Rabat, Purna Warta – Rakyat Maroko pendukung Palestina menggelar aksi duduk massal di pelabuhan industri terbesar negara itu sebagai bentuk kecaman terhadap kapal-kapal Israel yang bersandar membawa senjata bagi rezim Zionis di tengah perang genosida terhadap Gaza.
Baca juga: Lebih dari Belasan Mantan Diplomat Belgia Desak Pemerintah Ambil Tindakan terhadap Israel
Ribuan rakyat Maroko berkumpul di dalam dan sekitar Pelabuhan Tanger Med di utara Maroko pada hari Minggu (3 Agustus 2025) untuk memprotes keterlibatan pemerintah mereka dalam kejahatan perang Israel.
Para demonstran meneriakkan slogan-slogan menentang normalisasi hubungan diplomatik dengan rezim Israel dan menyerukan kepada pemerintah Maroko untuk memutuskan semua hubungan dengan entitas penjajah tersebut.
Aksi duduk ini merupakan lanjutan dari serangkaian demonstrasi yang telah berlangsung selama berminggu-minggu di pelabuhan yang sama, di mana delapan pekerja pelabuhan Maroko sebelumnya mengundurkan diri sebagai bentuk protes.
Pemerintah Maroko hingga kini menolak memberikan komentar, tidak mengonfirmasi maupun membantah laporan tentang kapal-kapal Israel yang bersandar di Tanger Med atau pelabuhan lainnya.
Sejak dimulainya perang Israel di Gaza pada 7 Oktober 2023, Maroko telah berulang kali menyaksikan aksi protes nasional yang mengecam agresi rezim Zionis tersebut.
Unjuk rasa juga pecah di kota Tangier dan Agadir pada Desember 2023, setelah terungkap bahwa perusahaan pelayaran raksasa asal Denmark, Maersk, menggunakan pelabuhan-pelabuhan Maroko untuk mengirim senjata — khususnya suku cadang jet tempur F-35 — kepada rezim Israel.
Pada Mei 2024, para pekerja pelabuhan melaporkan kedatangan kapal-kapal yang terkait dengan Israel, termasuk kapal-kapal Maersk, di Pelabuhan Tanger Med dan Pelabuhan Casablanca, yang kemudian memicu gelombang demonstrasi besar-besaran di seluruh penjuru Maroko.
Baca juga: Pukulan Telak: Bagaimana Intelijen Iran Ungguli Rezim Zionis Selama Perang 12 Hari
Maroko menormalisasi hubungan dengan Israel pada Desember 2020 sebagai bagian dari apa yang disebut “Abraham Accords”, yang ditengahi oleh Amerika Serikat. Kesepakatan ini terjadi pada masa pemerintahan pertama Presiden AS Donald Trump.
Sebagai imbalannya, AS mengakui klaim Maroko atas wilayah Sahara Barat. Selain Maroko, Bahrain, Sudan, dan Uni Emirat Arab juga melakukan normalisasi hubungan dengan Israel.
Kesepakatan Abraham ini banyak dikritik oleh kelompok-kelompok pro-Palestina, yang melihatnya sebagai bentuk pengkhianatan terhadap perjuangan rakyat Palestina.