Purna Warta – Penarikan resmi pasukan pendudukan Amerika Serikat dari Irak pada Rabu, 30 September 2026, menandai berakhirnya proyek militer selama 23 tahun yang membawa bencana, yang dimulai dengan sebuah kebohongan, dipertahankan melalui kekerasan, dan berakhir dengan kekalahan yang begitu mendalam seperti yang dialami Amerika di Afghanistan.
Apa yang oleh mesin perang AS lebih dari dua dekade lalu dipresentasikan sebagai sebuah misi untuk membebaskan Irak dari kediktatoran Ba’ath dan memusnahkan apa yang disebut sebagai “senjata pemusnah massal” berubah menjadi sebuah studi kasus tentang tindakan imperial yang melampaui batas, meninggalkan sebuah negara yang hancur, jutaan orang tewas, dan kawasan yang mengalami destabilisasi selama beberapa generasi.
Kehadiran militer koalisi pimpinan AS di negara Arab tersebut dimulai pada awal 2003, sebelum mereka dipaksa meninggalkan Irak pada 2011. Namun, tiga tahun kemudian, pada 2014, mereka kembali sebagai bagian dari apa yang disebut sebagai kampanye internasional melawan kelompok teroris Daesh.
Invasi brutal yang dilancarkan pada 20 Maret 2003 pada dasarnya bertumpu pada premis yang palsu: bahwa rezim yang dipimpin Saddam Hussein memiliki senjata pemusnah massal dan menimbulkan ancaman yang segera terhadap keamanan global. Pemerintahan George W. Bush menjadikan klaim tersebut sebagai salah satu alasan utama intervensi militer AS di negara Arab tersebut.
Klaim ini, yang dipromosikan oleh pemerintahan Bush dengan kepastian yang dibuat-buat—termasuk presentasi terkenal Menteri Luar Negeri AS Colin Powell di Perserikatan Bangsa-Bangsa—terbukti sebagai sebuah kebohongan. Tidak ditemukan persediaan senjata kimia atau biologis. Tidak ditemukan pula program nuklir yang aktif.
Iraq Survey Group menyimpulkan bahwa Irak telah menghancurkan persediaan senjata kimianya yang sebelumnya tidak diumumkan pada 1991 dan tidak menemukan bukti kredibel bahwa Irak kembali memproduksi senjata kimia setelahnya. Temuan pascaperang tersebut secara fundamental meruntuhkan penilaian intelijen yang sejak awal menjadi dasar bagi kasus mengenai senjata pemusnah massal tersebut.
Saddam merupakan seorang diktator brutal yang telah melakukan kejahatan mengerikan terhadap rakyatnya sendiri dan terhadap negara-negara tetangga, termasuk Iran selama perang dahsyat 1980–1988, ketika ia menggunakan senjata kimia dengan keterlibatan Barat. Penindasan terhadap komunitas Kurdi dan Syiah di Irak juga merupakan salah satu kejahatan yang dibanggakannya.
Namun, invasi militer AS merupakan tindakan ilegal, dilancarkan tanpa otorisasi Dewan Keamanan PBB, dan didasarkan pada intelijen yang telah dipalsukan atau sengaja diputarbalikkan. AS menempatkan dirinya sendiri sebagai hakim, juri, sekaligus algojo, dan pada akhirnya menggantikan satu bentuk tirani dengan kekacauan yang jauh lebih buruk.
Mengakui kejahatan Saddam tidak berarti bahwa mesin perang AS memiliki hak untuk memaksakan kehendaknya terhadap rakyat Irak dan menggulingkan rezim Saddam melalui pendudukan militer yang berkepanjangan.
Korban Manusia
Dampak invasi militer AS terhadap nyawa manusia sangat mengerikan dan tidak dapat dimaafkan. Selama pendudukan 2003–2011 saja, perkiraan konservatif menempatkan jumlah warga sipil Irak yang tewas di atas 110.000 orang, sementara sejumlah penelitian kredibel memperkirakan jumlahnya melampaui 650.000 orang akibat kekerasan militer AS, dengan pengakuan bahwa angka-angka tersebut hanya mewakili sebagian kecil dari jumlah korban yang sebenarnya.
Jika digabungkan, lebih dari setengah juta warga sipil Irak tewas selama periode tersebut. Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkirakan bahwa 1,75 juta warga Irak menjadi pengungsi, baik dengan melarikan diri ke luar negeri maupun mengungsi di dalam negeri mereka sendiri. Namun, sejumlah penelitian independen lainnya memperkirakan angka yang jauh lebih tinggi. Proyek Costs of War dari Brown University memperkirakan bahwa perang di Irak dan Suriah sejak 2003 menimbulkan biaya finansial sekitar 2,89 triliun dolar AS.
Angka-angka tersebut hanya mencerminkan korban langsung akibat perang. Angka tersebut tidak memperhitungkan mereka yang terluka, anak-anak yang kehilangan orang tua, para janda dan duda, maupun jutaan orang yang kehidupannya hancur akibat kerusakan terhadap infrastruktur, sistem layanan kesehatan, dan tatanan sosial Irak yang disebabkan oleh invasi militer AS.
Angka tersebut juga tidak menghitung anak-anak yang tumbuh tanpa orang tua, keluarga-keluarga yang kehilangan segalanya, ataupun generasi rakyat Irak yang masa depannya dirampas oleh sebuah perang yang tidak pernah mereka minta.
Rentetan Kejahatan Perang AS
Catatan Amerika Serikat di Irak dinodai oleh kejahatan-kejahatan perang paling mengerikan yang hingga kini sebagian besar belum dipertanggungjawabkan. Skandal penyiksaan di Abu Ghraib mengungkap kekerasan sistematis terhadap para tahanan Irak dan asing—pemukulan fisik, penghinaan seksual, penyiksaan psikologis, dan tindakan-tindakan yang lebih buruk—namun pertanggungjawaban tidak pernah mencapai para perwira senior, sementara para pembuat kebijakan juga lolos dari proses hukum.
Organisasi-organisasi hak asasi manusia internasional mendokumentasikan pembunuhan yang melanggar hukum serta penggunaan kekuatan yang berlebihan atau tanpa pandang bulu terhadap para tahanan. Berbagai tindakan kekerasan tersebut tidak dapat begitu saja dianggap sebagai pelanggaran terisolasi yang dilakukan oleh segelintir tentara AS. Kebijakan interogasi dan penahanan yang kejam turut menciptakan kondisi yang memungkinkan terjadinya dan berkembangnya berbagai tindakan kekerasan tersebut.
Penggunaan fosfor putih, uranium terdeplesi, dan bom tandan di wilayah-wilayah sipil menyebabkan kerusakan kesehatan dan lingkungan yang berkepanjangan, dengan meningkatnya secara drastis kasus cacat lahir dan kanker di wilayah-wilayah yang terdampak. Serangan terhadap Fallujah pada 2004 melibatkan penargetan warga sipil secara sengaja dan penolakan akses ke rumah sakit bagi mereka yang terluka, sehingga menyebabkan ratusan orang tewas dan kota tersebut hancur.
Puluhan ribu warga Irak menghilang ke dalam fasilitas-fasilitas penahanan, banyak di antaranya tidak pernah terlihat lagi; nasib mereka terkubur di dalam kuburan rahasia atau kamar-kamar jenazah tanpa identitas.
Pembantaian Haditha pada 2005, ketika Marinir AS membunuh 24 warga sipil yang tidak bersenjata, termasuk perempuan dan anak-anak, pada awalnya ditutup-tutupi sebelum kemudian terungkap sebagai salah satu kekejaman yang paling terdokumentasi dalam perang yang membawa bencana tersebut.
Daftar kejahatan itu terlalu panjang untuk disebutkan seluruhnya, tetapi masing-masing mewakili satu kehidupan yang dihancurkan, satu keluarga yang tercerai-berai, dan satu komunitas yang mengalami trauma.
Penciptaan Daesh
Mungkin dakwaan paling memberatkan terhadap pendudukan AS di Irak adalah perannya dalam menciptakan ancaman yang kemudian diklaim hendak dilawannya. Sebelum invasi, Irak tidak pernah mengalami pemberontakan dalam skala yang signifikan. Pendudukan AS mengubah keadaan tersebut secara mendasar.
Keputusan yang disebut sebagai Otoritas Sementara Koalisi untuk membubarkan tentara Irak dan menjalankan kebijakan de-Ba’athifikasi membuat ratusan ribu tentara kehilangan pekerjaan, dipermalukan, dan menjadi sasaran perekrutan kelompok-kelompok ekstremis. Akibatnya bukan sekadar penggulingan Saddam, melainkan penghancuran secara serampangan dan pembangunan kembali negara Irak di bawah pendudukan asing, di tengah ketidakamanan, pemberontakan, kekerasan, dan keruntuhan institusi yang meluas.
Ketika pasukan pendudukan AS pada awalnya ditarik pada 2011, mereka meninggalkan militer Irak yang telah kehilangan kekuatan dan kemudian runtuh dengan cepat ketika Daesh menyapu berbagai wilayah negara tersebut pada 2014, merebut Mosul dan mendeklarasikan apa yang disebut sebagai kekhalifahan.
Ironisnya, Amerika Serikat kembali pada 2014 dengan mengklaim akan memerangi monster yang justru turut diciptakan oleh pendudukannya, sehingga memperpanjang kehadirannya dan melanggengkan siklus kekerasan. Sulit memahami kebangkitan Daesh tanpa memahami lingkungan yang dihasilkan oleh invasi Amerika, pendudukan, pemberontakan, polarisasi, dan keruntuhan institusi-institusi Irak.
Menurut banyak pengamat, penciptaan dan kebangkitan kelompok teroris Daesh setelah penarikan pasukan koalisi pimpinan AS pada 2011 memberikan dalih bagi mereka untuk kembali, yang menunjukkan bahwa terdapat sesuatu yang lebih dari apa yang tampak di permukaan. CIA memiliki peran langsung dalam pembentukan Daesh.
Tuntutan Irak agar AS Menarik Diri
Titik balik terjadi pada 3 Januari 2020, ketika serangan pesawat nirawak AS membunuh Jenderal Qassem Soleimani, komandan utama Iran dalam perang melawan terorisme, dan Abu Mahdi al-Muhandis, wakil komandan Pasukan Mobilisasi Populer Irak, ketika konvoi mereka meninggalkan bandara Baghdad.
Serangan teroris tersebut merupakan pelanggaran berat terhadap kedaulatan Irak dan dilakukan tanpa izin Irak. Perdana Menteri Adil Abdul Mahdi menyatakan bahwa pemerintahnya telah menolak memberikan izin kepada Washington untuk melakukan serangan tersebut, tetapi serangan itu tetap dilaksanakan—sebuah tindakan perang terhadap negara berdaulat yang telah diduduki selama bertahun-tahun.
Responsnya berlangsung cepat dan tegas. Pada 5 Januari 2020, parlemen Irak mengesahkan sebuah resolusi yang menyerukan pengusiran seluruh pasukan asing dari wilayah Irak dan pembatalan permintaan bantuan militer dari koalisi pimpinan AS. Resolusi tersebut didukung oleh sekitar 180 anggota parlemen, yang secara politik memiliki arti penting, meskipun tidak mengikat secara hukum.
Pada saat itu, Muqtada al-Sadr, politikus dan ulama berpengaruh, menyatakan bahwa langkah parlemen tersebut belum memadai dan menuntut agar kedutaan besar AS ditutup serta pasukan Amerika diusir dengan cara yang memalukan. Tuntutannya tersebut mencerminkan suasana yang berkembang di dalam negeri.
Selama bertahun-tahun setelahnya, anggota parlemen Irak, rakyat Irak, dan gerakan-gerakan perlawanan berulang kali menuntut pelaksanaan resolusi tersebut. Penundaan tersebut mencerminkan dinamika politik dan keamanan yang kompleks, tetapi tuntutan itu tidak pernah surut.
Akhirnya, pada 2024, Baghdad dan Washington menyepakati jadwal, dengan menetapkan 30 September 2026 sebagai tanggal untuk menyelesaikan misi militer koalisi.
Pasukan yang Kalah Angkat Kaki
Kehadiran koalisi pimpinan AS di Irak akhirnya berakhir. Perdana Menteri Irak Ali al-Zaidi menetapkan 1 Oktober, sehari setelah kepergian koalisi tersebut, sebagai Hari Kedaulatan, sebuah momentum nasional yang menegaskan tuntasnya perjalanan Irak menuju kemerdekaan dan kedaulatan.
Kepergian Amerika Serikat ini terjadi setelah 23 tahun kebijakan yang gagal. Seperti di Afghanistan, Amerika Serikat meninggalkan Irak sebagai kekuatan yang kalah—kalah secara militer, strategis, politik, dan moral.
Invasi 23 tahun lalu didasarkan pada sebuah kebohongan, pendudukan tersebut diwarnai kejahatan-kejahatan mengerikan, dan hasil akhirnya justru berlawanan dengan apa yang semula dijanjikan.
Amerika memasuki Irak dengan menjanjikan keamanan, stabilitas, demokrasi, dan transformasi kawasan. Sebaliknya, invasi tersebut berubah menjadi krisis berkepanjangan yang menghabiskan dana dalam jumlah sangat besar, menewaskan begitu banyak warga sipil, menyebabkan pengungsian massal, menimbulkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki terhadap kredibilitas Amerika Serikat, dan turut menciptakan kondisi yang kemudian memungkinkan munculnya Daesh.
Amerika meninggalkan negara tersebut dalam kondisi yang jauh lebih buruk dibandingkan tahun 2003, sebagaimana ketika Amerika meninggalkan Afghanistan lima tahun lalu, dengan menyerahkan negara tersebut kepada kekuatan-kekuatan yang selama 20 tahun diklaim Amerika sedang mereka lawan.
Lantas, apa yang pada akhirnya dicapai oleh 23 tahun pendudukan militer Amerika dibandingkan dengan apa yang sejak awal ingin dicapai Washington? Jawabannya adalah “tidak ada sama sekali.”
Saatnya Mempertanggungjawabkan Masa Lalu
Biaya ekonomi yang harus ditanggung Amerika Serikat saja sangat mencengangkan. Sebuah laporan Komite Ekonomi Bersama memperkirakan bahwa total biaya ekonomi perang di Irak dan Afghanistan dapat mencapai 3,5 triliun dolar AS, yang sebagian besar terbuang sia-sia. Angka-angka tersebut—yang merupakan uang para pembayar pajak Amerika Serikat—mencerminkan dana pinjaman, investasi yang teralihkan, serta masa depan yang hancur.
Bagi Irak, pertanggungjawaban tersebut jauh lebih mendalam. Kini negara itu memiliki kesempatan untuk merebut kembali kedaulatannya dan menentukan jalannya sendiri tanpa pendudukan militer asing. Namun, luka akibat 23 tahun perang akan membutuhkan waktu beberapa generasi untuk pulih.
Penarikan pasukan Amerika dari Irak merupakan momentum untuk melakukan evaluasi secara jujur. Amerika Serikat menginvasi sebuah negara berdaulat dengan dalih-dalih palsu, menewaskan ratusan ribu orang, menciptakan kondisi bagi munculnya Daesh, melakukan kejahatan perang yang telah terdokumentasi, dan kemudian menghabiskan waktu dua dekade dengan menolak pergi meskipun ada tuntutan dari Irak. Bahwa Amerika akhirnya meninggalkan negara tersebut merupakan bukti kegigihan rakyat Irak.
Masyarakat internasional harus mendukung upaya rekonstruksi dan rekonsiliasi Irak, tetapi dukungan tersebut harus diberikan tanpa arogansi dan campur tangan yang menjadi ciri pendudukan Amerika Serikat. Masa depan Irak harus ditentukan oleh rakyat Irak sendiri, bukan oleh Washington.
Irak mungkin akan keluar dari cobaan ini dalam keadaan lebih kuat dan lebih bersatu—atau mungkin terus bergulat dengan perpecahan yang diperparah oleh pendudukan Amerika Serikat. Bagaimanapun, tanggung jawab kini berada di tangan rakyat Irak sendiri. Malam panjang dan kelam pendudukan Amerika Serikat telah berakhir untuk selamanya.