Washingtong, Purna Warta – Wakil Presiden Amerika Serikat, JD Vance, melontarkan kritik tajam terhadap para menteri Israel yang berhaluan keras, Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich, atas penolakan agresif mereka terhadap nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) bersejarah yang ditandatangani antara Amerika Serikat dan Iran untuk mengakhiri perang. Vance menggambarkan sikap mereka sebagai tidak berpijak pada realitas dan merugikan kepentingan Israel sendiri.
Dalam wawancara dengan The New York Times yang dipublikasikan pada hari Kamis, Vance secara langsung menyebut Ben-Gvir, yang menjabat sebagai Menteri Keamanan Nasional, dan Menteri Keuangan Smotrich, seraya mengkritik serangan publik mereka terhadap perjanjian yang ditandatangani secara jarak jauh oleh Presiden AS, Donald Trump, dan Presiden Iran, Masoud Pezeshkian.
“Apa sebenarnya usulan Anda? Anda adalah negara dengan 9 juta penduduk. Anda tidak bisa menyelesaikan setiap masalah keamanan nasional hanya dengan membunuh,” ujar Vance, merujuk pada rezim Israel.
Vance menegaskan bahwa kesepakatan tersebut merupakan langkah positif bagi masa depan kawasan.
Ia juga menyoroti bahwa sebagian besar persenjataan defensif yang melindungi Israel dalam beberapa bulan terakhir merupakan produk Amerika Serikat dan didanai oleh para pembayar pajak AS.
“Donald J. Trump adalah satu-satunya kepala negara di seluruh dunia yang bersimpati kepada bangsa Israel pada saat ini,” kata Vance. Ia menambahkan bahwa siapa pun yang menganggap masalah terbesar mereka adalah Presiden Amerika Serikat “perlu menyadari realitas yang sebenarnya.”
MoU tersebut menyerukan penghentian permanen permusuhan di seluruh front, pencabutan blokade angkatan laut Amerika Serikat dalam waktu 30 hari, pemulihan lalu lintas perdagangan melalui Strait of Hormuz, pelaksanaan rencana rekonstruksi senilai sedikitnya 300 miliar dolar AS, serta pencabutan sanksi-sanksi Amerika Serikat.
Berdasarkan MoU tersebut, kedua pihak memasuki masa negosiasi selama 60 hari dengan tujuan mencapai perjanjian final yang komprehensif. Negosiasi tatap muka dijadwalkan dimulai pada 19 Juni di Switzerland, dengan Pakistan dan Qatar bertindak sebagai mediator.
Kesepakatan itu disebut tercapai setelah perang yang digambarkan sebagai aksi terorisme oleh Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran yang dimulai pada akhir Februari.
Nota kesepahaman tersebut disebut sebagai pencapaian diplomatik yang signifikan bagi Republik Islam Iran di bawah kepemimpinan Pemimpin Tertinggi Iran dan diplomasi para diplomat Iran. Kesepakatan itu dikatakan membuka jalan bagi pembicaraan yang lebih luas mengenai pencabutan sanksi, stabilitas kawasan, dan perdamaian jangka panjang.
Ben-Gvir dan Smotrich, yang dikenal sebagai tokoh-tokoh berpengaruh dalam koalisi pemerintahan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menentang keras kesepakatan tersebut. Smotrich menulis di media sosial bahwa perjanjian itu “buruk bagi Israel dan seluruh dunia bebas,” seraya menuntut agar pasukan pendudukan Israel tetap memiliki “kebebasan penuh” untuk menyerang Hezbollah di Lebanon.
Sikap mereka mencerminkan kekecewaan yang lebih luas di dalam rezim Zionis, yang menghadapi tekanan domestik akibat apa yang dipandang banyak warga Israel sebagai pergeseran dari konflik berkepanjangan menuju deeskalasi.
Presiden Trump sendiri disebut telah menyatakan ketidakpuasan terhadap tindakan Israel di Lebanon, mengkritik serangan terhadap Beirut sebagai tindakan yang berlebihan dan menyerukan pendekatan yang “lebih lunak.” Ia juga secara terbuka menyerukan gencatan senjata penuh di seluruh front, sejalan dengan semangat perjanjian baru tersebut.
Kesepahaman antara Amerika Serikat dan Iran disebut menunjukkan semakin besarnya perbedaan antara kepentingan Washington dalam menjaga stabilitas kawasan dan ketergantungan rezim Israel pada kebijakan agresif yang berkelanjutan.
Iran, yang menurut artikel ini berpegang pada prinsip-prinsip revolusionernya dan komitmennya terhadap Poros Perlawanan (Axis of Resistance), secara konsisten menyatakan dukungannya terhadap perdamaian melalui kekuatan dan diplomasi.