Pentagon, Purna Warta – Pentagon telah meluncurkan tinjauan komprehensif terhadap postur kekuatan militer AS di Eropa yang bertujuan untuk mempercepat pengambilalihan tanggung jawab utama oleh sekutu NATO untuk pertahanan konvensional benua tersebut, kata Wakil Menteri Pertahanan Elbridge Colby pada hari Senin.
Colby mengatakan Tinjauan Postur Eropa ini mengikuti pengumuman oleh Menteri Pertahanan Pete Hegseth pada pertemuan menteri pertahanan NATO baru-baru ini di Brussels dan dimaksudkan untuk menilai kembali kehadiran militer AS di benua tersebut, lapor Anadolu Agency.
“Seperti yang telah dijelaskan oleh Menteri sebelumnya, ini akan menjadi tinjauan yang sesungguhnya, yang dirancang untuk memastikan bahwa NATO bergerak cepat dan tak terbalikkan menuju Eropa yang mengambil tanggung jawab utama untuk pertahanan konvensionalnya,” katanya di platform media sosial AS, X.
Colby mengatakan tinjauan ini diharapkan dapat mempercepat transisi NATO menuju aliansi yang “lebih kuat, lebih adil, dan berkelanjutan,” dengan membangun kebijakan yang dijalankan di bawah Presiden AS Donald Trump untuk mendorong sekutu Eropa agar memikul bagian yang lebih besar dari beban pertahanan.
“Dengan demikian, Tinjauan ini akan memajukan tujuan untuk sepenuhnya memulihkan karakter NATO sebagai organisasi perang yang kuat – NATO 3.0. Ini akan menempatkan NATO pada jalur menuju kesuksesan yang langgeng dan berkelanjutan, terutama saat kita menghadapi tantangan simultan di berbagai teater,” tambahnya.
Tinjauan ini akan menilai postur kekuatan AS di Eropa untuk memastikan bahwa postur tersebut selaras dengan Strategi Keamanan Nasional 2025 dan Strategi Pertahanan Nasional 2026 pemerintahan, kata Colby, menambahkan bahwa para pejabat akan mengembangkan berbagai opsi berdasarkan analisis strategis dan kondisi geopolitik dan militer saat ini.
Colby mengatakan dia berharap dapat bekerja sama dengan Jenderal Alexus Grynkewich, Panglima Tertinggi Sekutu NATO di Eropa, dan berkonsultasi secara erat dengan sekutu Eropa, Kongres, dan bagian lain dari pemerintah AS seiring berjalannya tinjauan ini.