Purna Warta – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dalam sebuah unggahan di media sosial pada Jumat, berupaya menampilkan citra seolah telah terjadi terobosan diplomatik dengan Iran—terobosan yang akan mengakhiri perang agresi yang sedang berlangsung terhadap Republik Islam Iran serta membuka jalan bagi penyelesaian yang lebih luas di kawasan.
Trump dengan percaya diri berbicara mengenai pembukaan kembali Selat Hormuz, pencabutan pembatasan maritim, penyelesaian perselisihan terkait cadangan uranium yang diperkaya milik Iran, bahkan memperoleh komitmen dari Teheran mengenai isu nuklir.
Pesannya memberikan kesan bahwa kerangka sebuah kesepakatan telah terbentuk dan hambatan-hambatan utama menuju perjanjian telah berhasil diatasi.
Namun, terdapat satu persoalan mendasar dalam narasi tersebut: Iran sendiri belum mengonfirmasinya.
Telaah yang lebih cermat menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara narasi kemenangan yang disampaikan Washington dan realitas proses perundingan yang sebenarnya. Terlepas dari berbagai pernyataan publik Trump, dapat dipastikan bahwa Republik Islam Iran hingga kini belum menyampaikan rancangan finalnya kepada Amerika Serikat. Dalam praktiknya, hal ini berarti tidak satu pun ketentuan yang dirayakan secara terbuka oleh presiden AS tersebut dapat dianggap telah final.
Dengan demikian, setiap klausul yang dipresentasikan Trump sebagai bagian dari penyelesaian yang sedang terbentuk masih merupakan harapan sepihak, bukan komitmen yang telah disepakati bersama.
Terdapat perbedaan mendasar antara sebuah usulan yang masih dibahas dan sebuah kesepakatan yang telah diterima kedua belah pihak. Hingga Iran secara resmi menyampaikan posisi akhirnya dan mengesahkan suatu pengaturan, kerangka yang digambarkan Trump pada dasarnya hanyalah interpretasi Amerika mengenai bagaimana perundingan seharusnya berakhir—bukan bagaimana perundingan itu benar-benar akan berakhir.
Perbedaan ini bukan sekadar persoalan prosedural. Hal tersebut menyentuh inti dari proses negosiasi itu sendiri. Setelah terjadinya perang agresi yang dinilai tidak beralasan dan melanggar hukum, narasi politik menjadi hampir sama pentingnya dengan hasil yang dicapai di medan konflik.
Bagi Washington, menampilkan citra keberhasilan diplomatik yang segera terwujud memiliki berbagai tujuan. Hal itu mengirimkan sinyal kepercayaan diri kepada sekutu, menenangkan pasar yang terguncang akibat ketidakstabilan kawasan, dan memungkinkan Gedung Putih menggambarkan situasi pascaperang sebagai sebuah pencapaian strategis.
Namun bagi Iran, perhitungannya berbeda. Teheran berulang kali menunjukkan bahwa mereka memandang negosiasi bukan sebagai sarana hubungan masyarakat atau pencitraan politik, melainkan sebagai proses yang didasarkan pada kepentingan nasional yang jelas, garis merah yang tegas, dan kalkulasi strategis yang matang. Setiap kesepakatan yang pada akhirnya tercapai akan dinilai di Teheran berdasarkan sejauh mana kesepakatan tersebut memenuhi syarat dan ketentuan Iran untuk mengakhiri perang.
Lelucon Prosedural: “Kesepakatan” yang Belum Ada
Dalam panggung diplomasi internasional, waktu sering kali merupakan substansi itu sendiri. Dengan menahan penyampaian teks akhir perundingan, Iran menunjukkan bentuk kesabaran strategis yang memiliki bobot politik yang besar.
Ketika Trump tergesa-gesa mengumumkan berbagai klausul, jadwal pelaksanaan, dan apa yang ia sebut sebagai terobosan diplomatik, Teheran menyampaikan pesan yang jauh lebih sederhana: tidak ada kesepakatan sampai pihak yang diharapkan menandatanganinya benar-benar menyetujuinya.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, pada Jumat menegaskan apa yang telah disampaikan banyak pengamat sebelumnya: dokumen resmi final Iran terkait “14 klausul” yang ramai diberitakan media masih berada di Teheran.
Dokumen tersebut belum disampaikan kepada Washington, belum dipertukarkan secara resmi melalui jalur diplomatik, dan belum difinalisasi di meja perundingan.
Dengan menahan dokumen tersebut, Iran secara efektif mengambil kembali kendali atas narasi yang berkembang seputar negosiasi. Langkah itu mencegah Washington mengubah pembahasan awal menjadi hasil diplomatik yang diterima publik sebelum Teheran menyampaikan keputusan akhirnya.
Dilihat dari sudut pandang ini, setiap kata dalam pernyataan terbaru Trump—setiap konsesi yang diklaim, setiap komitmen yang disebutkan, dan setiap jadwal yang diumumkan—tetap merupakan deklarasi sepihak, bukan kesepahaman yang telah disahkan bersama.
Trump ingin dunia percaya bahwa Iran sedang bergerak menuju persyaratan Amerika. Sebaliknya, Iran ingin dunia memahami bahwa tidak ada kesepakatan yang menjadi nyata sampai Teheran sendiri menyetujuinya.
Para pejabat Iran telah menegaskan bahwa Teheran belum secara resmi menerima ketentuan-ketentuan yang secara publik dikaitkan dengan mereka. Oleh karena itu, perselisihan yang ada bukan sekadar mengenai interpretasi atau implementasi, melainkan menyangkut pertanyaan yang jauh lebih mendasar: apakah kesepakatan itu benar-benar ada sejak awal.
Perbedaan ini sangat penting. Diplomasi tidak bertumpu pada pengumuman, melainkan pada persetujuan. Sebagus apa pun kerangka yang diusulkan terlihat, ia tetap hanya sebuah usulan sampai kedua pihak secara resmi mengesahkannya dengan itikad baik.
Dengan menegaskan bahwa posisi finalnya belum disampaikan, Iran mengingatkan semua pihak bahwa negosiasi tidak berakhir hanya karena salah satu pihak secara sepihak dan prematur mengklaim kemenangan.
Fantasi Nuklir: Apa yang Diinginkan Trump vs. Apa yang Selalu Dikatakan Iran
Mungkin aspek yang paling mencolok dari klaim Trump berkaitan dengan komitmen Iran untuk tidak memproduksi senjata nuklir. Trump menggambarkannya sebagai sebuah konsesi yang diperoleh dengan susah payah dan sebagai kemenangan bagi tekanan Amerika. Respons Teheran sangat tegas: tidak ada hal baru dalam persoalan ini.
Selama bertahun-tahun, Republik Islam Iran secara terbuka menyatakan bahwa mereka tidak akan mengejar kepemilikan senjata nuklir. Penegasannya untuk tetap berada dalam kerangka Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT) bukanlah tanda kelemahan, melainkan demonstrasi niat yang transparan dan dapat diverifikasi.
Selain itu, fatwa (dekret keagamaan) yang dikeluarkan oleh pemimpin Revolusi Islam yang telah wafat syahid dan ditegaskan kembali selama puluhan tahun secara eksplisit melarang pengembangan, penyimpanan, maupun penggunaan senjata nuklir serta senjata pemusnah massal lainnya karena dianggap bertentangan dengan ajaran agama.
Sebuah negara tidak perlu menegosiasikan sesuatu yang sejak awal tidak pernah diinginkannya. Dalam pandangan artikel ini, Trump bukan memperoleh komitmen baru, melainkan mengemas ulang posisi moral, keagamaan, dan hukum Iran yang telah lama ada sebagai trofi diplomatik.
Iran juga kembali menegaskan prinsip prosedural yang tidak dapat ditawar: tidak ada satu klausul pun yang dianggap final sampai seluruh klausul menjadi final.
Prinsip ini berlaku sama terhadap isu nuklir maupun seluruh poin lain yang sedang dibahas dalam kerangka untuk mengakhiri perang yang disebut sebagai perang ketiga yang dipaksakan terhadap Iran.
Trump tidak dapat memisahkan isu nuklir secara selektif, mengumumkan kemenangan, lalu tetap melanjutkan negosiasi mengenai sanksi, jalur pelayaran, atau isu-isu lain yang belum terselesaikan.
Posisi Teheran adalah bahwa kesepahaman parsial pada dasarnya bukanlah kesepakatan sama sekali. Keputusan final mengenai isu nuklir—sebagaimana seluruh isu lainnya—sepenuhnya berada di tangan otoritas Iran, bukan ditentukan oleh konferensi pers Amerika, pesan-pesan politik, atau unggahan media sosial.
Selat Hormuz: Kedaulatan Bukan untuk Dijual atau Diangankan
Ketika Trump berbicara mengenai Strait of Hormuz, ia dinilai lebih banyak berbicara dalam kerangka harapan dan aspirasi. Sebaliknya, Iran berulang kali menyatakan secara resmi bahwa status jalur perairan strategis tersebut tidak akan begitu saja kembali ke kondisi sebelum perang.
Dari sudut pandang Teheran, hal ini bukan sekadar posisi negosiasi, melainkan cerminan dari realitas strategis baru yang muncul setelah perang yang menurut Iran dipaksakan kepada rakyatnya.
Trump mungkin menginginkan hasil yang berbeda. Namun, keinginan semata tidak dapat menggerakkan kapal tanker, mengamankan titik-titik strategis jalur pelayaran, ataupun mengubah keseimbangan kekuatan.
Iran mempertahankan pengaruhnya atas Selat Hormuz baik pada masa perang maupun damai karena, menurut pandangan mereka, jalur perairan tersebut merupakan bagian dari wilayah dan kepentingan strategis Iran.
Selama puluhan tahun, Washington berusaha menantang posisi Iran melalui pengerahan angkatan laut, operasi keamanan maritim, sanksi, dan tekanan ekonomi. Namun, menurut artikel ini, langkah-langkah tersebut gagal mengubah persamaan strategis secara mendasar.
Para pejabat Iran berpendapat bahwa apa yang tidak dapat dicapai Amerika Serikat melalui tekanan militer dan ekonomi, kecil kemungkinan dapat diperoleh hanya melalui deklarasi politik.
Teheran juga berusaha meluruskan apa yang dianggap sebagai kesalahpahaman Barat mengenai pendapatan yang diperoleh Iran dari kapal-kapal yang melintas di Selat Hormuz.
Menurut Iran, pendapatan tersebut tidak seharusnya disebut sebagai “tol” atau “upeti”, melainkan biaya layanan yang berkaitan dengan penyediaan lalu lintas maritim yang aman dan teratur melalui jalur strategis tersebut.
Perbedaan ini, menurut Teheran, bukan sekadar persoalan istilah. Hal tersebut memiliki implikasi hukum dan politik yang penting.
Otoritas Iran menegaskan bahwa mereka tidak memungut biaya sebagai izin melintas, melainkan sebagai kompensasi atas layanan seperti bantuan navigasi, pengelolaan lalu lintas laut, kemampuan tanggap darurat, dan langkah-langkah keamanan maritim yang lebih luas.
Trump juga mengklaim bahwa Amerika Serikat telah menetralkan ranjau-ranjau Iran di Selat Hormuz. Namun, menurut artikel ini, klaim tersebut runtuh karena satu fakta mendasar: Iran tidak pernah secara resmi mengumumkan bahwa mereka memasang ranjau di wilayah tersebut.
Dengan demikian, penulis berargumen bahwa seseorang tidak dapat menetralkan sesuatu yang keberadaannya sendiri tidak pernah diakui secara resmi.
Teheran secara konsisten menyatakan bahwa mereka menjamin jalur transit yang aman bagi seluruh kapal yang melintasi selat tersebut. Jika wilayah itu memang dipenuhi ranjau oleh Iran, maka jaminan tersebut akan kehilangan maknanya.
Perilaku Iran selama ini—dengan tetap mengizinkan pelayaran komersial berlangsung, menyediakan layanan keselamatan, dan menghindari insiden yang dapat memicu perang lebih luas—dinilai bertentangan dengan narasi mengenai pemasangan ranjau yang dituduhkan oleh pihak Amerika.
Selain itu, Iran mengingatkan dunia pada pengalaman historis yang dianggap memalukan bagi Washington. Selama Tanker War pada dekade 1980-an, Amerika Serikat dinilai tidak mampu mengamankan pelayaran kapal perangnya sendiri melalui Selat Hormuz, apalagi membersihkan ranjau yang menurut Iran tidak pernah ada.
Jika angkatan laut terkuat di dunia tidak mampu membangun dominasi penuh pada masa itu, maka klaim bahwa mereka kini telah “menetralkan” ladang ranjau yang tidak pernah terbukti keberadaannya dianggap sebagai klaim yang tidak meyakinkan.
Menurut artikel tersebut, Selat Hormuz tetap berada di bawah pengawasan, patroli, dan pengamanan Iran.
Blokade Laut: Mencabut Sesuatu yang Seharusnya Tidak Pernah Diberlakukan
Trump menggambarkan dimulainya pencabutan blokade laut Amerika sebagai bentuk konsesi dari Washington.
Namun dari sudut pandang Iran, langkah tersebut sejak awal merupakan prasyarat untuk mengakhiri perang. Amerika, menurut pandangan Teheran, tidak sedang memberikan bantuan atau kemurahan hati kepada Iran, melainkan baru mulai bergerak menuju pemenuhan syarat yang telah lama diajukan Iran.
Berdasarkan laporan-laporan tidak resmi namun konsisten, langkah Amerika tersebut harus berujung—dalam waktu 30 hari—pada kebebasan penuh bagi seluruh kapal Iran untuk berlayar sebagaimana kondisi sebelum perang.
Tidak boleh ada gangguan, inspeksi, maupun bentuk blokade terselubung.
Apabila pihak Amerika gagal memenuhi hal tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan, maka posisi Iran jelas: prasyarat belum terpenuhi, sehingga kesepakatan untuk mengakhiri perang belum dapat diberlakukan.
Yang juga penting, Iran menyatakan bahwa mereka tidak akan mengubah situasi di Selat Hormuz sampai tercapai kesepakatan mengenai syarat-syarat penghentian perang.
Menurut artikel ini, Iran tidak mengancam akan mengganggu pelayaran, melainkan menjanjikan stabilitas dan keberlanjutan.
Saat ini kapal-kapal Iran tetap berlayar, kapal-kapal asing juga tetap melintas, dan Selat Hormuz terus berfungsi di bawah pengelolaan kedaulatan Iran.
Pengelolaan tersebut akan terus berlangsung. Namun setiap perubahan di masa depan—baik berupa pelonggaran maupun pengetatan aturan—akan ditentukan oleh Iran berdasarkan penilaiannya terhadap kepatuhan Amerika, bukan berdasarkan jadwal sepihak yang diumumkan Trump.
Uranium yang Diperkaya: Daftar Keinginan Trump Berhadapan dengan Kebutuhan Iran
Pernyataan Trump mengenai persediaan bahan nuklir yang diperkaya milik Iran disampaikan dalam kerangka tuntutan, konsesi, atau kemungkinan keberhasilan diplomatik. Namun dari sudut pandang Iran, hal tersebut tidak lebih dari preferensi yang disampaikan Washington—preferensi yang tidak memiliki kekuatan mengikat kecuali diterima oleh Republik Islam Iran sendiri.
Iran berulang kali menegaskan bahwa seluruh keputusan terkait bahan nuklir yang diperkaya akan diambil semata-mata berdasarkan kepentingan nasional dan kebutuhan teknisnya sendiri, bukan berdasarkan kekhawatiran keamanan Amerika, garis merah Israel, ataupun perhitungan diplomatik negara-negara Eropa.
Menurut Teheran, hal ini bukan sekadar posisi negosiasi, melainkan pernyataan mendasar mengenai kedaulatan nasional yang tidak dapat dinegosiasikan.
Uranium yang diperkaya dalam kerangka program nuklir sipil Iran dipandang sebagai aset nasional dan hasil pencapaian ilmiah dalam negeri yang dibangun selama puluhan tahun.
Karena itu, keputusan mengenai masa depannya—baik berupa pengenceran kadar, konversi, penyimpanan, ekspor, maupun kelanjutan proses pengayaan—merupakan persoalan teknis dan strategis yang akan ditentukan oleh otoritas nuklir serta kepemimpinan politik Iran.
Trump mungkin menyatakan preferensinya agar bahan-bahan tersebut dipindahkan ke Amerika Serikat atau ke negara ketiga. Namun respons Teheran tetap sederhana: preferensi bukanlah kebijakan, dan tuntutan bukanlah kesepakatan.
Nasib bahan nuklir Iran tidak akan ditentukan melalui pernyataan publik, pesan-pesan politik, ataupun deklarasi sepihak.
Bahkan jika negosiasi di masa depan membahas pengaturan terhadap bahan yang diperkaya tersebut, para pejabat Iran menegaskan bahwa pembahasan seperti itu hanya dapat dilakukan setelah syarat-syarat Iran untuk mengakhiri perang terpenuhi dan hanya dalam kerangka proses negosiasi yang terstruktur.
Setiap kesepahaman yang dicapai harus memperoleh persetujuan eksplisit dari Iran, didokumentasikan secara resmi, dan disertai mekanisme implementasi yang dapat diverifikasi. Tidak ada satu pun hasil yang dapat dianggap pasti sebelumnya.
Menurut sebagian kalangan di Iran, retorika Trump saat ini justru menunjukkan adanya kemunduran halus namun penting dari posisi maksimalis Amerika sebelumnya.
Pada masa lalu, tuntutan Washington sering kali berpusat pada penghapusan total kendali Iran atas bahan nuklir yang diperkaya. Kini, pembahasan tampak semakin berfokus pada tingkat pengayaan, mekanisme pemantauan, pengaturan penyimpanan, dan langkah-langkah pengamanan teknis.
Dari perspektif Teheran, perubahan tersebut bukanlah hal yang sepele. Hal itu menunjukkan bahwa perdebatan secara bertahap telah bergeser dari pertanyaan apakah Iran boleh memiliki program nuklir damai sama sekali menjadi bagaimana program tersebut harus dikelola.
Dalam pandangan para pembuat kebijakan Iran, perubahan ini mencerminkan pengakuan terhadap realitas yang gagal dihapuskan oleh bertahun-tahun tekanan, sanksi, ancaman, dan paksaan militer.
Dana dan Aset yang Dibekukan: Tidak Ada Kesepakatan Tanpa Pembebasan Aset
Pernyataan Trump yang mengisyaratkan bahwa Amerika Serikat mungkin tidak akan memberikan kompensasi finansial kepada Iran dianggap tidak sesuai dengan struktur negosiasi itu sendiri.
Dari perspektif Iran, pencairan aset-aset Iran yang dibekukan bukanlah bentuk niat baik, alat tawar-menawar, ataupun konsesi yang dapat diberikan di tahap akhir. Sebaliknya, hal tersebut merupakan prasyarat mendasar bagi setiap kesepakatan yang bertujuan mengakhiri secara resmi perang agresi yang dianggap tidak beralasan.
Para pejabat Iran berpendapat bahwa proses tersebut harus dimulai segera setelah kedua pihak mencapai kesepahaman mengenai penghentian perang.
Bukan setelah tahap verifikasi tambahan.
Bukan setelah masa implementasi selama 60 hari.
Dan bukan setelah periode pendinginan yang berkepanjangan.
Pembebasan aset Iran harus dimulai segera dan berlangsung secara paralel dengan penandatanganan perjanjian final.
Persyaratan ini mencerminkan kekhawatiran Iran yang lebih luas mengenai implementasi dan kredibilitas kesepakatan.
Posisi Teheran adalah bahwa setiap komitmen harus disertai tindakan nyata, bukan janji yang ditunda.
Karena itu, para pejabat Iran berargumen bahwa persetujuan mengenai pencairan dana Iran yang diblokir harus terjadi secara bersamaan dengan penandatanganan kesepakatan apa pun.
Tanda tangan yang tidak diiringi langkah ekonomi konkret dianggap tidak memiliki nilai praktis yang berarti.
Selain persoalan aset yang dibekukan, Iran juga mengemukakan tuntutan yang lebih luas mengenai kompensasi dan rekonstruksi.
Menurut pandangan Teheran, setiap penyelesaian yang komprehensif harus mencakup komitmen finansial yang besar untuk menangani kerusakan infrastruktur, kerugian ekonomi, serta dampak jangka panjang dari perang agresi yang dianggap tidak beralasan dan melanggar hukum.
Tuntutan-tuntutan tersebut tidak dipandang sebagai isu sekunder yang dapat dibahas setelah tercapai kesepakatan politik.
Sebaliknya, semua itu merupakan bagian integral dari kerangka keseluruhan yang akan digunakan Iran untuk menilai setiap penyelesaian akhir.
Dengan demikian, dimensi ekonomi tidak dapat dipisahkan dari dimensi politik dan keamanan dalam proses negosiasi.
Pesan yang lebih luas dari Teheran adalah bahwa setiap kesepakatan di masa depan harus menghasilkan dampak yang segera, terukur, dan dapat ditegakkan.
Stabilitas yang berkelanjutan tidak dapat dibangun hanya di atas deklarasi politik semata.
Sebaliknya, penyelesaian yang kokoh memerlukan komitmen nyata, restitusi finansial, dan mekanisme yang membuktikan dalam praktik—bukan sekadar retorika—bahwa ketentuan kesepakatan benar-benar dihormati.
Apa yang Diabaikan Trump: Tuntutan Iran yang Tidak Dapat Ditawar
Sementara pernyataan publik Trump banyak berfokus pada jadwal nuklir, tingkat pengayaan uranium, dan jalur pelayaran, perhatian Iran tetap tertuju pada isu yang dianggap jauh lebih mendasar: kehadiran militer Amerika Serikat yang tersebar di seluruh kawasan.
Menurut perspektif Teheran, pertanyaan utamanya bukan sekadar apa yang tertulis di atas kertas, melainkan apakah realitas strategis yang melahirkan perang tersebut—yakni agresi Amerika, pengepungan strategis, dan perang ekonomi—benar-benar sedang ditangani secara serius.
Para pejabat Iran secara konsisten berpendapat bahwa jaringan pangkalan militer Amerika yang mengelilingi negara mereka—mulai dari kawasan Teluk Persia, Asia Tengah, Turki, hingga Levant—merupakan sumber permanen ketidakstabilan dan ancaman keamanan.
Pengepungan militer tersebut tidak dipandang sebagai keluhan simbolis, melainkan sebagai unsur sentral dari konfrontasi yang lebih luas antara kedua negara.
Karena itu, menurut Iran, setiap pengaturan yang benar-benar bertujuan mengakhiri perang harus mencakup kerangka yang jelas, dapat diverifikasi, dan memiliki batas waktu untuk pembongkaran penuh kehadiran militer Amerika yang dianggap bermusuhan di kawasan.
Langkah-langkah setengah hati atau pemindahan pasukan yang bersifat kosmetik dianggap tidak memadai.
Iran juga menetapkan sejumlah syarat prosedural yang tegas selama masa negosiasi guna mencegah Washington memperoleh keuntungan tambahan melalui tekanan ekonomi.
Selama masa transisi 60 hari menuju kesepakatan final, Amerika Serikat dituntut untuk tidak memberlakukan sanksi baru ataupun tindakan hukuman tambahan terhadap Iran.
Alasannya sederhana: negosiasi tidak dapat berlangsung dengan itikad baik apabila salah satu pihak terus meningkatkan tekanan ekonomi terhadap pihak lainnya.
Amerika Serikat tidak dapat mengklaim menginginkan perdamaian sambil pada saat yang sama memperketat tekanan ekonomi.
Karena itu, proses diplomatik harus berlangsung dalam lingkungan yang stabil—sesuatu yang menurut Iran jarang diberikan Washington selama lebih dari empat dekade hubungan yang penuh permusuhan.
Pada saat yang sama, pencabutan sanksi secara menyeluruh tetap menjadi pilar utama yang tidak dapat dinegosiasikan dalam setiap penyelesaian di masa depan.
Iran memandang sanksi-sanksi tersebut bukan hanya sebagai instrumen ekonomi, melainkan alat pemaksaan politik dan hukuman kolektif yang telah menjadi ciri kebijakan Amerika terhadap Iran selama bertahun-tahun.
Akibatnya, setiap kesepakatan yang sungguh-sungguh harus menangani seluruh struktur sanksi secara komprehensif, bukan hanya melalui pengecualian terbatas, sementara, atau mudah dibatalkan seperti yang pernah ditawarkan Washington sebelumnya.
Posisi ini sangat dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu, khususnya nasib Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA).
Menurut pandangan Iran, pengalaman tersebut menunjukkan bahwa pencabutan sanksi secara parsial dapat menjadi jebakan.
Karena itu, Iran kini menuntut pengaturan yang luas, dapat ditegakkan, mengikat secara hukum, dan sangat sulit dibatalkan secara sepihak oleh Amerika Serikat.
Dari perspektif Teheran, tekanan militer, sanksi ekonomi, dan isolasi politik bukanlah isu yang terpisah-pisah, melainkan unsur-unsur yang saling terkait dalam satu strategi Amerika yang terkoordinasi.
Oleh sebab itu, penyelesaian yang berkelanjutan tidak dapat dicapai hanya dengan menyelesaikan satu isu sempit sementara unsur-unsur lain dari konflik tetap dipertahankan.
Pertanyaan utama yang tersisa adalah apakah Washington benar-benar siap menanggapi tuntutan-tuntutan tersebut secara serius.
Menurut artikel ini, sejauh ini Amerika Serikat hanya menunjukkan sikap arogan, pelanggaran janji, dan manuver sepihak.
Sebaliknya, Iran digambarkan telah menunjukkan kesabaran strategis, kejelasan hukum, dan konsistensi moral.
Pilihan, menurut penulis artikel tersebut, kini berada di tangan Washington: menerima syarat-syarat Iran atau menyaksikan peluang tercapainya kesepakatan menghilang.