Purna Warta – Sejarah genosida dan apartheid Israel tidak dimulai pada 7 Oktober 2023. Menggambarkan peristiwa pada hari tersebut sebagai sebuah titik ledak yang terisolasi dan tidak dipicu oleh peristiwa sebelumnya berarti menghapus lebih dari tujuh dekade perampasan hak secara sistematis, pendudukan militer, dan pembersihan etnis terhadap rakyat Palestina.
Sementara kampanye hubungan masyarakat, seperti yang disebarkan oleh Federasi Zionis Afrika Selatan (SAZF) dan para pendukungnya, berupaya membingkai genosida yang sedang berlangsung terhadap rakyat Palestina di Gaza sebagai reaksi tiba-tiba terhadap peristiwa 7 Oktober, hukum internasional, catatan sejarah, dan kerangka hak asasi manusia menuntut pemeriksaan yang lebih mendalam dan lebih jujur.
Bagi Afrika Selatan dan negara-negara lain di seluruh dunia, hal ini bukan sekadar perdebatan kebijakan luar negeri yang berlangsung jauh dari kehidupan mereka. Ini merupakan kewajiban moral yang mendalam, yang berakar pada sejarah kita sendiri dalam mengatasi segregasi rasial dan penindasan yang dilembagakan.
Selama lebih dari 75 tahun, rakyat Palestina telah hidup dalam realitas apartheid dan pengusiran yang berkelanjutan. Trauma mendasar yang terjadi pada 1948, yang dikenal sebagai Nakba, menyaksikan pengusiran secara paksa ratusan ribu warga Palestina dari rumah-rumah leluhur mereka.
Peristiwa tersebut bukanlah kejadian sejarah yang berakhir begitu saja pada pertengahan abad ke-20. Sebaliknya, proses itu terus berlangsung hingga saat ini. Dari Tepi Barat hingga Yerusalem Timur, perluasan permukiman Israel yang ilegal, perampasan tanah yang didukung oleh rezim, serta penghancuran rumah secara sistematis terus memaksa warga Palestina ke dalam wilayah-wilayah yang terfragmentasi dan tidak layak untuk kehidupan yang berkelanjutan.
Di Gaza, penindasan tersebut diwujudkan dalam bentuk blokade darat, udara, dan laut yang brutal selama 16 tahun. Organisasi-organisasi hak asasi manusia menggambarkannya sebagai penjara terbuka terbesar di dunia. Generasi muda Palestina tumbuh di bawah pengepungan brutal yang merampas martabat dasar mereka, akses terhadap air bersih, layanan medis, serta kebebasan bergerak.
Perserikatan Bangsa-Bangsa berulang kali memperingatkan bahwa blokade tersebut merupakan bentuk hukuman kolektif yang menciptakan kondisi kehidupan yang tidak layak bahkan jauh sebelum eskalasi saat ini.
Ketika kelompok-kelompok advokasi Zionis secara eksklusif memusatkan perhatian pada kronologi yang dimulai pada Oktober 2023, mereka dengan sengaja mengaburkan akar persoalan tersebut. Tanpa memahami kekerasan struktural yang ditimbulkan oleh pendudukan Israel, mustahil untuk memahami mengapa perlawanan meletus.
Kerangka kebijakan luar negeri Afrika Selatan, yang sangat dipengaruhi oleh transisinya dari apartheid menuju demokrasi konstitusional, secara tegas menolak normalisasi status quo tersebut.
Didorong oleh prinsip-prinsip hak asasi manusia universal dan penyelesaian konflik secara damai, pemerintah Afrika Selatan secara konsisten memanfaatkan forum-forum multilateral untuk menentang apa yang mereka identifikasi sebagai sistem apartheid kontemporer di wilayah-wilayah yang diduduki.
Kebijakan ini memperoleh perhatian global ketika Afrika Selatan mengambil langkah bersejarah dengan mengajukan perkara terhadap Israel berdasarkan Konvensi Genosida di Mahkamah Internasional (ICJ).
Setelah mengajukan Memorial awalnya pada Oktober 2024, intervensi hukum Afrika Selatan secara sistematis memaksa masyarakat internasional untuk melihat persoalan tersebut melampaui narasi yang hanya berfokus pada satu hari.
Dengan menyerahkan bukti-bukti dan dokumen-dokumen terperinci kepada komite pemantau ICJ, yang terakhir dilakukan pada pertengahan 2026, Departemen Hubungan Internasional dan Kerja Sama (DIRCO) secara hukum menentang agresi militer Israel yang terus berlangsung, pengungsian warga sipil, serta perampasan sumber-sumber kebutuhan pokok di Gaza.
Untuk melawan narasi sepihak dan ahistoris, masyarakat internasional harus mendasarkan wacananya pada hak asasi manusia universal dan hukum yang telah ditetapkan, sebagaimana dilakukan Afrika Selatan dengan menuntut kepatuhan terhadap langkah-langkah sementara yang diperintahkan ICJ.
Keadilan bagi Palestina tidak dapat dibangun di atas fondasi penindasan militer tanpa akhir, blokade ilegal, dan penyangkalan terhadap hak untuk menentukan nasib sendiri.
Yang juga penting, pembelaan Afrika Selatan terhadap hak asasi manusia rakyat Palestina telah berkembang dari tindakan negara secara individual menjadi sebuah gerakan global yang terkoordinasi.
Melalui pembentukan Hague Group, sebuah koalisi lintas negara yang dibentuk bersama negara-negara seperti Malaysia, Kuba, Namibia, dan Senegal, negara-negara Global South telah bersatu untuk mengubah kecaman retoris semata menjadi tindakan nyata.
Hague Group telah mengambil sikap tegas: kelompok tersebut menuntut kepatuhan terhadap Pendapat Nasihat ICJ Juli 2024 yang menyatakan bahwa pendudukan tersebut melanggar hukum; secara aktif mendukung pelaksanaan surat perintah penangkapan Mahkamah Pidana Internasional (ICC); serta mendorong langkah-langkah tegas seperti penerapan embargo senjata dan pemblokiran pengiriman bahan bakar untuk keperluan militer di pelabuhan-pelabuhan negara.
Namun, mekanisme hukum di tingkat negara hanyalah separuh dari perjuangan. Penghapusan sejarah Palestina yang terus berlangsung dipertahankan oleh aparatus disinformasi global yang agresif.
Untuk mencapai keadilan yang berkelanjutan, kelompok masyarakat sipil, serikat pekerja, organisasi masyarakat, dan jurnalis independen harus tampil ke depan sebagai garis pertahanan yang penting.
Merupakan kewajiban mendesak masyarakat sipil untuk secara aktif melawan narasi palsu dan ahistoris yang berasal dari rezim Netanyahu—narasi yang secara rutin diulang, disamarkan, dan diperkuat oleh kelompok-kelompok lobi Zionis di berbagai wilayah.
Menghadapi realitas sejarah selama tujuh dekade terakhir dan secara tegas menolak upaya untuk menulis ulang catatan publik merupakan langkah yang diperlukan menuju pembongkaran struktur penindasan Zionis dan terwujudnya pembebasan bagi rakyat Palestina.
Iqbal Jassat adalah anggota eksekutif Media Review Network, Johannesburg, Afrika Selatan.