Purna Warta – Presiden AS Donald Trump ketika memperpanjang gencatan senjata menggambarkan bahwa pemerintahan Iran mengalami perpecahan serius. Gedung Putih meyakini bahwa kepemimpinan Iran telah goyah usai tidak menghadiri negosiasi Islamabad putaran kedua.
Namun, para pengamat melihat kenyataan berbeda dari pernyataan Trump maupun Gedung Putih. Iran menuntut upaya blokade laut oleh AS sebelum memulai segala bentuk negosiasi. Bahkan, banyak analis yang meyakini bahwa kepemimpinan Iran kini justru lebih solid ketimbang yang digambarkan oleh media-media.
“Aku pikir telah terjadi kesalahpahaman yang serius terkait kepemimpinan Iran”, kata Mehrat Kamrava, seorang profesor di Universitas Georgetown Qatar kepada CNN. “Kepemimpinannya tampak cukup solid dan kita sudah menyaksikannya dalam bagaimana perang dan negosiasi ini berjalan”.
Sejak pembunuhan pimpinan-pimpinan tinggi militer dan politik Iran, khususnya pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei, pemerintahan di Iran menjadi jauh lebih rumit. Iran yang dulu diisi oleh para pejabat-pejabat yang saling bersaing, kini sedang memutuskan nasib Iran dihadapan perang eksistensial bersama pemimpin tertinggi baru, Mojtaba Khamenei.
Para pejabat ini kini berupaya untuk menyelaraskan visi-visi mereka demi menjamin adanya masa depan bagi Iran.Kelompok ini kini berupaya untuk menjaga persatuan publik, kendati pada akhirnya kembali berselisih terkait bagaimana menavigasi perang dan melanjutkan upaya diplomasi dengan AS.
“Banyak faksi-faksi di Iran kini menjadi lebih bersatu daripada sebelum perang” ujar Trita Parsi, Wakil Presiden Institut Quincy kepada CNN.
Berbagai isu beredar terkait apakah Iran akan menghadiri negosiasi atau tidak. Namun, Tehran dengan tegas mengumumkan secara publik sikap mereka bahwa para negosiator Iran tidak akan berpartisipasi dalam negosiasi dengan AS. Tehran menuding AS melanggar gencatan senjata dan tidak memiliki keseriusan dalam mengear solusi diplomatik.
Sebelum perang, dibawah kepemimpinan Ayatollah Khamenei, Iran menetapkan sejumlah garis merah yang tidak bisa dinegosiasikan yang meliputi pengayaan uranium, pengembangan rudal dan dukungan terhadap kelompok perlawanan. Garis merah tersebut hingga kini masih dipertahankan dalam postur negosiasi Iran.
“Bicara mengenai perpecahan di kalangan pejabat-pejabat senior adalah politik dan propaganda jadul dari musuh-musuh Iran” tulis Mehdi Tabatabai, Wakil Juru Bicara Kepresidenan Iran di X. “Persatuan dan konsensus antara medan tempur, publik dan diplomat di waktu seperti saat ini sangat penting dan perlu diingat”.
Pemerintah iran mengangkat seorang pejabat untuk menjadi simbol persatuan tersebut. Ia adalah Mohammad Bagher Ghalibaf, seorang pejabat sekaligus juru bicara parlemen dan mantan komandan tinggi Korps Garda Revolusi Islam.
Dalam negosiasi di Islamabad yang tidak membuahkan hasil akibat tuntutan tidak masuk akal AS, Ghalibaf datang bersama rombongan berisikan pejabat-pejabat Iran dari spektrum-spektrum politik yang berbeda. Hal ini kembali menegaskan adanya persatuan dalam tubuh pemerintahan Republik Islam Iran.
Ini semua menunjukan kepalsuan klaim Trump dan Gedung Putih bahwa pemerintahan Iran mengalami perpecahan dan akan mudah untuk ditundukkan melalui negosiasi. Kenyataan menunjukkan bahwa pemerintahan masih tetap solid kendati terbunuhnya banyak tokoh-tokoh penting dan pemerintahan masih tetap menjaga garis merah yang sudah lama ditetapkan.