Washington, Purna Warta – Seorang profesor dari Universitas George Washington dalam analisis yang dimuat di majalah Foreign Policy menilai bahwa doktrin keamanan yang dijalankan oleh Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, setelah peristiwa 7 Oktober 2023 pada akhirnya berujung pada kegagalan. Klaim Netanyahu tentang keberhasilan dalam melemahkan musuh dinilai sebagai pengakuan terselubung atas kegagalan strategi yang ia jalankan.
Pada 11 April, bertepatan dengan tercapainya gencatan senjata yang rapuh antara Amerika Serikat dan Iran, Netanyahu merilis sebuah video yang menyebut adanya “pencapaian bersejarah” dalam strategi militernya. Namun, banyak pengamat dan kritik internal maupun eksternal melihat realitas yang berbeda. Serangan mematikan Israel pada 8 April di pusat Beirut, yang oleh warga Lebanon disebut sebagai “Rabu Berdarah”, dianggap sebagai pelanggaran terhadap kesepakatan tersebut.
Saat ini, berbagai kalangan di Israel menunjukkan kelelahan terhadap perang berkepanjangan yang tidak menghasilkan kemenangan maupun keamanan. Perang tersebut dinilai lebih bertujuan mempertahankan kelangsungan politik Netanyahu daripada melindungi kepentingan nasional.
Analisis tersebut menekankan bahwa kegagalan ini bukan hanya terkait dengan individu Netanyahu, tetapi mencerminkan runtuhnya strategi ambisius untuk mengubah tatanan kawasan. Setelah serangan 7 Oktober, Israel berupaya menciptakan tatanan baru melalui eskalasi militer besar-besaran, dengan tujuan menghancurkan Hamas, melucuti Hizbullah, dan bahkan mendorong perubahan rezim di Iran. Namun, meskipun kekuatan militer digunakan secara luas dan norma internasional dilanggar, tidak satu pun dari tujuan tersebut tercapai secara penuh.
Sebelum peristiwa tersebut, strategi Israel didasarkan pada doktrin yang dikenal sebagai “pemotongan rumput” (mowing the grass), yaitu operasi militer terbatas secara berkala untuk melemahkan musuh tanpa memicu eskalasi besar. Namun, serangan 7 Oktober mengguncang asumsi dasar strategi ini dan mengubahnya menjadi kegagalan besar di tingkat nasional.
Pasca peristiwa tersebut, Israel mengadopsi doktrin baru yang lebih agresif dengan tujuan menghapus ancaman secara menyeluruh di kawasan, termasuk menciptakan tatanan regional baru yang disebut sebagai “Pax Hebraica” atau perdamaian di bawah dominasi Israel. Strategi ini juga didukung oleh normalisasi hubungan dengan sejumlah negara Arab melalui Perjanjian Abraham, serta dukungan kuat dari Amerika Serikat di bawah pemerintahan Joe Biden dan Donald Trump.
Namun, menurut analisis tersebut, visi tersebut kini telah runtuh. Israel tidak mampu memaksakan kehendaknya di Lebanon, dan operasi darat menghadapi kendala besar. Bahkan keterlibatan Amerika Serikat dalam serangan udara terhadap Iran tidak berhasil menghilangkan kemampuan balasan Teheran. Serangan balasan dari Iran dan sekutunya juga memberikan tekanan besar terhadap sistem pertahanan udara Israel serta menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan.
Di sisi diplomatik, situasi di Gaza telah memicu perubahan opini publik di Barat yang semakin kritis terhadap Israel. Intervensi militer yang agresif juga membuat sejumlah negara Arab memandang Israel bukan lagi sebagai mitra keamanan, melainkan sebagai ancaman. Selain itu, pelanggaran terhadap kedaulatan negara lain serta kebijakan di Tepi Barat semakin mengikis legitimasi regional Israel.
Pada akhirnya, Israel dinilai gagal mengeliminasi musuh-musuh utamanya, termasuk Hamas, dan strategi pasca 7 Oktober dianggap tidak berhasil. Netanyahu dinilai telah membawa Israel ke dalam siklus perang tanpa akhir yang justru memperdalam isolasi internasional dan menciptakan kebuntuan strategis.
Dalam konteks yang lebih luas, sejumlah analis internasional memperingatkan bahwa kegagalan strategi militer yang berorientasi pada dominasi penuh dapat memperpanjang konflik di kawasan Timur Tengah. Banyak pihak kini menilai bahwa tanpa pendekatan diplomatik yang inklusif dan penyelesaian politik terhadap isu Palestina, stabilitas jangka panjang di kawasan akan tetap sulit tercapai.
Profesor Ilmu Politik dan Hubungan Internasional di Universitas George Washington