Washington, Purna Warta – Steve Witkoff, utusan khusus Donald Trump untuk Asia Barat, mengatakan bahwa pada Rabu ini sebuah pertemuan mengenai Gaza akan berlangsung di Gedung Putih dengan pimpinan Presiden Trump. Dalam pertemuan itu, sebuah rencana yang sangat komprehensif untuk Gaza pascaperang akan dibahas.
Baca juga: Jurnalis Gaza Desak Perlindungan Dunia Internasional dari Serangan “Israel”
Ia menambahkan bahwa sikap resmi pemerintahan Trump adalah menolak segala bentuk kesepakatan parsial serta menuntut pembebasan sekaligus seluruh tawanan Israel.
Witkoff menegaskan: “Harus ada sebuah kesepakatan, para tawanan Israel dikembalikan ke rumah mereka, dan Hamas tidak boleh memiliki peran dalam pemerintahan masa depan Gaza. Inilah syarat Israel sekaligus Presiden Trump.”
Utusan Trump tersebut mengakui bahwa jatuhnya korban sipil merupakan sebuah tragedi, namun hal itu, menurutnya, terjadi “dalam kerangka perang.”
Trump sendiri dijadwalkan memimpin langsung pertemuan besar mengenai Gaza di Gedung Putih pada hari Rabu.
Menjawab pertanyaan tentang pihak mana yang paling menghalangi berakhirnya perang Gaza, Witkoff menuding Hamas sebagai penghambat utama. Ia menambahkan: “Selama enam atau tujuh minggu terakhir, sebuah kesepakatan sudah ada di atas meja, tetapi Hamas terus mengulur waktu.”
Ketika ditanya apakah Hamas harus dihapuskan, Witkoff menjawab: “Itu bukan keputusan saya, saya pikir yang penting adalah mencapai sebuah kesepakatan.”
Witkoff menambahkan bahwa Hamas kini secara implisit telah menyatakan kesiapan untuk mencapai kesepakatan, dan Israel juga menyatakan siap melanjutkan perundingan dengan Hamas. Ia menegaskan: “Kami percaya bahwa situasi Gaza, dengan cara apa pun, pasti akan terselesaikan sebelum akhir tahun ini.”
Selain isu Gaza, Witkoff juga menyebutkan: “Minggu ini saya akan bertemu dengan pihak Ukraina, dan itu adalah sebuah sinyal penting.”
Baca juga: Zionis: Hamas tidak bisa dihancurkan / Norwegia: Tindakan Israel di Gaza adalah kriminal
Ia menambahkan bahwa Amerika Serikat berharap dapat menemukan komponen sebuah perjanjian damai terkait Ukraina sebelum akhir tahun 2025 atau bahkan lebih cepat.
Menurutnya, Ukraina kini tengah meninjau proposal perdamaian yang diajukan oleh Moskow, dan Rusia ingin mencapai sebuah solusi terkait masalah Ukraina.