Riyadh, Purna Warta – Para menteri luar negeri dari delapan negara Muslim menyerukan kepada komunitas internasional untuk menekan Israel, sebagai kekuatan pendudukan, agar segera mencabut pembatasan terhadap masuknya kebutuhan dasar ke Gaza.
Para diplomat tinggi dari Kerajaan Arab Saudi, Kerajaan Hasyimiyah Yordania, Uni Emirat Arab, Republik Indonesia, Republik Islam Pakistan, Republik Turki, Negara Qatar, dan Republik Arab Mesir menyampaikan seruan tersebut dalam pernyataan bersama yang dirilis pada Jumat.
Para menteri menyerukan kepada komunitas internasional “untuk menegakkan tanggung jawab hukum dan moralnya serta menekan Israel, sebagai kekuatan pendudukan, agar segera mencabut pembatasan terhadap masuk dan distribusi pasokan penting, termasuk tenda, bahan tempat tinggal, bantuan medis, air bersih, bahan bakar, dan dukungan sanitasi.”
Mereka menyoroti bahwa cuaca ekstrem telah memperlihatkan rapuhnya kondisi kemanusiaan yang ada, khususnya bagi hampir 1,9 juta orang dan keluarga pengungsi yang hidup di tempat penampungan yang tidak memadai.
Mereka menyatakan keprihatinan mendalam atas memburuknya situasi kemanusiaan di Jalur Gaza, yang diperparah oleh kondisi cuaca yang ekstrem, keras, dan tidak stabil, serta diperburuk oleh kekurangan pasokan penting penyelamat nyawa.
Para menteri menyerukan agar bantuan kemanusiaan dapat masuk ke Jalur Gaza secara segera, penuh, dan tanpa hambatan melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan badan-badannya, rehabilitasi infrastruktur dan rumah sakit, serta pembukaan Penyeberangan Rafah ke dua arah sebagaimana diatur dalam rencana gencatan senjata.
Mereka menegaskan bahwa kamp-kamp yang terendam banjir, tenda-tenda yang rusak, runtuhnya bangunan yang telah mengalami kerusakan, serta paparan suhu dingin yang disertai malnutrisi telah secara signifikan meningkatkan risiko terhadap keselamatan warga sipil, termasuk risiko wabah penyakit, terutama di kalangan anak-anak, perempuan, lanjut usia, dan individu dengan kerentanan medis.
Para menteri juga memuji upaya tanpa lelah seluruh organisasi dan badan PBB, khususnya UNRWA, serta LSM kemanusiaan internasional yang terus membantu warga sipil Palestina dan menyalurkan bantuan kemanusiaan dalam kondisi yang sangat sulit dan kompleks.
Di bagian lain pernyataan tersebut, para menteri luar negeri menuntut agar Israel memastikan PBB dan LSM internasional dapat beroperasi di Gaza dan Tepi Barat secara berkelanjutan, dapat diprediksi, dan tanpa pembatasan, mengingat peran penting mereka dalam respons kemanusiaan di Jalur Gaza.
“Setiap upaya untuk menghambat kemampuan mereka beroperasi tidak dapat diterima,” demikian bunyi pernyataan tersebut.
Israel telah melarang 37 organisasi kemanusiaan internasional untuk beroperasi di Gaza, termasuk organisasi besar seperti Doctors Without Borders (Médecins Sans Frontières/MSF), CARE, Action Against Hunger, afiliasi Oxfam, Norwegian Refugee Council, World Vision, dan Caritas.
Di bawah aturan baru, setiap kelompok atau anggota staf yang dianggap mendukung boikot terhadap Israel, mempertanyakan tindakan militer Israel, menyangkal operasi Hamas pada 7 Oktober, atau mendukung proses hukum internasional terhadap pejabat Israel dapat dilarang beroperasi di Gaza.
Meskipun telah diberlakukan gencatan senjata, otoritas Israel menolak berbagai permintaan dari organisasi internasional untuk memasukkan bantuan kemanusiaan ke Gaza.
Dalam putusan pada 22 Oktober, Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ) memerintahkan Israel untuk mengizinkan pengiriman bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza yang dikepung, dengan menegaskan kewajiban hukumnya sebagai kekuatan pendudukan untuk memastikan warga Palestina memiliki akses terhadap barang-barang penting untuk kelangsungan hidup.
Menteri Garis Keras Klaim ‘Gaza Milik Israel’
Menteri Kebudayaan Israel yang berhaluan sayap kanan ekstrem, Miki Zohar, mengklaim bahwa wilayah Palestina yang dikepung tersebut adalah milik Israel, serta menyebut sekitar 2,3 juta warga Palestina di Jalur Gaza sebagai “tamu” yang saat ini masih diizinkan Israel untuk tinggal di sana.
Pernyataan tersebut disampaikannya dalam wawancara dengan penyiar publik Kan pada Kamis.
Hal ini muncul seiring bocornya laporan intelijen Israel pada tahap awal perang di Gaza, yang mengindikasikan bahwa para pejabat rezim tengah mengupayakan rencana untuk memindahkan secara paksa ratusan ribu warga Palestina dari Gaza ke kamp-kamp tenda di wilayah Sinai, Mesir.
Pada saat itu, laporan menyebutkan bahwa Mesir ditawari dukungan finansial dan keringanan utang dari Amerika Serikat sebagai imbalan atas kesediaannya menampung warga Palestina tersebut.
Media Ynet juga melaporkan bahwa Israel mengusulkan penghapusan sebagian besar utang internasional Mesir melalui Bank Dunia sebagai imbalan atas pembukaan perbatasan bagi warga Palestina yang mengungsi.