Amman, Purna Warta – Raja Yordania kembali menegaskan “penolakan mutlak” terhadap setiap upaya Israel untuk menganeksasi Tepi Barat yang diduduki.
Menurut pernyataan istana kerajaan, Raja Abdullah II dalam kunjungannya ke Uni Emirat Arab (UEA) pada Minggu (7 September 2025) menegaskan kembali “penolakan mutlak Yordania terhadap segala langkah Israel yang bertujuan menganeksasi Tepi Barat dan memaksa rakyat Palestina untuk pergi.”
Raja Abdullah II bersama Presiden UEA, Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, menyatakan penentangan terhadap rencana Israel memperluas permukiman di Tepi Barat.
Pernyataan ini muncul setelah sejumlah pejabat rezim Israel mengancam bahwa entitas Zionis dapat melanjutkan aneksasi atas wilayah luas Tepi Barat sebagai respons terhadap langkah pemerintah Barat yang bulan ini mengakui negara Palestina.
Menteri Keuangan Israel yang berhaluan ekstrem kanan, Bezalel Smotrich, baru-baru ini mengumumkan rencana menganeksasi lebih dari 80 persen wilayah Tepi Barat yang diduduki sebagai upaya menggagalkan berdirinya negara Palestina.
Smotrich menyatakan bahwa prinsip utama aneksasi adalah “memperoleh tanah sebanyak mungkin dengan jumlah penduduk Arab seminimal mungkin.”
UEA—penandatangan utama perjanjian normalisasi dengan Israel yang didukung AS—pekan ini memperingatkan bahwa aneksasi Israel terhadap sebagian wilayah Tepi Barat akan menjadi “garis merah” yang akan “mengakhiri upaya integrasi regional.”
Pada 2020, UEA menjadi negara Arab pertama dalam 26 tahun yang menormalisasi hubungan dengan Israel melalui “Abraham Accords”, diikuti Bahrain dan Maroko.
Isu kedaulatan Palestina atas Tepi Barat menjadi poin utama dalam negosiasi yang dipimpin AS bagi Abu Dhabi untuk menormalisasi hubungan dengan Israel pada Abraham Accords 2020.
Raja Yordania pada Minggu juga menolak setiap rencana untuk memindahkan warga Palestina dari Jalur Gaza yang terkepung guna memisahkan kedua wilayah Palestina tersebut.
Ia telah berulang kali menegaskan bahwa Yordania tidak akan pernah menjadi “negara pengganti” bagi rakyat Palestina, di tengah wacana dari Amerika Serikat dan Israel bahwa negara ketiga bisa menampung warga Gaza yang terusir.
Sejak meletusnya perang genosida Israel di Gaza, Yordania terus menyaksikan demonstrasi pro-Palestina, dengan para pengunjuk rasa menyerukan pemerintah untuk menutup kedutaan Israel dan mengakhiri perjanjian damai tahun 1994 yang menormalisasi hubungan dengan Tel Aviv.