Hamas Serahkan Tanggapannya kepada Mediator atas Usulan Gaza, Apa Saja Poin Utamanya?

Hamas Gaza

Al-Quds, Purna Warta – Gerakan Hamas telah menyerahkan tanggapannya terhadap peta jalan (roadmap) yang diajukan oleh para mediator dan memuat 15 butir terkait penghentian agresi Israel di Jalur Gaza. Tanggapan tersebut mencakup pandangan Hamas mengenai penghentian operasi militer, pengaturan administrasi Gaza, proses rekonstruksi, serta pendekatan yang mengaitkan setiap penyelesaian dengan jalur politik yang menjamin hak-hak rakyat Palestina.

Sumber-sumber pimpinan Hamas menyatakan bahwa pada hari Rabu, Hamas telah menyerahkan tanggapannya terhadap peta jalan yang diajukan para mediator, yang terdiri atas 15 poin dan bertujuan mengakhiri agresi Israel yang terus berlangsung di Jalur Gaza.

Tanggapan Palestina tersebut mencakup seruan untuk menghentikan agresi selama proses perundingan berlangsung, menghentikan operasi pembunuhan yang ditargetkan, serta menegaskan pentingnya verifikasi atas pelaksanaan komitmen-komitmen sebelumnya sebelum melangkah ke tahap-tahap berikutnya dalam kesepakatan.

Pengaturan Administrasi Jalur Gaza

Hamas juga menyatakan persetujuannya untuk mengalihkan pengelolaan Jalur Gaza kepada sebuah komite administrasi Palestina yang akan memikul seluruh tanggung jawab hukum dan administratif. Hamas menegaskan pentingnya tidak adanya intervensi terhadap kerja komite tersebut.

Selain itu, Hamas mengusulkan integrasi personel kepolisian ke dalam struktur keamanan yang profesional serta reorganisasi lembaga-lembaga kepolisian di Jalur Gaza.

Isu Persenjataan dan Pengaturan Keamanan

Tanggapan tersebut juga membahas mekanisme penanganan isu persenjataan melalui proses bertahap untuk membatasi kepemilikan senjata berat, yang dilakukan seiring dengan penarikan pasukan Israel. Hamas menegaskan bahwa tidak akan ada penyerahan senjata apa pun kepada Israel.

Selain itu, berbagai faksi Palestina akan berpartisipasi dalam proses tersebut dalam kerangka nasional yang terorganisasi.

Tanggapan itu juga menyebutkan bahwa setiap pengaturan yang berkaitan dengan senjata harus tunduk pada hukum Palestina. Disebutkan pula bahwa apa yang disebut sebagai “kelompok bersenjata non-reguler” akan ditangani dalam kerangka upaya mengakhiri formasi-formasi yang berada di luar legitimasi Palestina.

Rekonstruksi dan Jalur Politik

Tanggapan Palestina menegaskan dimulainya proses rekonstruksi Jalur Gaza sesuai dengan kesepakatan yang dicapai. Selain itu, setiap penyelesaian akhir harus dikaitkan dengan jalur politik yang jelas yang mengarah pada pembentukan negara Palestina yang merdeka.

Dalam konteks tersebut, analis urusan perlawanan Palestina, Hani Al-Dali, menyatakan bahwa tanggapan tersebut menunjukkan sikap yang fleksibel dan bertanggung jawab. Ia menilai bahwa pihak-pihak mediator memikul tanggung jawab untuk menekan Israel agar mematuhi komitmen-komitmen yang telah diberikan.

Menurutnya, situasi saat ini menempatkan tanggung jawab utama pada pihak Israel dan pendukung utamanya, yaitu Amerika Serikat.

Sebelumnya, Hamas telah mengumumkan bahwa mereka melakukan komunikasi intensif dengan berbagai pihak guna menghentikan eskalasi di Jalur Gaza serta memastikan pelaksanaan perjanjian gencatan senjata dan penghentian berbagai pelanggaran terhadapnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *