Casablanca, Purnawarta – Menteri Luar Negeri Israel, Yair Lapid melakukan kunjungan resmi ke Maroko sejak Rabu (11/8) kemarin. Dalam kunjungannya, Lapid bertemu dengan sejumlah pejabat tinggi Maroko seperti Menlu Nasser Bourita. Kunjungan Lapid merupakan kunjungan resmi pertama Menteri Luar Negeri Israel ke Maroko sejak tahun 2003.
Kunjungan Lapid bertujuan untuk mempererat hubungan bilateral yang diteken pasca normalisasi hubungan yang diprakarsai oleh Amerika Serikat pada bulan Desember 2020 lalu. Saat itu, administrasi Presiden Donald Trump merayu Maroko untuk merangkul Israel dengan imbalan pengakuan terhadap kedaulatan Maroko atas wilayah sengketa Sahara Barat.
Namun saat itu Maroko menolak membuka hubungan diplomatik secara penuh dengan Israel khawatir pemerintahan selanjutnya (administrasi Joe Biden) menarik kembali pengakuan AS soal kedaulatan Maroko atas Sahara Barat.
Menteri Dalam Negeri AS, Tony Blinken kemudian menyatakan kepada Bourita bahwa administrasi Biden tidak akan menarik keputusan Trump. Pernyataan Blinken akhirnya meyakinkan Maroko untuk siap melakukan normalisasi secara menyeluruh. Kunjungan Lapid saat ini dalam rangka merampungkan proses normalisasi tersebut.
Dalam konferensi pers di Casablanca, Lapid menyatakan bahwa keduanya akan segera membuka hubungan diplomatik secara penuh dengan pembukaan kantor kedutaan di Rabat dan Tel Aviv dalam dua bulan kedepan. Keduanya juga telah membuka penerbangan langsung dari Tel Aviv ke Casablanca.
Bourita dikabarkan akan melawat ke Tel Aviv melalui penerbangan langsung dari Rabat untuk mengesahkan pembukaan kedutaan Maroko untuk rezim Zionis Israel.
Di sektor pertahanan, awak militer Maroko dikabarkan sedang mempersiapkan diri untuk mendapat pelatihan di Israel. Keduanya juga sepakat untuk mengadakan kerjasama di sektor keamanan siber.
Di sela-sela pertemuannya dengan Bourita, Lapid menyampaikan surat dari Presiden Isaac Herzog untuk Raja Maroko Mohammed VI. Surat tersebut berisi undangan resmi untuk Raja Maroko guna mengunjungi Israel.
Maroko menuai kecaman keras dari komunitas internasional pro Palestina sejak hari pertama normalisasi dengan Israel. Para petinggi Palestina bahkan menganggap langkah Maroko yang notabene sama-sama merupakan bangsa Arab sebagai tindakan yang tidak dapat diterima, dukungan terhadap pendudukan, hingga pengkhianatan dan penyelewengan terhadap hak-hak rakyat Palestina.