Kairo, Purna Warta – Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyetujui kesepakatan gas alam senilai US$34,7 miliar dengan Mesir, dengan mengklaim bahwa perjanjian ekspor tersebut memenuhi kebutuhan “vital” Israel.
Baca juga: Saat Menunggu Evakuasi dari Gaza Sejak Juli 2024a perang dalam satu setengah tahun terakhir.
Dalam pernyataan video pada Kamis, Netanyahu bersama Menteri Energi Israel Eli Cohen mengatakan bahwa sebesar US$18 miliar dari total kesepakatan US$34,7 miliar tersebut akan masuk ke “kas publik” Israel.
Berdasarkan perjanjian itu, sebesar US$155 juta akan diterima rezim tersebut setiap tahun selama empat tahun pertama. Jumlah itu diperkirakan meningkat hingga US$1,9 miliar pada tahun 2033.
“Perjanjian ini dilakukan dengan perusahaan Amerika Chevron, bersama mitra-mitra Israel yang akan memasok gas ke Mesir. Uang ini akan memperkuat pendidikan, kesehatan, infrastruktur, keamanan, serta masa depan generasi mendatang,” klaim Netanyahu, seraya menambahkan bahwa ia hanya memberikan lampu hijau atas kesepakatan yang ditandatangani pada Agustus tersebut setelah memastikan bahwa perjanjian itu memenuhi kebutuhan “vital” Israel.
“Kesepakatan ini sangat memperkuat posisi Israel sebagai negara adidaya energi regional dan berkontribusi terhadap stabilitas kawasan.”
Ia juga menambahkan bahwa perusahaan-perusahaan akan diwajibkan menjual gas kepada para pemukim Israel “dengan harga yang baik”.
Sementara itu, Cohen menyebut kesepakatan tersebut sebagai “momen bersejarah bagi Israel” dan kesepakatan ekspor terbesar “dalam sejarah Israel”.
Washington dilaporkan menekan Israel—yang semula menolak perjanjian tersebut—agar menyetujuinya demi mendorong hubungan yang lebih erat antara Kairo dan Tel Aviv.
Perusahaan energi Israel NewMed Energy sebelumnya mengumumkan penandatanganan kesepakatan senilai US$35 miliar untuk memasok gas ke Mesir. Namun, kementerian energi rezim Israel awalnya menolak perjanjian itu dengan alasan kurangnya jaminan bahwa pasar domestik Israel akan mendapatkan harga yang baik.
“Israel menunda persetujuan resmi atas kesepakatan ini selama berbulan-bulan, dan pada akhirnya menyerah di bawah tekanan dari pemerintahan [Presiden AS Donald] Trump,” kata sejumlah sumber kepada CNN.
Sebelum kesepakatan tersebut, Kementerian Keuangan Israel memperingatkan bahwa rezim itu dapat menghadapi kekurangan energi dalam 25 tahun ke depan.
Axios melaporkan bulan ini bahwa Trump berharap dapat mengatur pertemuan antara Netanyahu dan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi, mengingat pertemuan terakhir mereka terjadi pada 2018.
‘Murni Bersifat Komersial’
Mesir menegaskan bahwa kesepakatan tersebut bersifat “murni komersial” dan tidak memengaruhi dukungannya terhadap hak-hak Palestina.
“Kesepakatan ini merupakan transaksi komersial murni yang disepakati semata-mata berdasarkan pertimbangan ekonomi dan investasi, dan sama sekali tidak melibatkan dimensi atau kesepahaman politik apa pun,” kata Diaa Rashwan, Kepala Layanan Informasi Negara Mesir, sebuah kantor media pemerintah.
“Perjanjian ini melayani kepentingan strategis yang jelas bagi Mesir dengan memperkuat posisinya sebagai satu-satunya pusat regional perdagangan gas di Mediterania Timur.”
Rashwan menegaskan bahwa apa yang terjadi merupakan “kontrak komersial yang tunduk pada aturan pasar dan mekanisme investasi internasional, jauh dari penafsiran politik apa pun”.
Ia juga mengatakan bahwa “para pihak dalam perjanjian tersebut adalah perusahaan-perusahaan komersial internasional yang telah lama beroperasi di sektor energi”.
Pengumuman itu muncul di tengah rencana utusan khusus Trump, Steve Witkoff, yang akan bertemu pejabat senior dari Qatar, Mesir, dan Turki di Miami pada Jumat, seiring berlanjutnya upaya untuk memajukan tahap berikutnya dari rencana yang bertujuan menghentikan perang genosida Israel di Gaza, meskipun Tel Aviv berulang kali melanggar gencatan senjata di lapangan.
Rashwan menegaskan bahwa “posisi Mesir terhadap perjuangan Palestina bersifat tegas dan tidak tergoyahkan”.
“Posisi tersebut didasarkan pada dukungan terhadap hak-hak sah rakyat Palestina, penolakan terhadap pemindahan paksa, serta komitmen pada solusi dua negara,” tambahnya.
Mesir menandatangani apa yang disebut sebagai “perjanjian damai” dengan Israel pada 1979, menjadikannya negara Arab pertama yang menormalisasi hubungan dengan Tel Aviv.
Namun demikian, normalisasi hubungan dengan rezim pendudukan tersebut tidak memiliki dukungan luas di kalangan rakyat Mesir.