Al-Quds, Purna Warta – Biaya perang yang ditanggung entitas pendudukan terus meningkat secara belum pernah terjadi sebelumnya, membebani perekonomian Israel dengan tingkat utang publik yang mencapai rekor tertinggi.
Seiring berlanjutnya perang di berbagai front sejak 7 Oktober 2023, data resmi di entitas tersebut menunjukkan bahwa total utang publik telah melampaui 69% dari Produk Domestik Bruto (PDB), dibandingkan sekitar 60% sebelum perang. Angka ini menjadi indikator serius bahwa prioritas militer telah berubah menjadi beban yang mengancam masa depan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta memperlebar kesenjangan sosial di kawasan permukiman Israel.
Agence France-Presse (AFP) melaporkan bahwa biaya perang sejak Oktober 2023 telah mencapai 405 miliar shekel (138 miliar dolar AS) hingga akhir April, sebagaimana disampaikan oleh Gubernur Bank Sentral Israel, Amir Yaron.
Dalam sebuah seminar ekonomi yang baru-baru ini diselenggarakan di utara Tel Aviv, Yaron mengatakan:
“Ini adalah angka yang sangat besar, lebih dari 17% dari Produk Domestik Bruto.”
Perang terhadap Iran yang dimulai dengan serangan Amerika Serikat dan rezim Zionis pada 28 Februari juga menimbulkan biaya tambahan sebesar 35 miliar shekel (12 miliar dolar AS) bagi entitas pendudukan hingga diumumkannya gencatan senjata pada 8 April, berdasarkan estimasi awal Kementerian Keuangan Israel.
Pada akhir Maret, setelah pengesahan Undang-Undang Anggaran Tahun 2026, pemerintah Benjamin Netanyahu mengindikasikan bahwa anggaran Kementerian Perang telah meningkat lebih dari dua kali lipat sejak 7 Oktober 2023.
Untuk mendukung upaya perang, otoritas pendudukan meminjam dana dalam jumlah besar dari pasar internasional selama tahun 2024 dan 2025, sehingga utang publiknya kini mencapai lebih dari 69% dari PDB, dibandingkan 60% sebelum perang, menurut data Kementerian Keuangan. Selain itu, pajak dan potongan jaminan sosial juga mengalami peningkatan.
Dalam Konferensi Herzliya, Tamar Levy-Boneh, salah satu pejabat pengelola anggaran, memperingatkan tentang apa yang disebutnya sebagai “ekonomi guncangan” (shock economy). Menurutnya, dampak serangan 7 Oktober 2023 dan perasaan kegagalan di dalam militer telah memicu tuntutan yang terus-menerus untuk meningkatkan pendanaan demi menjamin keamanan entitas tersebut.
Ia mengatakan:
“Lembaga keamanan harus belajar memenuhi kebutuhannya dengan cara yang tidak merusak tingkat kesejahteraan masyarakat, serta memikul bagian tanggung jawabnya sendiri.”
Menurut studi terbaru yang tersedia mengenai jaminan sosial di Israel, persentase anak-anak yang hidup di bawah garis kemiskinan meningkat dari 27,6% menjadi 28% antara tahun 2023 dan 2024.