Teheran, Purna Warta – Iran, sebagai negara pesisir Selat Hormuz, sedang melakukan konsultasi yang bertujuan untuk menyusun peraturan terkait pengaturan yang mengatur selat tersebut sesuai dengan hukum internasional, kata Menteri Luar Negeri Abbas Araqchi.
Araqchi menyampaikan pernyataan tersebut dalam pertemuan di Teheran pada hari Selasa dengan Wakil Menteri Luar Negeri Norwegia Andreas Motzfeldt Kravik, yang telah melakukan perjalanan ke Iran sebagai kepala delegasi diplomatik untuk melakukan pembicaraan dengan para pejabat Iran.
Selama pertemuan, kedua pihak membahas hubungan bilateral Iran-Norwegia, perang agresi AS-Israel yang dilancarkan terhadap Iran, konsekuensi keamanan dan ekonomi dari serangan tersebut, serta status terkini dari proses negosiasi Islamabad.
Araqchi menggambarkan tuntutan yang berlebihan, retorika yang mengancam dan provokatif dari pihak Amerika, bersama dengan kurangnya niat baik dan kejujuran dari Washington, sebagai hambatan utama untuk mengakhiri perang secara definitif dan mencapai kesepakatan yang mungkin.
Ia juga mengatakan bahwa penyebab dan sumber utama situasi saat ini di Selat Hormuz adalah agresi militer oleh AS dan rezim Israel terhadap Iran, diikuti oleh pelanggaran berulang terhadap gencatan senjata dan blokade angkatan laut yang terus berlanjut terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran.
Mengacu pada konsultasi Iran tentang penyusunan pengaturan eksekutif untuk memperkuat dan memfasilitasi jalur aman melalui Selat Hormuz sesuai dengan hukum internasional, Araqchi mengatakan bahwa Iran, sebagai negara pesisir selat tersebut, terlibat dalam konsultasi dan diskusi yang bertujuan untuk merumuskan peraturan yang mengatur pengaturan terkait jalur air tersebut sesuai dengan hukum internasional.
Kravik, di sisi lain, menyampaikan laporan tentang pertemuan dan pembicaraannya dengan para pejabat Kementerian Luar Negeri Iran, serta diskusinya dengan para pejabat di Pakistan dan Oman.
Diplomat Norwegia itu juga menekankan perlunya membangun perdamaian dan stabilitas yang langgeng di kawasan tersebut dan berupaya untuk menjaga hukum internasional, sambil juga menyatakan kes readiness Norwegia untuk membantu dan memperkuat diplomasi serta memberikan konsultasi tentang keselamatan maritim dan perlindungan lingkungan.