Purna Warta – Amerika Serikat dengan bangga mengumumkan bahwa mereka telah menyita uranium yang diperkaya tinggi (HEU) dari Venezuela. Departemen Energi AS (DOE) menyebutnya sebagai kemenangan bagi Amerika dan dunia. Hal ini terjadi menyusul kegagalan memalukan AS dalam operasi pencurian uranium Iran di Isfahan yang dilakukan dengan modus penyelamatan pilot beberapa waktu lalu.
Dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat, DOE mengatakan telah menyelesaikan “pemindahan semua uranium yang diperkaya yang tersisa dari reaktor penelitian lama” di Venezuela dan mentransfernya ke AS untuk diproses dan digunakan kembali. Jumlah yang disita adalah 13,5 kg.
Langkah ini “mengirimkan sinyal lain kepada dunia tentang Venezuela yang telah dipulihkan dan diperbarui,” demikian bunyi pernyataan tersebut.
Washington memulai kembali hubungan dengan Caracas setelah pasukan AS menculik dan memenjarakan Presiden Venezuela Nicolas Maduro pada bulan Januari atas tuduhan terorisme narkoba.
Uranium tersebut berasal dari reaktor sipil era Perang Dingin di dekat Caracas yang didirikan dengan tujuan “Atom untuk Perdamaian” yang berlangsung dari pertengahan tahun 1950-an hingga tahun 1970-an.
Para pejabat nonproliferasi AS berpendapat bahwa setiap stok HEU sipil, terlepas dari ukurannya, menghadirkan ancaman jangka panjang berupa pencurian, pengalihan, atau perdagangan ilegal dan pada akhirnya harus dihilangkan dari peredaran.
Namun, tidak seperti Iran, AS dalam berselisih dengan Venezuela tidak banyak mengangkat isu nuklir. Bahkan pada puncak permusuhan Washington terhadap Maduro, tuduhan AS terhadap Caracas berpusat pada perdagangan narkoba dan korupsi, bukan pada ancaman nuklir Venezuela terhadap tanah air Amerika. Ini menimbulkan pertanyaan tentang peringatan berulang AS tentang ancaman nuklir Iran yang oleh pihak Iran sudah ditegaskan pula berulangkali bahwa program mereka bersifat damai.
Washington telah menuntut Iran untuk menyerahkan, mengekspor, atau mengurangi persediaan uranium yang diperkaya, serta mendorong penghentian pengayaan jangka panjang bersamaan dengan langkah-langkah verifikasi yang ketat. Para pejabat Iran menolak tuntutan ini dan menyebutnya sebagai tuntutan “maksimalis” melewati batas dan bersikeras bahwa pengayaan adalah hak kedaulatan berdasarkan Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir.