Tel Aviv, Purna Warta – Menteri Pertahanan Benny Gantz pada Jumat (25/11) mengatakan bahwa Netanyahu berniat menjadikan Ben Gvir sebagai “PM de facto” pada pemerintahannya saat ini. Hal ini dikarenakan partai Likud yang dipimpin Netanyahu berhasil meraup angka mayoritas di Knesset berkat koalisi dengan blok ekstrim kanan termasuk partai Otzma Yehudit pimpinan Ben Gvir.
Sesuai dengan kesepakatan koalisi, PM Netanyahu memberikan posisi Kementerian Keamanan Nasional pada Ben Gvir. Selain itu, Ben Gvir juga akan menjadi kepala polisi serta diberi hak atas aktivitas polisi perbatasan di garis batas Tepi Barat.
Baca Juga : Amerika Konfirmasi Serangan terhadap Pangkalan Ilegalnya di Suriah
Padahal, hak tersebut hanya dimiliki oleh Kementerian Pertahanan dan pusat komando militer Israel (IDF) serta Kementerian Keamanan Publik secara terbatas. Pemberian hak tersebut berarti Ben Gvir juga dapat mengontrol polisi perbatasan dan polisi anti huru-hara di Tepi Barat.
Gantz berpendapat bahwa “menyediakan pasukan khusus untuk Ben Gvir (yang notabene adalah ekstrimis kanan zionis) di Tepi Barat itu berbahaya … dan akan menciptakan kendala keamanan serius.”
Meski begitu, Gantz yakin bahwa Netanyahu sepakat akan memberikan lebih banyak kewenangan pada Ben Gvir sebagai harga dari koalisinya. Kewenangan-kewenangan tersebut membuat seakan-akan Ben Gvir adalah Perdana Menteri Israel yang sebenarnya alih-alih Netanyahu.
Baca Juga : Serangan Turki di Suriah Utara dan Irak
“Perilaku Netanyahu adalah pengakuan bahwa perdana menteri yang sebenarnya adalah Ben Gvir (bukan dirinya).” tutupnya.