KPAI Usulkan Batas Usia Minimal Pemilih Pemula Diubah dari 17 ke 18 Tahun

Jakarta, Purna Warta – Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mengusulkan agar batas usia minimal pemilih pemula dalam pemilu diubah dari 17 tahun menjadi 18 tahun.

“Inilah perlindungan dari hulu, agar anak bebas dari mobilisasi dan (tidak) dijadikan komoditas suara, juga tameng kepentingan politik orang dewasa,” kata Anggota KPAI, Sylvana Apituley, dalam momen Hari Anak Sedunia 20 November, dilansir ANTARA, Sabtu (21/11/2026).

Dia mengusulkan agar aturan ini dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu dan RUU Administrasi Kependudukan (Adminduk) dengan menyelaraskan usia pemilih pemula dan wajib KTP-el menjadi 18 tahun, serta menghapus status perkawinan syarat pemilih.

Sylvana menjelaskan bahwa regulasi UU Pemilu dan UU Adminduk saat ini masih menetapkan batas minimal pemilih pemula adalah berusia 17 tahun, atau sudah pernah kawin berapapun usianya. Di sisi lain berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak, definisi anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 tahun.

“Penting pula memastikan integrasi norma pelindungan anak ke dalam RUU Pemilu dan UU Administrasi Kependudukan yang saat ini sedang dibahas untuk direvisi di Komisi II DPR RI,” kata Sylvana.

Menurut dia, upaya ini penting untuk mencegah anak terseret ke dalam politik praktis. Dia menilai bahwa maraknya eksploitasi politik terhadap anak bukanlah semata insiden, melainkan pola yang berulang setiap pilkada, pemilu, hingga pembahasan RUU yang dianggap kontroversial.

KPAI mengidentifikasi 15 bentuk eksploitasi anak dalam politik, mulai dari mobilisasi massa kampanye, anak sebagai bintang iklan dan juru bicara calon, hingga anak sebagai sasaran politik uang.

“Selama 46 hari pertama kampanye Pemilu 2024 saja, KPAI menerima 6 pengaduan dan mencatat 19 kasus lain. Bawaslu pun mencatat 82 temuan pelibatan anak dalam kampanye. Polanya kian berbahaya dan merisikokan hak hidup anak, ketika anak diseret ke jalanan,” kata Sylvana Apituley.

Ia menambahkan pada demo RUU Pilkada, yakni Agustus 2024, terdapat sekitar 300-400 pelajar turun ke jalan dan 85 anak diamankan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *