, Albanese mengecam puluhan tahun kegagalan moral dan politik oleh sistem multilateral, yang memungkinkan genosida berlangsung secara real time dan disiarkan langsung, namun direspons dengan kelumpuhan birokrasi.
Ia memperingatkan bahwa komunitas internasional kini berada di tepi antara runtuhnya supremasi hukum dan harapan pembaruan, dan menekankan:
“Pembaharuan hanya mungkin jika keterlibatan dihadapi, tanggung jawab dipenuhi, dan keadilan ditegakkan.”
Reaksi Utusan Israel
Presentasi Albanese memicu kericuhan di dalam ruang PBB ketika utusan Israel, Danny Danon, menyerang secara pribadi, menyebut jurnalis Italia itu sebagai “penyihir jahat.”
Para pakar hak asasi manusia mengecam serangan itu sebagai “tercela”, menyoroti keputusasaan pihak yang ingin membungkam suara independen PBB.
Albanese menanggapi dengan tenang:
“Jika hal terburuk yang bisa dituduhkan pada saya adalah sihir, saya terima. Tetapi jika saya memiliki kekuatan membuat mantra, saya akan menggunakannya untuk menghentikan kejahatan Anda sekali dan untuk selamanya, dan memastikan pelaku bertanggung jawab di balik jeruji.”
Seruan untuk Tindakan Internasional
Albanese menutup presentasinya dengan menyerukan negara-negara untuk menangguhkan semua perjanjian militer dan perdagangan dengan Tel Aviv, termasuk barang-barang dual-use yang dapat digunakan untuk perang, serta membangun kerangka hak dan martabat yang hidup, bukan untuk segelintir orang, tetapi untuk banyak orang.
Para pakar hak asasi manusia menyebut laporan ini sebagai tuduhan PBB paling keras terhadap perang Israel, yang sejauh ini telah menewaskan sekitar 68.560 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak, sejak perang dimulai Oktober 2023.