Washington, Purna Warta – Pemimpin minoritas di Senat Amerika Serikat, Chuck Schumer, menyerukan dilakukannya pemungutan suara atas sebuah resolusi terkait kewenangan militer Presiden Donald Trump, dengan tujuan menghentikan keterlibatan militer Amerika Serikat dalam Iran serta menegaskan kembali otoritas hukum Kongres dalam keputusan deklarasi perang.
Dalam sesi Senat pada hari Senin, Schumer mengkritik keras Presiden AS Donald Trump dengan menyatakan bahwa Trump telah menyeret Amerika Serikat ke dalam perang tanpa berkonsultasi dengan para legislator atau memperoleh izin penggunaan kekuatan militer.
Schumer mengatakan: “Trump telah membawa Amerika ke dalam perang. Ia melakukannya tanpa berkonsultasi dengan Kongres. Ia melakukannya tanpa mandat penggunaan kekuatan militer. Ia melakukannya tanpa rencana dan tanpa strategi.”
Ia juga menyinggung ketidakstabilan di Selat Hormuz, kenaikan harga bensin, serta berlanjutnya perlawanan Iran, dan menyatakan bahwa situasi telah memburuk sejak dimulainya perang pada 28 Februari.
Senator Demokrat senior tersebut menyebut cara pemerintahan Trump mengelola perang sebagai “operasi kegagalan epik,” dan mengatakan bahwa Partai Republik yang mendukung presiden turut bertanggung jawab atas hasil tersebut.
Schumer menambahkan: “Partai Republik mendukung Donald Trump, dan mereka memikul tanggung jawab sebesar Trump atas operasi kegagalan epik ini. Karena itu, minggu ini Demokrat akan melakukan pemungutan suara lain terkait resolusi kewenangan militer untuk menghentikan permusuhan di Iran, dan mengembalikan wewenang deklarasi perang kepada Kongres, sebagaimana seharusnya.”
Ia juga menegaskan: “Majelis ini bukan penonton. Kongres harus menjalankan tugasnya dan memastikan tidak ada presiden yang dapat menyeret negara ini ke perang sendirian tanpa konsekuensi. Sudah waktunya mengakhiri operasi kegagalan epik ini.”
Menurut Konstitusi Amerika Serikat, hanya Kongres yang memiliki kewenangan untuk menyatakan perang.
Pernyataan Schumer ini mencerminkan meningkatnya perpecahan politik di Washington terkait eskalasi keterlibatan militer AS di kawasan Timur Tengah. Sejumlah anggota parlemen dari Partai Demokrat dilaporkan semakin mendesak pembatasan kewenangan presiden dalam penggunaan kekuatan militer, terutama setelah meningkatnya ketegangan di Selat Hormuz dan dampaknya terhadap harga energi global.
Di sisi lain, Gedung Putih masih mempertahankan pendekatan keamanan keras terhadap Iran, sementara kritik terhadap kurangnya strategi jangka panjang dalam kebijakan luar negeri AS terus menguat di dalam Kongres, memperdalam perdebatan mengenai batas konstitusional kewenangan perang di Amerika Serikat.