Paris, Purna Warta – Presiden Prancis Emmanuel Macron mengakui kegagalan dalam perencanaan intelijen dan keamanan setelah demonstrasi kekerasan mengenai biaya hidup melanda Prancis, sementara protes mengenai biaya perumahan, pendidikan dan kesulitan ekonomi juga membawa orang turun ke jalan di Eropa.
Kerusuhan tersebut telah meningkatkan tekanan terhadap pemerintah-pemerintah Eropa ketika para pengunjuk rasa menuntut tindakan terhadap kenaikan biaya hidup, akses terhadap pendidikan dan perumahan yang terjangkau, dengan bentrokan, penjarahan dan penangkapan dilaporkan terjadi di beberapa negara.
Di Prancis, Macron mengakui “kegagalan dalam antisipasi dan intelijen” dan menginstruksikan Menteri Dalam Negeri Laurent Nuñez untuk memastikan transparansi atas kekurangan yang berkontribusi terhadap kekerasan tersebut, menurut pernyataan dari kantor kepresidenan.
Macron juga meminta Nuñez untuk “menerapkan metode operasional baru bagi pasukan keamanan” untuk menangani krisis ini.
Presiden menolak tawaran Nuñez untuk mengundurkan diri, dan mengatakan bahwa kepemimpinan penegakan hukum yang berkelanjutan diperlukan selama kerusuhan, menurut Istana Élysée.
Sementara itu, polisi Paris mengatakan 351 orang ditahan di ibu kota pada hari Minggu sehubungan dengan kekerasan dan penjarahan.
Dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan di X, departemen kepolisian mengatakan kelompok-kelompok yang sebagian besar terdiri dari anak muda telah berusaha menjarah dan merusak toko-toko, dan menekankan perlunya “tanggapan tegas terhadap perilaku yang tidak dapat diterima tersebut.”
Insiden terbaru ini terjadi setelah demonstrasi yang meluas pada akhir pekan di seluruh Prancis, di mana protes meningkat menjadi konfrontasi dengan polisi dan serangan terhadap tempat usaha dan gedung-gedung publik.
Kerusuhan tersebut juga mempertajam perpecahan politik di Prancis, di mana demonstrasi terjadi beberapa bulan sebelum pemilihan presiden tahun 2027.
Macron, yang tidak dapat mencalonkan diri lagi secara berturut-turut, menghadapi kritik dari sayap kiri dan kanan atas cara pemerintah menangani krisis ini.
Para menteri menyalahkan apa yang mereka gambarkan sebagai kelompok “ultra-kiri” atas kekerasan tersebut, sementara Marine Le Pen, kandidat presiden sayap kanan dari partai National Rally, menuduh partai saingannya yang berhaluan kiri, Jean-Luc Melenchon, “melegitimasi kekerasan tersebut.”
Sementara itu, kritikus sayap kiri menuduh Macron gagal memenuhi tuntutan pengunjuk rasa, sementara lawan sayap kanan menyerukan respons keamanan yang lebih ketat.
Di luar Perancis, demonstrasi mengenai tekanan ekonomi dan layanan publik telah mengungkap keluhan serupa di negara-negara Eropa lainnya, meskipun protes tersebut sebagian besar muncul dari gerakan nasional yang terpisah dan bukan dari satu kampanye yang terkoordinasi.
Di Belgia, ratusan pengunjuk rasa yang sebagian besar berusia muda bentrok dengan polisi di Brussels, tempat kelompok mahasiswa melakukan mobilisasi menentang kenaikan biaya pendidikan dan mengusulkan reformasi yang mereka khawatirkan akan membuat pendidikan tinggi menjadi sulit diakses.
Polisi menggunakan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan demonstran selama kerusuhan akhir pekan, yang terjadi setelah berminggu-minggu protes mahasiswa mengenai biaya pendaftaran universitas dan reformasi pendidikan.
Di Portugal, puluhan ribu orang melakukan demonstrasi di Lisbon untuk memprotes kenaikan biaya hidup, rendahnya upah dan semakin sulitnya mendapatkan perumahan yang terjangkau.
Harga perumahan di negara ini telah meningkat dua kali lipat sejak tahun 2017, sehingga memperparah krisis keterjangkauan yang telah menjadi perhatian utama bagi kaum muda dan penduduk lainnya yang berjuang untuk mendapatkan akomodasi.
Italia juga menyaksikan konfrontasi antara demonstran dan polisi ketika unjuk rasa menentang biaya hidup berubah menjadi kekerasan di beberapa kota.
Di Milan, polisi menggunakan gas air mata untuk membersihkan alun-alun katedral setelah aksi unjuk rasa berubah menjadi bentrokan, sementara petugas di Bologna mengerahkan meriam air dan melakukan beberapa penangkapan menyusul kekerasan lebih lanjut, menurut kantor berita ANSA.
Demonstrasi tersebut menggabungkan keluhan ekonomi dengan tuntutan politik dan sosial yang lebih luas, sehingga menambah tekanan pada pemerintah untuk menanggapi ketidakpuasan masyarakat.
Sementara itu di Albania, demonstrasi mahasiswa menentang dugaan korupsi pemerintah, terbatasnya kesempatan kerja dan standar pendidikan yang buruk memasuki hari kelima, dengan para pengunjuk rasa menyerukan Perdana Menteri Edi Rama untuk mundur.
Polisi menembakkan peluru karet ke arah para demonstran, menurut laporan tersebut, ketika protes tersebut menambah oposisi yang lebih luas terhadap pemerintah.
Meskipun demonstrasi di seluruh Eropa mempunyai pemicu yang berbeda-beda, kenaikan biaya hidup, keterjangkauan perumahan, permasalahan pendidikan dan frustrasi terhadap kepemimpinan politik telah muncul sebagai tema yang berulang.