New York, Purna Warta – Presiden Amerika Serikat Donald Trump dilaporkan telah memerintahkan militer AS untuk menyiapkan rencana invasi terhadap Greenland, wilayah otonom Denmark di kawasan Arktik, memicu kekhawatiran diplomatik dan reaksi keras dari Denmark serta sekutu Eropa lainnya.
Langkah itu dilaporkan merupakan bagian dari upaya Trump untuk mewujudkan ambisinya menguasai Greenland—suatu ide yang sebelumnya sempat muncul beberapa kali sejak masa jabatannya pertama—dengan alasan keamanan nasional dan upaya mencegah Rusia atau China mendapatkan pengaruh di wilayah strategis tersebut.
Menurut sumber, perintah Trump ini mendorong para komandan pasukan khusus dan petinggi militer untuk menyiapkan skenario kontinjensi jika diperlukan tindakan militer terhadap pulau yang kaya sumber daya mineral tersebut. Langkah ini memicu kekhawatiran di Eropa karena Greenland adalah bagian dari Kerajaan Denmark dan berada dalam kerangka keamanan NATO.
Reaksi Denmark dan Eropa
Pemerintah Denmark secara tegas menolak wacana penggunaan kekuatan militer terhadap Greenland, menyatakan bahwa setiap tindakan semacam itu akan merusak tatanan keamanan pascaperang dan bahkan “mengakhiri NATO,” menurut peringatan Perdana Menteri Mette Frederiksen.
Sekutu Eropa lain juga menyuarakan keprihatinan atas retorika dan kemungkinan tindakan militer tersebut, menegaskan bahwa keputusan mengenai masa depan Greenland harus ditentukan oleh rakyat Greenland dan Pemerintah Denmark tanpa campur tangan eksternal.
Trump dan Akuisisi Greenland
Trump telah berkali-kali menyatakan bahwa AS “harus memiliki Greenland” demi alasan keamanan, dengan berbagai pendekatan mulai dari pembelian hingga kemungkinan penggunaan kekuatan, meskipun opsi militer tidak secara eksplisit dijadwalkan. Ia beralasan bahwa kepemilikan penuh akan mencegah Rusia atau China mengambil alih wilayah strategis itu.
Wacana ini juga sempat mencuat bahwa Gedung Putih membahas kemungkinan memberi insentif finansial kepada warga Greenland, termasuk opsi pembayaran langsung bagi penduduk untuk mempengaruhi pilihan politik mereka terkait masa depan status wilayah tersebut.
Namun, sebagian besar warga Greenland menolak ide menjadi bagian dari AS dan tetap menginginkan masa depan mereka ditentukan sendiri, baik melalui kemerdekaan dari Denmark ataupun lewat proses politik demokratis lainnya.