Manila, Purna Warta – Pengadilan pemakzulan Senat Filipina pada hari Kamis membuka proses praperadilan dalam kasus pemakzulan terhadap Wakil Presiden Sara Duterte, menandai langkah terbaru dalam pertarungan politik berisiko tinggi yang dapat menentukan masa depannya dalam jabatan publik.
Pengadilan tersebut mengadakan sidang praperadilan, di mana para senator membahas masalah prosedural dan persiapan untuk persidangan resmi yang diperkirakan akan dimulai pada tanggal 6 Juli, demikian yang dilaporkan oleh outlet berita Filipina, Rappler.
Proses ini menyusul pemakzulan Duterte oleh Dewan Perwakilan Rakyat bulan lalu.
Duterte diberi waktu 10 hari untuk menyampaikan tanggapan resminya terhadap pengaduan pemakzulan, setelah itu jaksa DPR memiliki waktu lima hari untuk mengajukan tanggapan mereka, sesuai dengan prosedur Senat yang diumumkan sebelumnya.
Wakil presiden menghadapi tuduhan termasuk penyalahgunaan dana publik, kekayaan yang tidak dapat dijelaskan, dan ancaman terhadap Presiden Ferdinand Marcos Jr., ibu negara, dan mantan ketua DPR. Duterte membantah semua tuduhan dan menggambarkan upaya pemakzulan itu bermotif politik.
Kasus ini terjadi di tengah meningkatnya keretakan politik antara kubu Marcos dan Duterte, yang pernah menjadi sekutu pada pemilu 2022. Para analis memandang proses ini sebagai ujian besar bagi institusi politik Filipina dan potensi hambatan terhadap ambisi Duterte untuk pemilihan presiden tahun 2028.
Jika terbukti bersalah oleh Senat, Duterte dapat dicopot dari jabatannya dan dilarang memegang jabatan publik di masa depan.