Gaza, Purna Warta – Minggu lalu, dengan ditandai oleh kunjungan regional Trump ke wilayah Teluk Persia bagian selatan dan pertemuan Steve Witkoff di Doha dengan pejabat Qatar, Israel, dan Palestina, telah memicu spekulasi soal kemungkinan tercapainya gencatan senjata di Gaza, berakhirnya blokade, dan peningkatan bantuan kemanusiaan. Sementara itu, pejabat Israel kembali menekankan pelaksanaan rencana penuh petualangan bernama “Kereta Gideon,” yang menjanjikan pendudukan Gaza, memaksa warga sipil untuk mengungsi, dan menjebloskan yang tersisa ke kamp kerja paksa!
Pihak oposisi dan tokoh-tokoh badan keamanan seperti Shin Bet menyatakan bahwa kelanjutan perang hanya menguntungkan Netanyahu dan lingkarannya saja. Tampaknya, untuk sementara, Netanyahu menyerah pada tekanan dan—meski mendapat tentangan dari Ben Gvir—mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza.
Tekanan Internasional Menguat
Lama dan melelahkannya konflik di Gaza mendorong 28 pemimpin dunia, termasuk negara-negara Troika Eropa, mengeluarkan pernyataan yang memperingatkan Israel soal konsekuensi dari perang berkelanjutan ini dan bahkan mengancam akan memberlakukan sanksi baru. Jurnalis senior Axios, Barak Ravid, menyebut bahwa negosiasi utama sebenarnya terjadi bukan di Doha, melainkan melalui pembicaraan Witkoff dengan seorang pengusaha Palestina-Amerika bernama Bshara Bahbah—yang disebut sebagai pendukung utama Trump dari Palestina sekaligus penghubung langsung antara Hamas dan pemerintah AS.
Pada hari Rabu dan Kamis, 14–15 Mei 2025, bertepatan dengan kunjungan Trump ke wilayah tersebut, Israel melancarkan serangan paling dahsyat dalam sebulan terakhir ke Jalur Gaza. Sekitar 136 orang gugur, banyak rumah dan tenda hancur dibombardir. Menanggapi serangan itu, Hamas menyatakan bahwa meskipun upaya diplomatik gencatan senjata sedang berlangsung, Israel justru merespons dengan eskalasi militer. Sebagai “niat baik,” Hamas membebaskan tawanan Amerika-Israel, Aidan Alexander.
Media Israel Yedioth Ahronoth melaporkan bahwa Hamas dan Israel sama-sama bersikeras mempertahankan posisi dalam negosiasi dan tak berniat mundur. Israel berharap bahwa semakin masif serangan udara, semakin besar tekanan terhadap Hamas saat negosiasi.
Namun keluarga warga Israel punya pendapat berbeda. Dalam sebuah pernyataan, mereka menyebut konflik ini sebagai “perang politik” dan mengancam akan melawan pemerintahan Netanyahu jika dia terus mengacaukan proses negosiasi.
Witkoff dan “Tawaran Kecil”
Steve Witkoff, utusan khusus Trump untuk Timur Tengah, mencoba memecah kebuntuan negosiasi di Doha dengan “tawaran kecil” berupa gencatan senjata selama 1–1,5 bulan sebagai imbalan atas pembebasan sebagian tahanan. Namun, belum ada kesepakatan. Hamas masih bersikeras pada penghentian permusuhan yang permanen. Axios menyebut Qatar mulai pesimis dan menilai kehadiran Israel di Doha tidak bertujuan serius untuk damai.
Ancaman Operasi Darat
Pada Sabtu, 17 Mei, saluran TV Israel Channel 12 mengutip pejabat Israel yang menyalahkan Hamas jika gencatan senjata tak tercapai, dan mengancam akan melancarkan operasi darat. Menurut laporan, proposal Witkoff mencakup gencatan senjata 2 bulan disertai negosiasi lebih lanjut. Amerika dikabarkan siap menjamin dan mengumumkan hal ini secara publik. Netanyahu akhirnya memberikan mandat penuh kepada tim negosiasinya di Doha untuk mencapai kesepakatan.
Israel juga menyampaikan proposal yang dianggap “positif”, mirip dengan rancangan Witkoff: sepuluh tawanan hidup dan separuh jenazah akan dibebaskan dalam satu hari, sementara Israel akan segera membuka jalur bantuan kemanusiaan dan mundur dari sebagian wilayah di Gaza. Namun, militer Israel tetap akan bertahan di Koridor Philadelphi dan poros Netzarim.
Sebagai balasan, Hamas meminta pembebasan 300 tahanan Palestina, penarikan pasukan Israel dari timur Jalan Salahuddin (jalur utama utara-selatan Gaza), sebagai imbalan atas pembebasan 7–9 tawanan Israel.
Perdana Menteri Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, menilai bahwa negosiasi Doha menemui jalan buntu dan menyebut kesenjangan antara pihak-pihak sangat besar. Ia mengecam peningkatan serangan Israel pasca-pembebasan Aidan Alexander sebagai tindakan “agresif” dan “tidak bertanggung jawab.”
Kabar Pembunuhan dan Krisis Kemanusiaan
Pekan ini juga diramaikan oleh klaim Netanyahu dan militer Israel soal pembunuhan Mohammed Sinwar, saudara dari mendiang Yahya Sinwar. Dua hari setelahnya, Menteri Pertahanan Israel, Yisrael Katz, menyatakan semua tanda mendukung klaim tersebut—namun juru bicara Hamas menyangkal dan menyatakan belum ada pernyataan resmi mengenai komandan tersebut.
Media regional dan internasional terus menyoroti krisis kemanusiaan di Gaza akibat blokade yang diperketat. Surat kabar Israel Haaretz melaporkan bahwa karena kekurangan makanan, penutupan jalur perlintasan, dan larangan masuknya bantuan, Gaza bisa mengalami bencana kemanusiaan dalam waktu 10 hari. Menteri Luar Negeri Israel menyebut dalam rapat tertutup bahwa mereka telah menandatangani kontrak dengan perusahaan Amerika untuk mendistribusikan bantuan mulai 24 Mei mendatang.
Penutup: Dilema Netanyahu
Gaza kini berada di persimpangan antara gencatan senjata dan perluasan perang darat. Kabinet keamanan Israel bersiap untuk perang besar, sementara komunitas internasional mendesak bantuan dan penghentian kekerasan. Tokoh-tokoh ekstrem dalam kabinet Netanyahu seperti Itamar Ben Gvir mendorong pendudukan total dan aneksasi Gaza.
Beberapa analis meyakini bahwa di tengah tarik ulur ini, Netanyahu akan menghadapi pilihan sulit. Jika dia ingin terus memainkan “perang politik” di Gaza, ia harus siap berhadapan dengan para pendukung utamanya: AS dan negara-negara Eropa—dengan risiko besar terhadap posisinya dalam dan luar negeri. Bahkan, Steve Witkoff dalam wawancaranya dengan ABC News mengonfirmasi adanya perbedaan pendapat antara Trump dan Netanyahu soal Gaza.
Sebaliknya, jika Netanyahu ingin menghindari kehancuran politik, ia mungkin harus bersekutu dengan musuh lamanya: Yair Lapid dan Benny Gantz. Dalam “perjudian kekuasaan” ini, rezim Zionis mencoba memainkan manuver taktis demi bertahan dari kejatuhan kabinet dan mencegah pembentukan aliansi internasional yang dapat menjatuhkan mereka.
Ancaman sanksi dari Barat menunjukkan bahwa posisi Netanyahu makin sulit.