Tel Aviv, Purnawarta – Panggung politik Israel kembali digegerkan dengan RUU kontroversial yang diajukan kabinet Petahana sayap kanan pimpinan PM Benjamin Netanyahu. RUU tersebut akan mengatur pengecualian komunitas Yahudi Haredi atau Yahudi Ultra Ortodoks dari wajib militer. Netanyahu mengatakan kepada partainya (Likud) bahwa RUU ini harus disahkan di parlemen. Jika tidak, Israel akan runtuh.
Sejumlah pejabat dan anggota kabinet Netanyahu tidak menunjukkan reaksi yang serupa. Mereka justru mengecam RUU tersebut bahkan mengancam akan keluar dari kabinet apabila RUU semacam itu benar-benar disahkan di parlemen.
Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant mengatakan bahwa diriya tidak akan mendukung draf tersebut. Gallant bahkan mengkritisi anggota kabinet lainnya yang menyikapi isu sensitif tersebut dengan positif. “Posisi saya tidak berubah. Saya tidak akan menjadi bagian dari RUU apapun yang tidak disetujui oleh seluruh faksi koalisi,” ujarnya.
Menteri Perang Israel, Benny Gantz secara terbuka mengancam akan keluar dari kabinet jika RUU tersebut disahkan. “Masyarakat takkan menolerir aturan seperti ini, Knesset (parlemen Israel) tidak akan mendukung RUU ini dan saya beserta orang-orang yang terkait dengan saya tidak akan menjadi bagian dari pemerintahan darurat ini jika aturan tersebut disahkan,” tegasnya.
Mantan PM Israel, Yair Lapid mengecam Netanyahu baik terhadap caranya mengelola konflik serta berkaitan dengan RUU ini. Ia menyebut keadaan sekarang sebagai bencana keamanan dimana Israel tidak memiliki cukup tentara, apalagi jika Haredi mendapat pengecualian wajib militer. “Netanyahu sejak dulu sampai sekarang masih layaknya kelinci di ruang tertutup,” ujarnya.
RUU ini masih menjadi perdebatan sengit di parlemen Israel. Meski begitu, RUU ini akan menjadi pembahasan utama dalam sidang yang akan dilakukan pada Selasa (26/3). Apabila benar-benar berhasil disahkan, kabinet Israel akan kembali dirundung kemelut bahkan terancam bubar.