Havana, Purna Warta – Presiden Kuba tersebut mengkritik pemerintah AS yang memasukkan kembali Kuba ke dalam daftar sponsor terorisme, dengan menyebut langkah tersebut sebagai puncak pesimisme dalam pemerintahan Presiden AS Donald Trump.
Menurut situs jaringan berita TeleSur, Presiden Kuba Miguel Diaz-Conel, pada Selasa malam menolak upaya baru Amerika Serikat yang memasukkan negara itu ke dalam daftar negara yang mensponsori terorisme, dengan mengatakan bahwa tindakan ini memperlihatkan standar ganda Washington. Dia mengatakan pengepungan dan boikot AS terhadap Kuba itu sendiri merupakan terorisme yang berbentuk negara.
Presiden Kuba mengkritik langkah baru pemerintahan Trump, dan menyebutnya sebagai puncak pesimisme pemerintahan AS saat ini.
Dengan dijadikannya Donald Trump sebagai presiden, pemerintah AS mengambil sikap keras terhadap Kuba serta mengintensifkan ancaman politik, ekonomi, dan militer terhadap Kuba.
Departemen Luar Negeri AS mengatakan dalam sebuah pernyataan pada Selasa pagi bahwa pihaknya telah menambahkan Kuba ke dalam daftar negara yang mensponsori terorisme dengan alasan telah berulang kali memberikan dukungan terhadap terorisme internasional dan tempat berlindungnya terorisme tersebut.
Situs web kementerian AS dalam sebuah pernyataan mengutip keterangan dari Menteri Luar Negeri Mike Pompeo bahwa “Sejak awal, pemerintahan Trump telah berfokus untuk melawan campur tangan Kuba kepada Venezuela dan bagian lain dari Belahan Barat serta mencegah sumber daya dan ekonomi dikuasi Castro.”
Setelah pidato mantan Presiden AS Barack Obama di tahun 2015 dan pengumuman normalisasi hubungan Washington dengan Havana, Departemen Luar Negeri AS menghapus Kuba dari daftar sponsor terorisme. Pada tahun 1982, selama kepresidenan Ronald Reagan, pemerintah AS pertama kali memasukkan Kuba sebagai organisasi teroris.
Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Islam Iran pada hari Selasa mengecam keras dimasukkannya Kuba dalam daftar negara yang mensponsori terorisme dan menyatakan: “Tidak ada negara, terutama Amerika Serikat, yang berhak mencampuri urusan dalam negeri Kuba atau memerintahkan dan melarang pembentukan hubungan antara negara bebas ini dan negara bebas lainnya.”
Baca juga: AS Bangun Pangkalan Militer di Yordania