oleh: Ismail Amin*
Narasi Barat tentang Iran hampir selalu berulang dan dapat ditebak: rakyat muak, agama menindas, ulama gagal mengelola negara, dan Republik Islam tinggal menunggu waktu untuk runtuh. Setiap gejolak sosial, setiap krisis ekonomi, setiap protes jalanan segera diposisikan sebagai bukti bahwa “pemerintahan agama” secara inheren tidak kompatibel dengan negara modern.
Masalahnya, narasi ini bukan hanya menyederhanakan realitas Iran, tetapi juga menutup mata terhadap fakta-fakta paling mendasar.
Jika Republik Islam Iran benar-benar berada di ambang kehancuran sebagaimana diklaim media Barat, maka pertanyaan sederhananya adalah: mengapa negara itu masih berdiri, bahkan tetap berkembang, setelah lebih dari empat dekade tekanan total?
Kegagalan Analisis Barat: Agama Selalu Disamakan dengan Represi
Barat sejak lama membawa asumsi ideologis bahwa agama -terutama Islam- hanya bisa berfungsi sebagai kekuatan moral privat, bukan sebagai fondasi negara. Dari asumsi inilah lahir kesimpulan instan: jika sebuah negara mengalami masalah ekonomi atau politik, maka penyebabnya pasti “pemerintahan agama”.
Kerangka berpikir ini tidak lahir dari analisis empiris, melainkan dari trauma sejarah Eropa sendiri terhadap gereja abad pertengahan, yang kemudian dipaksakan sebagai standar universal.
Iran tidak dibaca sebagai entitas historis dan geopolitik yang hidup di bawah sanksi, sabotase, dan perang hibrida, melainkan sebagai eksperimen teologis yang “seharusnya gagal”. Maka apa pun yang terjadi di Iran selalu ditafsirkan sebagai konfirmasi dari prasangka awal itu.
Krisis Bukan Bukti Kegagalan Sistem
Iran memang menghadapi krisis ekonomi. Ini bukan rahasia, dan bahkan diakui secara terbuka oleh pejabat dan masyarakat Iran sendiri. Namun menyimpulkan bahwa krisis ini adalah akibat “kegagalan ulama memahami kebutuhan rakyat” adalah pengaburan sebab-akibat.
Iran hidup di bawah salah satu rezim yang mendapat sanksi paling keras dan paling lama dalam sejarah modern. Sanksi yang secara sadar dirancang bukan untuk mengubah kebijakan, melainkan melelahkan rakyat, menciptakan ketegangan sosial, dan memutus hubungan negara dengan sistem ekonomi global.
Ironisnya, ketika tekanan itu menghasilkan kesulitan hidup, Barat justru menunjuknya sebagai bukti bahwa sistem Iran gagal, padahal tekanan itu datang dari Barat sendiri.
Fakta yang Diabaikan: Negara yang Tetap Maju di Tengah Pengepungan
Jika ukuran keberhasilan negara adalah kapasitas bertahan dan berkembang dalam kondisi terburuk, maka Iran justru menjadi anomali yang sulit dibantah.
Di tengah keterbatasan, Iran hari ini memiliki industri pertahanan mandiri, dari drone hingga sistem rudal. Iran mampu mengembangkan industri nuklir untuk kepentingan sipil, termasuk energi dan riset medis. Iran saat ini menjadi salah satu negara dengan teknologi medis paling maju di kawasan, termasuk produksi radiofarmaka, terapi kanker, dan transplantasi. Iran juga mampu menunjukkan kemandirian teknologi di bidang nanoteknologi, bioteknologi, dan farmasi. Negara yang gagal tentu tidak akan mampu mempertahankan konsistensi ini selama puluhan tahun di bawah embargo.
Isu Palestina dan Distorsi Moral Barat
Narasi Barat juga kerap menyebut bahwa Iran “mengorbankan kesejahteraan rakyat demi obsesi ideologis membela Palestina”. Ini framing yang secara moral problematik.
Pertama, dukungan Iran terhadap Palestina bukan anomali, melainkan kelanjutan dari sikap anti-kolonial yang juga pernah dianut banyak bangsa, termasuk Indonesia. Kedua, tidak ada bukti empiris bahwa anggaran sosial Iran runtuh karena isu Palestina; yang ada justru pemborosan global akibat sistem sanksi dan isolasi ekonomi.
Ironisnya, Barat yang secara terbuka mendukung pendudukan dan genosida di Palestina justru menuduh Iran tidak bermoral karena menolak diam.
Rakyat Iran: Kritis, Bukan Ingin Menyerah
Kesalahan terbesar narasi Barat adalah menyamakan kritik internal dengan keinginan mengganti sistem. Masyarakat Iran memang kritis, vokal, dan sering keras terhadap pemerintah, terutama dalam isu ekonomi dan tata kelola. Namun kritik itu berlangsung dalam kerangka nasional, bukan sebagai undangan untuk intervensi asing atau pembongkaran negara.
Fakta bahwa jutaan rakyat Iran masih turun ke jalan untuk mempertahankan kedaulatan, menghadiri pemakaman aparat keamanan, dan menolak kekerasan terorganisir, menunjukkan satu hal penting: Republik Islam mungkin terluka, tetapi tidak kehilangan legitimasi sosialnya.
Pada akhirnya, narasi “kehancuran rezim Iran” lebih mencerminkan keinginan Barat ketimbang realitas di lapangan. Yang tidak bisa diterima Barat bukanlah Islam sebagai agama, melainkan negara berdaulat yang menolak tunduk.
Iran bukan negara tanpa masalah. Tetapi ia juga bukan negara gagal, apalagi eksperimen agama yang runtuh. Ia adalah contoh langka sebuah negara yang memilih jalannya sendiri, dengan segala risiko, konflik, dan pencapaiannya. Dan barangkali itulah dosa terbesarnya di mata Barat.
*Mahasiswa S3 Universitas Internasional Almustafa Iran