Amsterdam, Purna Warta – Sebuah investigasi lintas negara berskala besar mengungkap bahwa rezim Israel telah membentuk unit rahasia lebih dari satu dekade lalu untuk menghadapi dan menggagalkan tuntutan kejahatan perang yang menargetkan tokoh-tokoh politik dan militernya di pengadilan asing.
Baca juga: Warga Palestina Mengecam Kunjungan Provokatif Netanyahu ke Kompleks Masjid Al-Aqsa
Investigasi tersebut dipimpin oleh media Prancis Mediapart bekerja sama dengan delapan organisasi media Eropa, dan hasilnya dilaporkan pada Senin. Temuan ini didasarkan pada kebocoran lebih dari dua juta email internal yang dipertukarkan antara tahun 2009 hingga 2023.
Dokumen-dokumen itu menunjukkan bahwa unit tersebut, yang dibentuk pada 2010 dan berada di bawah naungan “Kementerian Kehakiman” Israel, ditugaskan untuk menjalankan apa yang oleh para pejabatnya secara internal disebut sebagai “perang hukum” (legal warfare) guna menghambat kasus pidana dan perdata di Eropa serta di pengadilan internasional.
Menurut hasil investigasi, departemen ini menggunakan kombinasi taktik hukum, pendekatan diplomatik, dan tekanan politik untuk mencampuri proses hukum secara tertutup.
Korespondensi internal merinci berbagai upaya untuk mempengaruhi hakim, melobi pemerintah asing, dan menggagalkan perkara yang diajukan berdasarkan prinsip yurisdiksi universal, yakni aturan yang memungkinkan pengadilan nasional mengadili kejahatan berat tanpa memandang lokasi terjadinya kejahatan tersebut.
Pencegahan penangkapan pejabat Israel di luar negeri muncul sebagai tujuan utama. Sejumlah tokoh politik dan militer senior berulang kali diperingatkan agar tidak bepergian ke negara-negara Eropa tertentu karena risiko penahanan.
Email bocor yang dikutip oleh media mitra menunjukkan bahwa unit tersebut mengklaim keberhasilan dalam menggugurkan puluhan kasus pidana dan perdata terhadap rezim Israel dan para pejabatnya di seluruh Eropa dan wilayah lain.
Isi dokumen juga mengindikasikan adanya intervensi dalam gugatan hukum terhadap perusahaan-perusahaan yang memasok kebutuhan militer Israel atau beroperasi dalam proyek permukiman ilegal rezim tersebut. Langkah-langkah hukum di Spanyol, Belanda, dan Prancis menjadi sasaran melalui manuver terkoordinasi.
Di Spanyol, upaya lobi yang berkelanjutan disebut berkontribusi pada penutupan kasus terhadap seorang mantan menteri urusan militer dan perwira militer senior, yang didakwa terlibat dalam serangan di Jalur Gaza yang menewaskan 14 warga sipil, termasuk anak-anak.
Di Belanda, investigasi menemukan bahwa Tel Aviv secara diam-diam membiayai pembelaan dalam sebuah gugatan terhadap perusahaan Belanda yang memasok anjing penyerang kepada militer Israel, sambil menyembunyikan perannya dari tim hukum korban Palestina.
Investigasi tersebut juga melaporkan bahwa unit ini mengalokasikan sumber daya besar untuk membatasi langkah-langkah Mahkamah Pidana Internasional (ICC).
Baca juga: Jangan Ikut Campur Dalam Politik Kami,” Mantan PM Australia Tegur Netanyahu Usai Serangan di Sydney
Email internal yang dikutip oleh media mitra menunjukkan bahwa para pejabat percaya mereka telah berhasil menunda penyelidikan ICC terkait kejahatan perang di wilayah Palestina hampir satu dekade.
Menurut dokumen, strategi tersebut bertumpu pada lobi diam-diam di Den Haag, markas ICC, serta pembangunan kontak informal di dalam pengadilan, agar proses tetap berkutat pada perdebatan yurisdiksi dan tidak berlanjut ke penyelidikan formal.
Pada November lalu, para hakim ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan menteri urusan militer Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan terhadap warga Palestina di Jalur Gaza, yang sejak Oktober 2023 menjadi sasaran perang genosida oleh rezim tersebut.
Amerika Serikat, sekutu terbesar Israel, telah menjatuhkan sanksi terhadap sembilan staf ICC, termasuk enam hakim dan Jaksa Agung Karim Khan, karena menangani kasus yang melibatkan pejabat Amerika dan Israel.
Washington kini dilaporkan mempertimbangkan perluasan sanksi terhadap ICC secara keseluruhan.