Teheran, Purna Warta – Sidang pleno ke-79 Majelis Syura Islam membahas sejumlah agenda dimulai dengan dipimpin oleh Mohammad Baqer Qalibaf serta dihadiri oleh 217 anggota parlemen. Ruhollah Motafakker Azad, anggota presidium parlemen, mengumumkan agenda sidang yang mencakup poin-poin berikut:
Baca juga: Ketua Parlemen Iran: Kami Tidak Menunggu Surat Apa Pun dari Amerika
– Lanjutan laporan Komisi Urusan Dalam Negeri dan Dewan terkait amandemen beberapa pasal dalam Undang-Undang Struktur, Tugas, serta Pemilihan Dewan Islam dan Pemilihan Wali Kota (dikembalikan dari Dewan Garda).
– Lanjutan pembahasan laporan Komisi Energi mengenai rancangan undang-undang keanggotaan Iran dalam International Solar Alliance (Aliansi Energi Surya Internasional).
– Laporan Komisi Kehakiman dan Hukum mengenai rancangan undang-undang aksesi Iran ke Perjanjian Wina tentang klasifikasi internasional elemen-elemen visual merek dagang serta *Perjanjian Strasbourg* tentang klasifikasi internasional paten.
– Laporan Komisi Ekonomi mengenai rancangan undang-undang penyelesaian sengketa antara Bank Sentral Republik Islam Iran dan Pemerintah Korea Selatan melalui arbitrase.
– Laporan Komisi Ekonomi mengenai rancangan undang-undang izin peningkatan saham modal Pemerintah Republik Islam Iran di International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) serta International Finance Corporation (IFC), yang merupakan bagian dari Kelompok Bank Dunia.
– Laporan Komisi Industri dan Pertambangan mengenai rancangan undang-undang aksesi Iran ke Konvensi Tampere tentang penyediaan sumber daya telekomunikasi untuk mitigasi bencana dan operasi bantuan darurat.
– Laporan Komisi Ekonomi mengenai rancangan perjanjian antara Pemerintah Republik Islam Iran dan Pemerintah Jepang tentang bantuan serta kerja sama administratif di bidang kepabeanan.
– Laporan Komisi Ekonomi mengenai rancangan perjanjian antara Pemerintah Republik Islam Iran dan Pemerintah Republik Rakyat Bangladesh mengenai penghapusan pajak berganda atas pajak penghasilan serta pencegahan penghindaran dan pengelakan pajak.
Baca juga: Laporan Menyoroti Dampak Terorisme terhadap Perempuan Iran
– Laporan Komisi Ekonomi mengenai rancangan perjanjian antara Republik Islam Iran dan Republik Finlandia terkait pencegahan pajak berganda serta penghindaran pajak atas penghasilan.
– Laporan Komisi Industri dan Pertambangan mengenai rancangan undang-undang penyelesaian sengketa antara Iran Industrial Development and Renovation Organization (IDRO)* (Perusahaan Manajemen Proyek Industri Iran) dan Satarm Company melalui arbitrase.