Bangkok, Purna Warta – Pemerintah Thailand dan Kamboja telah sepakat untuk menarik pasukan dari lokasi bentrokan perbatasan pada 28 Mei lalu dan kembali ke posisi semula seperti pada tahun 2024. Kesepakatan ini dicapai dalam pertemuan bilateral yang dihadiri pejabat militer dari kedua negara. Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Thailand, Phumtham Wechayachai, mengumumkan hasil pembicaraan ini pada hari Minggu.
Dalam pernyataannya, Phumtham menyampaikan apresiasi kepada pemerintah dan militer Kamboja atas kerja sama dalam penyelesaian damai konflik tersebut. Ia juga menyebut bahwa seluruh tingkatan komando di wilayah perbatasan turut berperan aktif dalam negosiasi. Media Thailand merilis foto-foto dari lokasi konflik yang memperlihatkan pasukan Kamboja telah mundur dan parit-parit tempur yang sempat digunakan kini telah dibongkar.
Baca Juga : Rwanda Keluar dari Blok Afrika Tengah, Ketegangan dengan Kongo Meningkat
Persiapan Menuju Pertemuan Komisi Batas Wilayah
Menurut laporan militer Thailand, pihak Kamboja terlebih dahulu mengajukan undangan untuk dialog langsung pada hari kejadian. Kesepakatan penting berhasil diraih dalam pembicaraan awal, termasuk keputusan Kamboja untuk menarik mundur pasukan guna menciptakan iklim positif menjelang pertemuan Komisi Batas Wilayah pada 14 Juni mendatang.
Kedua negara juga sepakat untuk menggunakan kembali mekanisme Komite Perbatasan Lokal sebagai forum diskusi berkelanjutan untuk mengelola wilayah sengketa secara damai. Komitmen ini menunjukkan keinginan kedua pihak untuk menghindari konflik berkepanjangan dan mendorong stabilitas jangka panjang.
Latar Belakang dan Sengketa Perbatasan
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja bukan hal baru, dengan sengketa perbatasan sepanjang lebih dari 800 kilometer yang sebagian besar diwarisi dari era kolonial Prancis. Sejak 2008, bentrokan sporadis telah menewaskan sedikitnya 28 orang. Terbaru, seorang tentara Kamboja tewas dalam insiden di wilayah Segitiga Zamrud, titik pertemuan antara perbatasan Kamboja, Thailand, dan Laos.
Pada hari Senin, Perdana Menteri Kamboja Hun Manet menyatakan bahwa negaranya akan membawa kasus perbatasan ini ke Mahkamah Internasional. Meskipun pada 2013 pengadilan telah memutuskan bahwa wilayah sengketa tersebut adalah milik Kamboja, Thailand menolak mengakui keputusan itu dan tidak mengakui yurisdiksi pengadilan atas konflik ini.
Baca Juga : Unjuk Rasa Meletus di Los Angeles Usai Razia Imigrasi dan Penahanan oleh ICE
Isu Keamanan dan Kesiagaan Militer
Sebelumnya, militer Thailand sempat menuduh pihak Kamboja melakukan provokasi berulang di sepanjang garis perbatasan. Intelijen militer Thailand melaporkan adanya peningkatan jumlah pasukan dan status siaga tinggi di pihak Kamboja. Hal ini mendorong militer Thailand mengambil langkah pengamanan dengan mengatur ulang komando di pos perbatasan.
Meski tensi sempat memanas, kesepakatan penarikan pasukan ini membuka ruang baru untuk penyelesaian damai. Kini, semua mata tertuju pada pertemuan Komisi Batas Wilayah yang akan menentukan arah diplomasi kedua negara ke depan.