Prancis Mengalami Protes Nasional Kelima Hari Sabtu Berturut-turut

Paris, Purna Warta – Ribuan demonstran turun ke jalan di seluruh Prancis pada hari Sabtu, menandai protes nasional kelima berturut-turut pada hari Sabtu.

Gerakan Rompi Kuning, pelajar, dan serikat pendidikan turun ke jalan untuk menyuarakan berbagai rasa frustrasi, mulai dari meningkatnya biaya hidup dan seruan untuk pendanaan pendidikan yang lebih baik, hingga perlindungan yang lebih kuat bagi anak-anak dan remaja serta rancangan undang-undang kepolisian yang baru, Euronews melaporkan.

Di Paris, banyak orang berkumpul di Place de la Republique, yang telah menjadi tempat berkumpulnya protes nasional secara simbolis.

Kami meminta, ketika kami mendapatkan nilai A, meskipun kondisinya semakin buruk setiap tahunnya, kami meminta agar kami dapat melanjutkan studi kami di universitas,” kata Marius Mesnil, Wakil Sekretaris Jenderal Union Syndicale Lycéenne.

Prancis telah diguncang oleh blokade sekolah dan protes selama lebih dari sebulan.

Kementerian Dalam Negeri memperkirakan sekitar 106.000 orang turun ke jalan secara nasional pada hari Sabtu, termasuk 24.000 orang di Paris. Pihak penyelenggara menyebutkan jumlah ini mencapai 200.000, termasuk 100.000 di ibu kota.

Jumlah peserta protes pada hari Sabtu lebih rendah dari biasanya. Protes terbesar dalam beberapa pekan terakhir terjadi pada hari Kamis, saat terjadi pemogokan yang dipimpin serikat pekerja. Lebih dari setengah juta orang turun ke jalan di seluruh negeri.

Serikat pekerja telah menyerukan aksi mogok satu hari lagi pada Selasa depan, setelah menolak janji pemerintah untuk menaikkan upah minimum sebesar 0,6%, yang menurut mereka tidak cukup.

“Pemerintah hanya memberi kami remah-remah saja, dan kami menginginkan seluruh toko roti,” kata Benjamin Ball, seorang anggota gerakan Rompi Kuning.

Para pengunjuk rasa juga menyatakan penolakannya terhadap rancangan undang-undang kepolisian baru yang akan memberikan perlindungan tambahan kepada petugas polisi dan polisi ketika menggunakan senjata api saat menjalankan tugas.

Para pendukung RUU tersebut—termasuk partai sayap kanan Marine Le Pen, yang saat ini menjadi favorit dalam jajak pendapat dalam pemilihan presiden—berpendapat bahwa undang-undang baru tersebut diperlukan untuk mencegah aparat penegak hukum secara otomatis dianggap bersalah karena menggunakan kekerasan yang berlebihan.

Namun, serikat pekerja mengatakan bahwa RUU tersebut hanya merupakan “izin untuk membunuh” bagi polisi, dan akan semakin mempersulit upaya meminta pertanggungjawaban aparat penegak hukum. Di Prancis, kasus dugaan kebrutalan polisi jarang sampai ke pengadilan pidana.

“Apa yang disebut undang-undang ‘izin untuk membunuh’, yang akan dilakukan pemungutan suara minggu depan, secara harafiah mengatur bahwa seorang petugas polisi yang menembak akan dianggap telah bertindak sesuai hukum,” Sabrine Kharbach, juru bicara Perkumpulan Mahasiswa mengatakan.

“Satu lagi lapisan impunitas bagi mereka yang memukuli kami, menyerang kami dengan gas, dan melukai kami. Satu lagi lapisan impunitas bagi kepolisian yang bertindak sebagai sayap bersenjata negara,” tambahnya.

Kenza, 28, termasuk di antara ribuan demonstran yang turun ke jalan di kota Toulouse, di selatan Prancis. “Penindasan terhadap pengunjuk rasa tidak dapat diterima, terutama jika melibatkan anak-anak”.

Pekan lalu, pengacara yang mewakili sedikitnya 18 orang yang terluka dalam protes di Prancis mengatakan mereka akan menuntut kementerian dalam negeri atas tanggung jawabnya atas dugaan kebrutalan polisi, media lokal melaporkan.

Mereka mengutuk penggunaan kekerasan yang dilakukan polisi pada demonstrasi tersebut, yang menurut mereka telah mengakibatkan “mutilasi,” termasuk cedera pada tangan, kaki dan mata pengunjuk rasa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *