Washington, Purna Warta – Seorang jaksa AS menyampaikan dakwaan tajam atas penipuan politik Donald Trump, dengan alasan bahwa penggunaan kebohongan yang berulang-ulang untuk menyerang lawan, mendiskreditkan media dan menghindari akuntabilitas telah membantu melemahkan demokrasi dan menormalkan penyalahgunaan kekuasaan politik.
Andrew Weissmann, seorang jaksa veteran Amerika, telah mengungkapkan secara eksplosif tentang kebohongan Donald Trump dalam buku barunya, dengan alasan bahwa presiden AS telah mengubah penipuan menjadi senjata kekuasaan untuk menyerang lawan, mendiskreditkan media, menghindari akuntabilitas dan melemahkan lembaga-lembaga independen.
Salah satu buku terlaris New York Times pada tahun 2026, Liar’s Kingdom: How to Stop Trump’s Deceit and Save America, menyajikan dakwaan hukum dan politik yang kuat terhadap apa yang digambarkan Weissmann sebagai momok kebohongan politik yang semakin meningkat di Amerika Serikat.
Diterbitkan oleh Little, Brown and Company pada bulan Mei 2026, buku ini mengkaji klaim palsu Trump yang berulang kali mengenai pemilu presiden tahun 2020 dan konsekuensi yang lebih luas dari sistem politik di mana penipuan yang disengaja dapat digunakan untuk memanipulasi opini publik tanpa dampak hukum yang berarti.
Weissmann adalah seorang tokoh hukum Amerika terkemuka, seorang jaksa federal veteran, seorang sarjana hukum dan mantan anggota senior tim Penasihat Khusus Robert Mueller yang menyelidiki campur tangan Rusia dalam pemilihan presiden AS tahun 2016. Dia juga sebelumnya mengepalai bagian penipuan di Departemen Kehakiman AS.
Dalam Liar’s Kingdom, Weissmann berpendapat bahwa Trump tidak sekadar berbohong namun telah mengubah kebohongan menjadi instrumen kekuatan politik, menggunakannya untuk menyerang musuh-musuhnya, melemahkan kredibilitas media, lolos dari pengawasan, dan menciptakan lingkungan di mana kebenaran berada di bawah kekuasaan.
Buku ini memperingatkan bahwa pengulangan kebohongan yang terus-menerus dapat secara bertahap menghapus batasan antara fakta dan fiksi, sehingga masyarakat tidak dapat sepakat bahkan pada realitas yang paling mendasar sekalipun. Kisah ini memberikan gambaran yang meresahkan tentang hubungan antara politik, kekuasaan, dan salah satu senjata paling berbahaya yang ada bagi seorang politisi: sebuah kebohongan yang sering diulang-ulang sehingga tidak lagi mengejutkan siapa pun.
Inti argumen Weissmann adalah apa yang ia gambarkan sebagai kelemahan struktural dalam sistem hukum AS yang memungkinkan politisi menipu masyarakat dengan relatif bebas dari hukuman, bahkan ketika eksekutif perusahaan dapat menghadapi konsekuensi hukum karena membuat pernyataan palsu kepada pemegang saham.
“Tidak seperti negara-negara lain, Amerika membiarkan politisi dan kandidat politik berbohong kepada mereka,” bantah Weissmann.
Ia menegaskan, kritiknya bukan ditujukan pada ungkapan pendapat atau kesalahan yang tidak disengaja, melainkan kebohongan yang disengaja untuk menipu masyarakat. Meskipun undang-undang Amerika mengkriminalisasi atau menghukum bentuk-bentuk ketidakjujuran tertentu, termasuk berbohong kepada bank, Kongres, atau pengungkapan perusahaan, politisi dapat dengan sengaja membuat klaim palsu kepada pemilih tanpa menghadapi akuntabilitas yang sebanding.
Weissmann berpendapat bahwa kerentanan ini bukan merupakan ciri demokrasi yang tidak dapat dihindari, namun merupakan kelemahan dalam sistem hukum Amerika yang dapat diperbaiki melalui keberanian politik, inovasi hukum, dan kemauan untuk belajar dari negara-negara yang telah menghadapi masalah serupa.
Konsekuensi dari kegagalan ini, menurutnya, semakin terlihat jelas di bawah pemerintahan Trump, yang berulang kali melakukan kebohongan yang telah membantu mengikis kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga demokrasi dan menciptakan lingkungan di mana penipuan politik dapat berfungsi sebagai sarana untuk mengkonsolidasikan kekuasaan.
Salah satu contoh yang paling penting adalah klaim Trump bahwa pemilu tahun 2020 adalah “kecurangan total,” bahwa ia telah memenangkan suara terbanyak jika jutaan suara yang diduga ilegal tidak disertakan, dan bahwa Biden tidak mungkin menerima lebih dari 80 juta suara.
Klaim semacam itu turut melemahkan kepercayaan terhadap proses pemilu dan memicu serangan bersejarah terhadap demokrasi Amerika pada 6 Januari 2021, ketika para pendukung Trump menyerbu Gedung Capitol AS dalam upaya mencegah Kongres mengesahkan kemenangan Biden.
Weissmann berargumentasi bahwa kerugian yang disebabkan oleh penipuan politik tidak hanya disebabkan oleh perselisihan pemilu, ia juga memperingatkan bahwa hal ini dapat memfasilitasi penyalahgunaan penegakan hukum dan institusi militer terhadap masyarakat, deportasi yang melanggar hukum dan pengabaian terhadap aturan internasional yang bertujuan untuk melestarikan dunia yang beradab dan damai.
Kekhawatiran ini juga bergema di luar arena politik dalam negeri Amerika, khususnya ketika Washington menghadapi kritik yang semakin besar atas penggunaan kekuatan militer di luar negeri dan klaimnya untuk menegakkan tatanan internasional berdasarkan hukum dan aturan yang ditetapkan.
Agresi AS terhadap Iran dan konflik regional yang diakibatkannya semakin meningkatkan pengawasan terhadap perilaku Washington dan kesenjangan antara komitmennya terhadap hukum internasional dan penggunaan kekuatan militer. Dari sudut pandang Teheran, tindakan tersebut menggarisbawahi bahayanya sistem politik di mana narasi resmi dapat digunakan untuk membenarkan agresi namun mengaburkan konsekuensinya.
Meskipun buku Weissmann berfokus terutama pada penipuan politik dan erosi akuntabilitas demokrasi di Amerika Serikat, argumen yang lebih luas menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana pemerintah menggunakan narasi politik untuk membenarkan tindakan mereka, menghindari tanggung jawab dan melemahkan prinsip-prinsip yang mereka pertahankan.
Weissmann juga memperingatkan bahwa keberhasilan penipuan politik mendorong politisi lain untuk mengadopsi taktik serupa, mengisi wacana publik dengan kebohongan dan semakin melemahkan kemampuan publik untuk membedakan antara fakta dan manipulasi.
Ia berpendapat bahwa kebebasan berpendapat tidak memberikan perlindungan tanpa batas terhadap setiap kategori pernyataan palsu, khususnya ketika penipuan yang disengaja menyebabkan kerugian. Dalam pandangannya, Amerika Serikat dapat membatasi kebohongan pemilu melalui langkah-langkah hukum yang serupa dengan yang telah diterapkan pada bentuk-bentuk penipuan korporasi tertentu, kali ini untuk melindungi demokrasi itu sendiri.
Tujuannya, menurutnya, adalah untuk memastikan bahwa para demagog seperti Trump, atau politisi lain yang dengan sengaja menipu pemilih, tidak dapat mengeksploitasi kelemahan sistem hukum untuk mengamankan atau mempertahankan jabatan publik tanpa akuntabilitas.
Peringatan utama Weissmann adalah bahwa Amerika Serikat sudah jenuh dengan kebohongan politik, dengan konsekuensi yang dapat mengancam hak-hak dasar dan lembaga-lembaga demokrasi. Warga Amerika, menurutnya, telah menyaksikan dampak destruktif dari penipuan ini dan merasakan konsekuensinya dalam kehidupan sehari-hari.
Lebih dari tokoh politik lainnya, menurut Weissmann, penggunaan penipuan yang dilakukan Trump secara luas dan dipublikasikan telah membantu menciptakan kondisi di mana penegakan hukum dan institusi militer dapat merugikan masyarakat, para migran dapat menghadapi deportasi yang melanggar hukum, dan aturan-aturan internasional yang dimaksudkan untuk menjaga perdamaian dunia dapat diabaikan.
Kerajaan Pembohong: Cara Menghentikan Penipuan Trump dan Menyelamatkan Amerika diterbitkan di Amerika Serikat oleh Little, Brown and Company pada Mei 2026.