Purna Warta – Iran dan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) pada Selasa (9 September 2025) menyatakan bahwa mereka telah mencapai sebuah kesepakatan baru mengenai kemungkinan dimulainya kembali kerja sama, yang sebelumnya ditangguhkan oleh Tehran menyusul agresi ilegal dan tanpa provokasi dari Israel dan Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran pada bulan Juni.
Kesepakatan itu ditandatangani dalam pertemuan selama tiga jam antara Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi dan Direktur Jenderal IAEA Rafael Grossi di Kairo. Iran dan IAEA sebelumnya telah mengadakan tiga putaran perundingan di Wina dan Tehran untuk mencari jalan praktis ke depan.
Kepala badan nuklir PBB itu menyebut kesepakatan baru ini sebagai “langkah penting ke arah yang benar,” namun menegaskan bahwa isi lengkapnya tidak akan dipublikasikan dalam waktu dekat.
Apa Isi Kesepakatan Baru Itu?
Rincian kesepakatan Kairo masih akan dibahas lebih lanjut, dan kedua pihak sudah menyampaikan interpretasi yang tampaknya saling bertentangan tentang apa isi perjanjian tersebut.
IAEA menyatakan kesepakatan baru ini memberikan akses bagi para inspektornya ke seluruh fasilitas nuklir Iran, termasuk yang dibom oleh Israel dan AS dalam agresi militer Juni lalu terhadap Republik Islam tersebut.
Berbicara di hadapan Dewan Gubernur IAEA pada Rabu, Grossi mengatakan bahwa kesepakatan itu akan memberikan akses ke “semua fasilitas dan instalasi di Iran serta mencakup pelaporan yang diperlukan mengenai semua fasilitas yang diserang, termasuk bahan nuklir yang ada di sana.”
Namun, ia mengakui bahwa kesepakatan itu belum dijalankan dan kembalinya para inspektur nuklir PBB bukanlah proses yang sederhana atau otomatis.
Apa Kata Iran soal Inspeksi?
Di Tehran, para pejabat menegaskan bahwa kesepakatan tersebut tidak menjamin inspeksi ke situs-situs nuklir negara itu.
“Saya harus menegaskan kembali bahwa kesepakatan ini saat ini tidak memberikan akses bagi inspektur IAEA, kecuali ke pembangkit nuklir Bushehr,” kata Menlu Araghchi kepada Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB).
Ia menambahkan bahwa Tehran menginginkan lebih banyak diskusi mengenai bagaimana dan apakah inspeksi dapat dilanjutkan. “Berdasarkan laporan yang akan dikeluarkan Iran di masa mendatang, sifat akses itu harus dibahas pada waktu yang tepat.”
Araghchi menegaskan bahwa setiap bentuk kerja sama dengan badan nuklir PBB, termasuk akses ke situs nuklir negara itu, harus mendapat persetujuan dari badan keamanan tertinggi — Dewan Keamanan Nasional Tertinggi.
Ia menekankan bahwa pengaturan baru ini disesuaikan dengan undang-undang parlemen yang membatasi kerja sama dengan IAEA, namun tetap membuka ruang untuk keterlibatan teknis antara kedua pihak.
Apa yang Dimaksud dengan ‘Kondisi Baru’ dan ‘Kerangka Baru’?
Diplomat Iran itu mengatakan kesepakatan baru dengan IAEA mengakui adanya “kondisi baru” setelah agresi Israel-Amerika terhadap fasilitas nuklir Iran yang melanggar hukum internasional.
“Sebagai anggota Traktat Non-Proliferasi (NPT) dan berdasarkan perjanjian sebelumnya dengan Badan, kami selalu bekerja sama,” ujarnya. “Namun, setelah serangan itu, situasinya berubah, dan dalam pembicaraan kami dengan Badan, kami menekankan bahwa kerja sama tidak bisa lagi berlanjut seperti sebelumnya, dan kerangka baru harus didefinisikan.”
Tehran menegaskan bahwa Perjanjian Pengamanan (Safeguards Agreement) yang ada antara Iran dan IAEA dirancang untuk “kondisi normal,” bukan untuk skenario di mana situs nuklir damai mereka dibom dan dirusak.
Iran berpendapat bahwa badan nuklir PBB tidak memiliki protokol khusus tentang bagaimana menangani situasi semacam itu, dan kerja sama yang berlanjut dengan syarat lama tidak realistis.
Apa Kekhawatiran Keamanan Iran?
Menurut Araghchi, kesepakatan baru ini mengakui bahwa kekhawatiran keamanan Iran adalah “sah” dan harus diperhitungkan agar perjanjian dapat berlaku.
Setelah agresi militer itu, parlemen Iran pada Juli mengesahkan undang-undang yang membuat kerja sama di masa depan dengan IAEA menjadi bersyarat.
Undang-undang tersebut, yang ditandatangani Presiden Masoud Pezeshkian pada 2 Juli, memberikan kewenangan kepada Dewan Keamanan Nasional Tertinggi untuk menyetujui atau menolak setiap langkah berdasarkan penilaian keamanan nasional.
Dossier nuklir kini telah dipindahkan dari kementerian luar negeri ke badan keamanan tertinggi negara itu, dan semua keputusan terkait kelanjutan kerja sama dengan IAEA akan diambil oleh Dewan Keamanan Nasional Tertinggi dengan mempertimbangkan realitas politik dan kekhawatiran keamanan.
Aspek keamanan semakin penting setelah agresi terhadap situs nuklir negara itu, yang selama bertahun-tahun berada di bawah pengawasan ketat badan nuklir PBB.
Grossi dan pejabat IAEA lainnya juga gagal mengecam agresi yang terang-terangan melanggar hukum internasional dan ketentuan kerja sama kedua belah pihak. Dalam pernyataan provokatif terbarunya, ia mengatakan bahwa mengutuk serangan Israel-Amerika “bukan tanggung jawab saya.”
Bagaimana Aktivasi Snapback Mempengaruhi Kesepakatan Ini?
Tehran juga menegaskan bahwa kesepakatan baru dengan IAEA hanya akan berlaku selama tidak ada “tindakan bermusuhan” terhadap Iran, termasuk diberlakukannya kembali sanksi PBB.
“Sebagai contoh, jika mekanisme yang disebut snapback diaktifkan, pelaksanaan dokumen ini juga akan dihentikan,” kata Araghchi kepada wartawan pada Rabu.
‘Snapback’ merujuk pada pemberlakuan kembali otomatis sanksi PBB terhadap Iran, yang sebelumnya dicabut dalam kesepakatan nuklir 2015, Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA), dengan imbalan pembatasan aktivitas nuklir Iran.
Ketentuan ini tertuang dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB 2231, yang mengesahkan JCPOA dan dijadwalkan berakhir pada 18 Oktober.
Perancis, Jerman, dan Inggris — tiga pihak Eropa yang tersisa dalam kesepakatan nuklir itu — memicu mekanisme “snapback” pada 29 Agustus, sebuah langkah bermotif politik yang dapat memberlakukan kembali sanksi dalam 30 hari.
Ketiga negara Eropa itu telah memperingatkan bahwa mereka akan memberlakukan kembali sanksi kecuali ada kemajuan signifikan dalam pembicaraan mengenai kesepakatan baru dengan Iran.
Kesepakatan mengenai kembalinya inspektur IAEA ke Iran adalah salah satu syarat yang ditetapkan oleh pihak Eropa untuk menunda mekanisme snapback, yang akan memberlakukan kembali embargo senjata komprehensif serta pembatasan besar di bidang perbankan dan pelayaran terhadap Iran.
Iran menegaskan bahwa pihak Eropa “tidak memiliki otoritas hukum maupun moral” untuk menerapkan mekanisme penyelesaian sengketa di bawah kesepakatan nuklir yang justru telah mereka langgar sendiri sejak AS keluar dari perjanjian itu pada 2018. (Pihak Eropa gagal memberikan manfaat ekonomi yang dijanjikan JCPOA setelah AS memberlakukan kembali sanksi terhadap Iran).
Langkah E3 ini dapat menggagalkan peluang penyelesaian diplomatik atas sengketa nuklir Iran. Iran telah mengancam akan menghentikan semua kerja sama dengan badan nuklir PBB dan bahkan berpotensi menarik diri dari NPT jika sanksi internasional diberlakukan kembali.
IAEA menarik timnya dari Iran pada Juli setelah parlemen Iran mengesahkan undang-undang yang menangguhkan kerja sama dengan badan PBB itu sebagai respons atas agresi Israel-Amerika terhadap Republik Islam tersebut.
Iran khawatir bahwa IAEA dapat memberikan informasi yang dikumpulkan para inspektornya dari Iran kepada Israel atau AS, yang berpotensi digunakan untuk merencanakan serangan militer lebih lanjut terhadap instalasi nuklir negara itu.
Kekhawatiran yang sah itu telah disampaikan oleh beberapa pejabat pemerintah Iran dan anggota parlemen selama perang 12 hari.
Mereka juga menuding IAEA dan direktur jenderalnya telah memberi Israel dalih untuk menyerang Iran dengan merilis laporan bermotif politik yang untuk pertama kalinya dalam lebih dari dua dekade menuduh Tehran tidak mematuhi kewajiban NPT.
Meski demikian, Araghchi menegaskan pada Rabu bahwa Iran berharap kesepakatan baru dengan IAEA ini akan mendorong penyelesaian diplomatik, jika “pihak lain benar-benar serius.”
Oleh Hamid Javadi