Washington, Purna Warta – Ketika Alfred Nobel mendirikan penghargaan atas namanya dalam lima bidang dengan dana pribadinya, ia tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari nanti “Hadiah Perdamaian” akan diberikan kepada individu yang tidak hanya gagal mempromosikan persahabatan dan perdamaian antar bangsa, tapi juga aktif mengobarkan perang, menciptakan ketidakamanan, dan menumpahkan darah di seluruh dunia.
Dalam wasiat Nobel, hadiah ini seharusnya diberikan kepada seseorang yang telah melakukan usaha terbaik atau terbanyak dalam setahun untuk persaudaraan antarbangsa, pengurangan militer tetap, serta perlindungan dan peningkatan perdamaian. Penghargaan ini juga semestinya diberikan oleh sebuah komite beranggotakan lima orang atas nama parlemen Norwegia—bebas dari kepentingan politik.
Namun, seiring berjalannya waktu, hadiah ini berubah menjadi alat untuk mendukung kepentingan politik rezim Barat, serta menekan negara-negara yang dimusuhi oleh Barat. Alhasil, nilai moral penghargaan ini luntur, karena kerap kali diberikan kepada penjahat Barat atau pengkhianat Timur yang menjadi pion kepentingan Barat.
Trump Masuk Daftar Tunggu
Nama Donald Trump pertama kali diajukan sebagai calon peraih Nobel Perdamaian pada 2018 atas perannya dalam pertemuan dengan pemimpin Korea Utara, serta dugaan détente (pelonggaran ketegangan) di Asia Timur. Tapi, apakah pertemuan itu benar-benar menciptakan perdamaian? Para ahli menilai, tidak ada kesepakatan substantif yang dicapai. Justru, ketegangan regional dan perlombaan senjata tetap berlanjut.
Tahun-tahun berikutnya, Trump keluar sepihak dari kesepakatan nuklir JCPOA, meningkatkan sanksi terhadap Iran, mendukung tanpa syarat rezim Zionis pembunuh anak, serta mengancam akan melakukan serangan militer—yang semuanya menjadikannya sumber ketidakstabilan besar di kawasan.
Kini, saat kembali mencalonkan diri sebagai presiden, Trump mengusung slogan “perdamaian dan keamanan”, namun tak satu pun janji-janji itu terealisasi. Ia gagal menghentikan perang Ukraina, dan menurut banyak pakar, dukungannya terhadap Israel dalam genosida di Gaza membuatnya ikut bertanggung jawab atas kejahatan rezim Zionis.
Trump juga berusaha tampil sebagai mediator dalam perang antara Israel dan Iran, meskipun sebelumnya pemerintahannya justru memberikan lampu hijau untuk agresi tersebut. Bahkan, AS terlibat langsung dengan menyerang fasilitas nuklir damai milik Iran—menegaskan keterlibatannya bersama rezim kriminal Tel Aviv.
Nobel Perdamaian: Dari Kehormatan Menjadi Alat Politik
Hadiah Nobel Perdamaian telah disalahgunakan berulang kali selama beberapa tahun terakhir. Penyimpangan dari jalur semestinya ini begitu parah, sehingga para politisi dan pemimpin negara yang tangannya berlumuran darah pun mendapat penghargaan ini.
Berikut adalah beberapa contohnya:
1. Menachem Begin – Mantan Perdana Menteri Rezim Zionis
Menerima Nobel Perdamaian tahun 1978 atas peran dalam Perjanjian Camp David antara Israel dan Mesir. Namun, ia juga bertanggung jawab atas pembantaian Deir Yassin, di mana lebih dari 100 perempuan dan anak-anak diperkosa dan dibunuh—dan ia bahkan merayakannya tak jauh dari lokasi kejadian.
2. Yitzhak Rabin – PM Kelima Rezim Zionis
Memenangi Nobel untuk Perjanjian Oslo. Namun, sebelumnya ia memimpin perang agresi 1948 dan perang enam hari tahun 1967 yang menewaskan ribuan warga Arab.
3. Shimon Peres – PM Kedelapan Israel
Menerima Nobel pada 1994 bersama Rabin dan Arafat. Namun, sebagai PM, ia memerintahkan Operasi Grapes of Wrath ke Lebanon—yang menyebabkan pengungsian massal warga sipil. Pembantaian Qana, salah satu tragedi paling mengerikan, terjadi dalam operasi ini.
4. Aung San Suu Kyi – Mantan Pemimpin Myanmar dan Menteri Luar Negeri
Memenangi Nobel Perdamaian tahun 1991 atas “perjuangan damai untuk demokrasi.” Tapi selama pembantaian dan pengusiran massal Muslim Rohingya, ia diam seribu bahasa dan dianggap melegitimasi kejahatan militer Myanmar.
5. Barack Obama – Presiden ke-44 AS
Mendapat Nobel Perdamaian 2009 atas upaya diplomatiknya. Namun, selama masa jabatannya, atas perintah langsungnya, Afghanistan, Yaman, Irak, Pakistan, Somalia, dan Libya dibombardir—menyebabkan puluhan ribu korban sipil.
Kesimpulan:
Hadiah yang semestinya menjadi simbol penghormatan tertinggi terhadap perdamaian, justru dipolitisasi menjadi alat pencitraan kekuasaan. Trump, meski masih berada di daftar tunggu, mewakili ironi paling besar: seseorang yang menyulut ketegangan dan konflik justru disebut sebagai pencari damai.
Apakah dunia masih bisa percaya pada Nobel Perdamaian? Atau sudah saatnya kita mendefinisikan ulang siapa yang benar-benar pantas disebut “pejuang perdamaian”?