Purna Warta – Kamerun dan Guiena Ekuatorial merupakan salah satu negara yang menjadi destinasi kunjungan Paus Leo XIV dalam rangkaian perjalananya di Benua Afika. Para kritikus menyuarakan kekhawatiran bahwa keputusan Paus Leo untuk mengunjungi dua negara itu memberikan persetujuan secara tidak langsung kepada rezim otoriter yang sudah berkuasa selama puluhan tahun.
Perjalanan ini semakin rumit dikarenakan adanya perselisihan diplomatik dengan pemerintahan Trump mengenai sikap Paus terkait konflik Timur Tengah.
Paus berupaya untuk meredakan konflik, menekankan bahwa perjalanannya ke Afrika berfokus pada pembangunan perdamaian dan ia tidak mau berdebat dengan presiden.
Paus Leo mengambil sikap tegas menentang korupsi dan eksploitasi sumber daya alam Afrika dalam pidato-pidato publiknya. Ia juga menganjurkan perdamaian dan rekonsiliasi di daerah-daerah yang dilanda konflik. Namun, citra kunjungan tersebut tetap mengkhawatirkan bagi banyak orang.
Leo tiba di Kamerun pada momen yang penting secara politik. Presiden Paul Biya yang berusia 93 tahun baru saja menandatangani dekrit mengadakan kembali posisi wakil presiden untuk pertama kalinya dalam 43 tahun pemerintahannya. Undang-undang ini, yang baru mendapat persetujuan parlemen sekitar 10 hari sebelum kunjungan Paus, memungkinkan wakil presiden untuk secara otomatis mengambil alih jabatan presiden jika Biya meninggal atau tidak mampu memerintah.
Pastor Ludovic Lado, seorang imam dari Kamerun, menyatakan kekhawatiran bahwa hal ini dapat membuka jalan bagi suksesi dinasti rezim otoriter tersebut. Pada bulan November, ia mengirim surat kepada Paus, memintanya untuk mempertimbangkan kembali kunjungannya ke negara itu, menurut surat yang diunggah Lado di Facebook.
Biya memenangkan masa jabatan presiden kedelapannya pada bulan Oktober, yang berpotensi memungkinkannya untuk tetap berkuasa hingga usianya yang menjelang 100 tahun. Terpilihnya kembali dirinya memicu protes luas. Pasukan keamanan Kamerun dilaporkan menewaskan sedikitnya 48 orang. Para penentang rezim mengklaim bahwa pemilihan tersebut dicurangi. Dewan Konstitusi Kamerun menolak petisi yang menuduh adanya kecurangan dalam pemilu dengan alasan kurangnya bukti.
Sepanjang kunjungannya, Leo berbicara menentang korupsi. Di Istana Kepresidenan Kamerun, di depan Presiden Biya, ia menekankan bahwa “Dalam rangka perdamaian dan keadilan bisa terwujud, rantai korupsi harus diputus.”
Ia juga membahas konflik yang sedang berlangsung di Kamerun antara pemerintah berbahasa Prancis dan separatis berbahasa Inggris, yang sudah merenggut ribuan nyawa selama dekade terakhir.
Pastor Yesuit Lado menyatakan bahwa kendati pesan Paus kepada otoritas Kamerun memberikan harapan, namun jelas akan diabaikan. “Kita berurusan dengan rezim yang sangat licik,” katanya.
Di Guinea Ekuatorial, pengacara hak asasi manusia Tutu Alicante, pemimpin sebuah organisasi nirlaba yang mempromosikan hak asasi manusia dan pemberantasan korupsi di negara kecil dan otoriter tersebut, menyatakan penentangannya terhadap kunjungan Paus ke negaranya dalam sebuah wawancara dengan CNN. Alicante mengatakan bahwa ia khawatir bahwa kunjungan tersebut akan memberikan legitimasi kepada para pemimpinnya.
Teodoro Obiang, presiden berusia 83 tahun Guinea Ekuatorial telah memegang kekuasaan selama lebih dari empat dekade. Menjelang kedatangan Paus, putra Obiang, Teodoro, yang menjabat sebagai wakil presiden, membantah laporan media bahwa pemerintah memotong gaji pegawai negeri untuk mendanai persiapan perjalanan tersebut menyebutnya sebagai informasi palsu.
Meskipun kaya akan minyak, hampir setengah dari penduduk Guinea Ekuatorial hidup dalam kemiskinan. Pemerintah juga telah terjerat dalam berbagai skandal korupsi.