Beirut, Purna Warta – Menurut analisis dalam laporan surat kabar Lebanon Al-Akhbar, kondisi rapat pemerintah yang tegang pada Jumat lalu—di mana menteri-menteri dari Hizbullah dan Amal meninggalkan sesi sebagai protes terhadap rencana pelucutan senjata—mengindikasikan kompromi politik antara Presiden Joseph Aoun dan Perdana Menteri Nawaf Salam dengan Hizbullah dan Amal sebelum rapat dimulai. Pihak yang tampak tidak puas dari hasil rapat adalah partai Lebanese Forces pimpinan Samir Geagea. Namun, perhatian utama adalah reaksi internasional, mulai dari AS hingga Arab Saudi dan Israel.
Negosiasi antara Hizbullah dan Amal dengan Presiden dan Komandan Angkatan Darat Rudolf Heikal berhasil membuat pemerintah menahan langkah yang sebelumnya direncanakan. Perwakilan partai Syiah menyampaikan pesan tegas, menunjukkan risiko besar yang dihadapi Lebanon dengan adanya pelucutan senjata. Di sisi lain, Presiden Aoun mendapat informasi dari orang-orang dekatnya bahwa Amerika Serikat tidak akan memenuhi janji bantuan dan justru akan memberi tekanan. Hal ini membuat pemerintah fokus pada strategi keamanan nasional dan menegaskan hak Lebanon untuk membela diri sesuai Piagam PBB.
Upaya Menteri Partai Samir Geagea untuk Memprotes Pernyataan Akhir Pemerintah
Aoun dan Salam awalnya berencana mengulangi apa yang terjadi pada rapat 5 dan 7 Agustus, saat pemerintah menyetujui dokumen usulan AS yang menyalahi kesepakatan sebelumnya dengan Hezbollah dan Amal. Namun, rapat kemarin mengubah rencana tersebut berkat masukan Komandan Angkatan Darat. Ia menekankan tiga poin:
Angkatan Darat Lebanon tidak memiliki kemampuan logistik untuk melaksanakan rencana pelucutan senjata. Tugas mereka adalah menjaga perdamaian domestik, bukan menimbulkan konflik dengan pihak internal.
Angkatan Darat tidak dapat menetapkan batas waktu pelaksanaan rencana karena keterbatasan administratif dan logistik.
Hizbullah menegaskan tidak berniat merusak perdamaian domestik atau memicu konfrontasi dengan militer; setiap aksi hanya akan menyasar pemerintah.
Pertukaran pesan dengan Baabda menunjukkan krisis kepercayaan yang besar dengan Presiden Aoun. Hizbullah dan Amal membantah klaim Aoun bahwa ia telah mengajukan proposal tertentu, menegaskan bahwa kesepakatan ada dan Aoun harus menunjukkan komitmennya.
Rapat Pemerintah
Pada Jumat, 14 Shahrivar 1404, rapat kabinet diadakan di Istana Baabda. Meski spekulasi mengenai tindakan menteri-menteri Syiah banyak beredar, keluarnya menteri Hizbullah dan Amal tidak mengejutkan. Mereka menunggu Komandan Angkatan Darat untuk meninggalkan rapat sebagai bentuk protes terhadap pembahasan pelucutan senjata perlawanan, sambil menegaskan bahwa tindakan ini bersifat politik, bukan terhadap militer.
Rencana militer tidak menetapkan batas waktu, tetapi merinci lima tahap penguasaan senjata oleh pemerintah. Tahap dimulai dari selatan Litani, lanjut ke wilayah antara selatan Litani dan Nahr al-Ouwli, kemudian Beirut dan sekitarnya, lalu ke Bekaa. Rencana ini menekankan bahwa seluruh operasi berada di bawah kendali angkatan darat, sesuai kemampuan mereka, dengan laporan bulanan ke pemerintah. Syarat penting pelaksanaan rencana termasuk penghentian agresi Israel dan penarikan pasukan dari wilayah yang diduduki, serta pengendalian penyelundupan senjata dan penutupan jalur ilegal, termasuk pelucutan senjata di kamp pengungsi Palestina.
Hasil rapat pemerintah tidak sepenuhnya memuaskan menteri-menteri Lebanese Forces, karena banyak tuntutan Hezbollah dan Amal diperhitungkan. Para menteri sempat ingin memprotes, tetapi membatalkannya setelah Komandan Angkatan Darat menekankan bahwa batas waktu tidak dapat ditetapkan karena situasi tidak pasti.
Semua dinamika ini dipengaruhi oleh pihak luar, khususnya Riyadh. Informasi menyebutkan bahwa Yazeed bin Farhan, utusan Arab Saudi untuk Lebanon, akan mengunjungi Beirut dalam beberapa hari, dan akhir pekan ini Morgan Ortagus, utusan AS, bersama Komando Pusat AS, akan datang untuk bertemu pejabat militer dan keamanan Lebanon, tanpa bertemu pejabat politik.
Tekanan Lanjutan dari Washington: Waktu Hampir Habis
Sebelum rapat, pemerintah AS memperingatkan pemimpin Lebanon bahwa “waktu untuk melucuti Hezbollah hampir habis” jika mereka tidak ingin kehilangan dukungan finansial dari AS dan negara Teluk, atau menghadapi serangan militer baru Israel.
Menurut New York Times, rapat ini dianggap sebagai “uji penting bagi tekad politik Lebanon.” Beberapa pejabat AS khawatir pemerintah Lebanon “menghindari konfrontasi dengan Hezbollah.” Tidak mengambil tindakan atau hanya tindakan minimal dapat mendorong Kongres menghentikan dana tahunan sekitar $150 juta untuk Angkatan Darat Lebanon.
Mereka juga menyatakan kekhawatiran atas potensi perang sipil tidak berdasar, karena Iran—pendukung Hizbullah—lemah setelah serangan Israel tahun ini, dan jalur suplai lama dari Suriah kini terputus. Saudi diyakini menilai bahwa Hizbullah kecil kemungkinannya merespons pelucutan senjata dengan kekerasan besar.
Risiko terbesar dari penundaan atau tindakan tidak tegas adalah Israel bisa memutuskan menyelesaikan misi melalui serangan militer baru. Beberapa analis AS juga memperkirakan Israel mungkin menciptakan “zona aman” tak berpenghuni di selatan Lebanon.