Purna Warta, Dalam langkah yang terdengar ironis sekaligus membuka kedok, Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada hari Jumat (5 September 2025) menandatangani perintah eksekutif untuk mengganti nama Departemen Pertahanan menjadi Departemen Perang.
Dengan begitu, Trump—yang selama ini mengincar Hadiah Nobel Perdamaian dan berjanji mengakhiri perang berkepanjangan di Gaza dan Ukraina—menghidupkan kembali sebuah nama yang terakhir kali digunakan ketika meriam yang ditarik kuda masih lazim dipakai.
Alasannya? Menurut Trump, Departemen Perang “terdengar lebih baik” dan “lebih kuat”.
Bagi seorang pria dengan sejarah panjang memelintir fakta, langkah ini mungkin justru menjadi hal paling jujur yang ia lakukan dalam dua periode masa jabatannya. Ia hanya menyebut sekop dengan nama sekop.
Sepanjang sejarahnya, para presiden Amerika telah berkali-kali menyeret negeri itu ke dalam perang, menghamburkan miliaran dolar uang rakyat dengan dalih membela bangsa dan “kepentingan” mereka.
Padahal, secara praktis, tidak ada satu pun perang yang dipicu tanpa alasan sah itu—mulai dari Vietnam, Irak, hingga Afghanistan—yang benar-benar mengancam negara Amerika atau kepentingan nasionalnya.
Bagi sebuah negara yang tak pernah berhenti berperang sejak Perang Dunia II, perang bukan lagi soal mempertahankan kepentingan nasional. Ia telah menjadi cara untuk menghidupkan ekonomi perang dan menjaga kompleks industri militer raksasa tetap berjalan.
Mungkin tidak ada yang mengungkapkan hal ini dengan lebih gamblang daripada mantan Menteri Luar Negeri AS Madeleine Albright. Ia pernah terkenal berkata:
“Apa gunanya punya militer luar biasa hebat ini yang selalu kalian banggakan, kalau kita tidak bisa menggunakannya?”
Albright melontarkan pertanyaan itu kepada Ketua Kepala Staf Gabungan saat itu, Colin Powell, pada 1997, ketika ia mendorong keterlibatan militer AS di Balkan.
Dengan alasan yang tampaknya lebih didorong nafsu kekuasaan ketimbang pertimbangan rasional, Trump kini menyingkirkan kedok lama tersebut.
Bagi sang panglima narsistik dan egosentris beserta basis pendukung “MAGA”-nya, pertahanan hanyalah pekerjaan kaum pecundang. “Amerika yang hebat” harus memenangkan perang, bukan sekadar bertahan.
Departemen Perang sendiri awalnya didirikan oleh George Washington pada 1789, ketika wig bedak masih menjadi puncak mode. Nama itu bertahan lebih dari satu setengah abad, kala AS berperang melawan Inggris, Spanyol, Meksiko, Filipina, dan hampir semua pihak yang memandangnya dengan sinis—termasuk penduduk asli Amerika.
Presiden Harry Truman mengganti nama tersebut pada 1947, kemungkinan karena “Departemen Perang” dianggap tidak cocok dengan citra Amerika pasca-bom nuklir.
Namun, Trump—sang “guru branding”—percaya nama lama itu memiliki gaung indah, seperti gema denting pedang yang bergetar di lorong-lorong Gedung Putih.
Dalam pengumuman perintah eksekutifnya Jumat lalu, Trump memberi kesan bahwa pergantian nama ke “Pertahanan” justru menandai awal kekalahan Amerika dan munculnya nuansa kelemahan.
Walau rebranding ini mungkin dimaksudkan untuk menghidupkan kembali etos keprajuritan di Pentagon, ia juga menjadi sakit kepala bagi ribuan pekerja Departemen Perang yang kini harus mengganti segel “Pertahanan” pada lebih dari 700.000 fasilitas di 50 negara bagian dan puluhan negara lain—biaya yang bisa mencapai miliaran dolar.
Seperti setiap langkah kontroversial Trump, perubahan nama ini memicu reaksi deras di Washington.
Demokrat langsung menyerang. Mereka menyebut keputusan itu tidak perlu, tidak akan mengubah postur militer Amerika, bisa menghabiskan miliaran dolar, dan membingungkan para kontraktor militer dari Virginia hingga Guam.
Senator Jeanne Shaheen (D-N.H.), misalnya, menyebut perintah eksekutif Trump sebagai sebuah “gangguan” dan menegaskan Pentagon seharusnya fokus pada kesiapan pasukan, bukan ganti logo di alat tulis.
Gangguan atau tidak, langkah itu jelas memberi keuntungan bagi musuh-musuh Amerika. Ia mengirim pesan lebih agresif dalam setiap pertemuan puncak mendatang, bahkan ketika AS mengaku sedang berusaha “menjadi penengah perdamaian”.
Itu seperti datang ke pertemuan damai sambil mengenakan buku besi tinju. Apakah perubahan nama ini akan memengaruhi perhitungan China atau Rusia, misalnya, masih harus dilihat.
Di balik perintah Trump terselip kontradiksi. Sebelum jadi presiden, Trump sering mengkritik perang luar negeri AS, menyebutnya sebagai kegagalan mahal.
Dalam wawancara dengan CNN tahun 2015, ia berkata:
“Kita tidak pernah menang lagi. Kita kalah dalam perdagangan, kalah dari ISIS, kalah dengan militer kita—kita tidak bisa mengalahkan siapa pun.”
Kalimat itu menjadi tema berulang dalam pidatonya selama kampanye 2016, ketika ia sering menyebut AS “kalah dalam setiap perang” dalam beberapa dekade terakhir, termasuk Irak dan Afghanistan.
Namun, dengan nomenklatur barunya, Trump justru menyingkap dirinya sendiri sebagai manipulator ulung. Sementara para pemilih AS percaya ia anti-perang, ternyata ia hanya tidak menyukai nama di bawah mana perang-perang itu dijalankan.
Kini Trump ingin membawa Amerika kembali ke masa ketika negeri itu berperang—dan menurut pikirannya, memenangkan perang—saat Pentagon disebut sesuai fungsinya: Departemen Perang.
Tapi ada satu masalah: Trump harus ingat bahwa membawa AS ke perang memerlukan deklarasi perang dari Kongres, sebuah ketentuan konstitusional yang sering diabaikan oleh presiden sebelumnya—mulai dari Bill Clinton (pemboman Yugoslavia atas Kosovo), George W. Bush (invasi Afghanistan dan Irak), Barack Obama (perang di Libya), hingga Trump sendiri (serangan dahsyat ke Suriah tahun 2017, agresi 2025 terhadap Iran, dan tentu saja genosida di Gaza).
Meminta persetujuan kongres dulunya prosedur standar ketika lembaga itu masih bernama Departemen Perang. Kini, langkah Trump bisa memperumit urusan Kongres.
Apakah mereka harus mengganti nama “anggaran pertahanan” menjadi “anggaran perang”? Apakah AS harus benar-benar terlibat dalam konflik militer langsung demi membenarkan “anggaran perang” raksasa itu? Apakah Trump memikirkan hal itu ketika menerbitkan perintah eksekutifnya untuk memudahkan jalan menuju perang?
Waktu yang akan menjawab. Tapi satu hal jelas: rakyat Amerika berhak tahu ke mana uang hasil kerja keras mereka diambil dan dipakai. Dan semakin jelas, itu bukan untuk pertahanan. Itu untuk perang.
Amerika harus berhenti berpura-pura bahwa mengoperasikan lebih dari 800 pangkalan militer di seluruh dunia dengan biaya rakyat adalah demi pertahanan.
Sadar atau tidak, keputusan Trump untuk mengganti nama Departemen Pertahanan bisa jadi justru membantu menyingkap kenyataan itu. Retorika penting dalam dunia politik.
Dan dengan begitu, Departemen Perang kembali hadir, menjadi bukti bahwa di Washington, sejarah tidak hanya berulang. Kadang, ia hanya berganti merek.
Oleh Hamid Javadi
Hamid Javadi adalah seorang jurnalis senior dan komentator asal Iran yang berbasis di Tehran.