Menlu Iran Desak DK PBB Hentikan Upaya Snapback Ilegal EU3

Teheran, Purna Warta – Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araqchi mendesak Dewan Keamanan (DK) PBB untuk menghentikan upaya sembrono troika Eropa tersebut dalam menerapkan mekanisme snapback, dengan peringatan bahwa langkah tersebut merusak diplomasi dan JCPOA serta mengancam kredibilitas Dewan itu sendiri.

“Bertindak atas nama Israel dan AS, E3 telah memutuskan untuk dengan jahat menekan rakyat Iran. Kebodohan ini—yang telah diperingatkan dengan tegas oleh Iran—tidak bermoral, tidak dapat dibenarkan, dan melanggar hukum,” ujar Araqchi dalam sebuah unggahan di akun X miliknya pada hari Jumat.

“Iran telah memperingatkan bahwa setelah ditinggalkan oleh AS dalam semua isu global—bahkan Ukraina yang berada di ambang pintu mereka sendiri—Eropa seharusnya tidak menipu diri sendiri tentang ‘snapback’ sebagai daya ungkit untuk memainkan peran di setidaknya satu arena. Iran telah menjelaskan bagaimana mengejar jalur itu akan mengubah E3 menjadi kekuatan yang habis secara permanen,” tambahnya.

“Yang meresahkan, troika Eropa sekarang membingkai langkah gegabahnya sebagai upaya untuk ‘memajukan diplomasi’,” kata Araqchi.

“Saya secara pribadi telah memimpin perundingan dengan AS selama dua dekade terakhir. Negara saya telah terlibat dalam lima putaran perundingan nuklir dengan pemerintahan Trump tahun ini. Menjelang putaran perundingan keenam, Iran dibom. Pertama oleh Israel, dan kemudian oleh Amerika Serikat. Sungguh menjijikkan bagi Eropa untuk sekarang menuduh Iran telah meninggalkan meja perundingan dan menolak dialog. Kenyataannya adalah kita berada pada titik di mana Barat bahkan tidak dapat menjamin bahwa mereka akan menghentikan serangan militer ilegal lebih lanjut terhadap rakyat saya selama perundingan berlangsung,” tegas menteri luar negeri tersebut.

“Tindakan troika Eropa justru menguntungkan pelaku dan menghukum korban. Amerika Serikat, bukan Iran, yang secara sepihak menarik diri dari JCPOA pada tahun 2018 dan menerapkan kembali sanksi. Eropa, bukan Iran, yang gagal memenuhi komitmennya untuk memitigasi dampak ekonomi dari penarikan AS. Eropa juga, bukan Iran, yang tidak hanya gagal melaksanakan komitmen mereka pada Hari Transisi (Oktober 2023), tetapi juga memberlakukan sanksi ilegal baru terhadap penerbangan sipil dan pelayaran Iran,” tambahnya.

“Seperti yang telah saya tegaskan dengan sangat jelas, keputusan E3 akan berdampak buruk yang signifikan terhadap diplomasi. Keputusan ini akan sangat merusak dialog yang sedang berlangsung antara Iran dan IAEA. Keputusan ini juga akan mendorong respons yang tepat,” Araqchi memperingatkan.

“Jalan yang dipilih Eropa, jika tidak dikekang, akan berdampak buruk bagi kredibilitas Dewan Keamanan PBB. Menerapkan apa yang disebut mekanisme snapback tanpa proses hukum atau dasar hukum tidak hanya merusak kepercayaan terhadap keputusan Dewan, tetapi juga membahayakan perdamaian dan keamanan internasional. Sudah saatnya bagi Dewan—dan dunia—untuk bertindak dan berkata: ‘CUKUP’,” pungkasnya.

Dalam eskalasi baru, troika Eropa yang terdiri dari Inggris, Prancis, dan Jerman (EU3) telah secara resmi mengirimkan surat kepada Dewan Keamanan PBB yang mengumumkan pengaktifan apa yang disebut mekanisme snapback, sebuah langkah yang bertujuan untuk menerapkan kembali sanksi internasional terhadap Iran. Pengumuman ini menandai langkah paling serius yang dilakukan oleh ketiga negara Eropa tersebut terhadap Teheran sejak AS menarik diri dari JCPOA pada tahun 2018.

Para pejabat Iran telah mengecam tindakan tersebut sebagai ilegal dan bermotif politik, menekankan bahwa Eropa tidak memiliki hak untuk menerapkan snapback setelah gagal memenuhi komitmennya sendiri berdasarkan kesepakatan nuklir. Teheran telah memperingatkan bahwa langkah seperti itu akan memaksa tanggapan timbal balik yang tegas, merusak kerja sama dengan IAEA, dan sangat merusak kredibilitas Dewan Keamanan itu sendiri.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *